Banyak Agenda Menumpuk, Rapat Pleno DPP Tidak Kunjung Dijadwalkan

Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota Fraksi Partai Golkar yang hadir dalam rapat pleno fraksi di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato hadir dalam rapat ini. Rapat tersebut, antara lain, membahas arah kebijakan Golkar terkait dengan kerja-kerja di DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar belum bisa menetapkan jadwal rapat pleno DPP diadakan karena kesibukan pengurus partai dan banyak agenda menumpuk pada September. Padahal, sejumlah kader telah mendesak agar rapat pleno DPP segera dilaksanakan sebagai wadah untuk mengevaluasi kinerja mesin partai dalam Pemilu 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019), mengatakan, pada September banyak agenda menumpuk yang harus diselesaikan para pengurus Partai Golkar sehingga rapat pleno DPP belum bisa dijadwalkan. Ia mengatakan, DPP Partai Golkar juga masih menunggu laporan Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) di sejumlah daerah terkait hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif 2019.

”Kami harus melaksanakan rapat koordinator bidang (korbid) terlebih dahulu. Kemudian, belum ada laporan dari Bapilu di sejumlah daerah meski KPU sudah menetapkan anggota DPR dan DPD terpilih pekan lalu,” ucapnya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato (tengah) memimpin rapat pleno fraksi di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat ini dihadiri anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Loedwijk mengatakan, para korbid juga akan sibuk membuat laporan program kerja karena menjelang akhir kepengurusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia menambahkan, banyak anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang sibuk di akhir masa jabatannya sebagai anggota DPR.

”Seperti tadi siang ada rapat paripurna di DPR, lalu ada rapat pleno Fraksi Partai Golkar. Kemudian, rapat korbid pun kami majukan jadwalnya agar bisa lebih banyak waktu pembahasan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, rapat korbid akan dilaksanakan pada 6-10 September 2019 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta. Namun, akhirnya jadwal rapat dimajukan menjadi 5 September 2019. Rapat korbid hari pertama dilaksanakan di ruang rapat Fraksi Partai Partai Golkar DPR, Senayan, Jakarta.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Sejumlah anggota kepolisian berjaga-jaga di depan Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (4/9/2019).

”Lokasi rapat dipindah karena banyak pengurus yang berkegiatan di gedung DPR hari ini. Bahkan, Airlangga juga menyempatkan diri untuk memimpin rapat korbid hari ini,” ucapnya.

Boikot rapat korbid

Secara terpisah, sejumlah kader partai DPP Partai Golkar berencana ingin memboikot rapat korbid dengan cara tidak menghadiri agenda tersebut. Salah satu kader Partai Golkar yang ingin memboikot adalah Sirajuddin Abdul Wahab.

”Rapat korbid tidak bersifat substantif dan relevan dengan perkembangan aktual partai. Selain itu, kami juga mempertanyakan mengapa lokasi rapat korbid tidak dilaksanakan di Kantor DPP Golkar,” ucap Sirajuddin melalui keterangan tertulis.

Sirajuddin pun mendesak agar DPP Golkar segera melaksanakan rapat pleno DPP paling lambat 10 September 2019. Ia pun mengatakan, sebagian besar pengurus telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Lodewijk mengatakan, seluruh pengurus partai telah diundang untuk mengikuti rapat korbid. Selain itu, ia pun belum bisa memastikan tanggal rapat pleno DPP karena agenda rapat korbid masih terus berjalan.

”Kami sudah undang semuanya, silakan saja jika ada yang tidak datang. Tidak ada istilah boikot dalam rapat korbid kali ini,” ucapnya.

Sementara itu, Airlangga mengatakan, rapat pleno DPP akan dilaksanakan setelah rapat korbid usai. ”Nanti dulu, tunggu rapat korbid selesai,” ucapnya.