DPR Dinilai Mengooptasi Komisi Antirasuah

Usulan DPR untuk merevisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan bahwa lembaga wakil rakyat itu berniat mengooptasi KPK.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar aksi, Jumat (6/9/2019), di Gedung Merah Putih KPK. Mereka menolak revisi Undang-Undang KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang memiliki masalah etik.

JAKARTA, KOMPAS — Usulan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan bahwa lembaga wakil rakyat itu berniat mengooptasi KPK. Upaya untuk revisi ini juga dinilai bagian dari operasi senyap DPR untuk membonsai lembaga antirasuah.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor, Jumat (6/9/2019), di Jakarta, menjelaskan, bentuk kooptasi itu terbaca pada komposisi KPK yang diusulkan memiliki Dewan Pengawas.

Dalam RUU KPK Pasal 21 Ayat 1 terdapat Dewan Pengawas yang menjadi unsur baru di KPK. Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang ini dipilih oleh DPR setelah diusulkan presiden dan bertugas mengawasi kinerja KPK, termasuk memberi izin untuk kewenangan penyadapan.

Dengan membentuk Dewan Pengawas, DPR telah mengontrol elemen terpenting KPK.

”Dengan membentuk Dewan Pengawas, DPR telah mengontrol elemen terpenting KPK. Proses pembentukan Dewan Pengawas ini bakal rentan kongkalikong karena prosesnya terjadi di DPR,” kata Firman.

Baca juga : Revisi UU KPK Kembali Muncul

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi yang menyerukan penolakan atas segala upaya untuk melemahkan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Menurut dia,  RUU KPK mengatur penyelidik diangkat dari Polri. Sementara penyidik KPK diangkat dari Polri, Kejaksaan Agung, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, penyelidik diangkat dan diberhentikan KPK. Sementara penyidik dan penuntut umum adalah fungsi yang melekat pada pimpinan KPK.

Kalau penyidik dan penyelidik dari Polri, pasti akan sulit bagi KPK menjadi independen.

”Kalau penyidik dan penyelidik dari Polri, pasti akan sulit bagi KPK menjadi independen. Sebab, Polri sendiri punya kepentingan masuk ke KPK,” katanya.

Baca juga : Diam-diam DPR Kembali Berniat Melemahkan KPK

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan, RUU KPK merupakan bentuk operasi senyap DPR untuk melemahkan KPK. DPR mengebiri kewenangan penyadapan KPK yang selama ini sangat membantu pendidikan korupsi.

KOMPAS/ DHANANG DAVID ARITONANG

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari

Tak masuk Prolegnas

Feri menyatakan, alih-alih fokus ke 55 RUU yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019, DPR malah membahas RUU KPK yang tak masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Ini memberikan kesan DPR tidak fokus pada tugasnya.

Oleh sebab itu, Feri meminta Presiden mengirim surat presiden (surpres) ke DPR untuk menghentikan rencana pembahasan revisi UU KPK.

Baca juga: Menelikung KPK di Pengujung

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pimpinan KPK sedang membuat surat untuk presiden. Surat itu berisi permintaan kepada presiden agar mendengar masukan ahli dan dorongan publik supaya revisi UU KPK urung dilaksanakan.

”Insya Allah hari ini (dikirim),” katanya.

https://youtu.be/_f0yXp4nsFc