YOGYAKARTA, KOMPAS - Badan Pusat Statistik melakukan perubahan mendasar dalam Sensus Penduduk yang akan diadakan tahun 2020, dibandingkan dengan sensus sebelumnya. Perubahan terjadi pada penerapan kebijakan satu data nasional dan metode pengumpulan data kependudukan yang mulai memanfaatkan internet.
Terkait hal itu, dalam Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data dukcapil digunakan untuk melakukan sensus. BPS akan mengonfirmasi data itu demi melakukan pemutakhiran data kependudukan.
”Data dukcapil menjadi basis data untuk mencacah ulang. Jadi, kami tidak datang dengan tangan kosong. Tujuannya agar data dasar mengenai kependudukan itu nantinya sama,” papar Kepala BPS Suhariyanto seusai membuka Rapat Teknis Nasional Sensus Penduduk 2020, di Yogyakarta, Selasa (10/9/2019). Acara ini dihadiri pemimpin BPS tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Pelaksanaan sensus 2020, kata Suhariyanto, akan memakai metode kombinasi. Sensus tak hanya dilakukan dengan metode konvensional, yaitu datang dari pintu ke pintu untuk mengumpulkan data kependudukan. Namun, masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif melakukan pemutakhiran data kependudukannya melalui situs yang dibuat BPS.
”Kami akan tetap melakukan monitoring kualitas. Kami ambil sampel dan mendatanginya untuk wawancara langsung. Ini untuk menjamin kualitas data yang kami kumpulkan,” kata Suhariyanto.
Pertama kali
Mekanisme dalam jaringan (daring/online) itu pertama kalinya digunakan di Indonesia. Secara nasional, data yang terkumpul lewat mekanisme daring itu ditargetkan 22 persen. Ini karena, menurut Suhariyanto, akses internet yang belum merata. Belum semua daerah punya jaringan internet yang bagus. Hal itu membuat sensus dengan metode konvensional melalui wawancara langsung masih diterapkan.
Situs yang akan digunakan dalam sensus tersebut sudah selesai dibangun. Situs itu juga sudah diujicobakan juga ke sejumlah daerah, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Kepala BPS DIY JB Priyono mengatakan, lokasi uji coba di DIY berada di Kabupaten Kulon Progo.
Priyono menyatakan, sistem daring jadi tantangan meski daerah yang disurvei sudah punya jaringan internet yang baik. Pasalnya, dalam sistem ini, tantangan terletak bagaimana menumbuhkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi.
”Bagaimana memberi tahu masyarakat bahwa keterlibatan mereka itu memberi manfaat secara tak langsung. Data yang telah diperbarui membantu perencana menentukan program kependudukan yang nanti akan dinikmati pula oleh masyarakat,” ujar Priyono.
Sementara itu, Kepala BPS Maluku Dumangar Hutauruk menyampaikan, jaringan internet di daerahnya belum cukup baik hingga mekanisme daring itu agak sulit dilakukan.
Menurut rencana, sensus bakal dimulai Februari 2020. Dalam tahapan pertama, penduduk akan didorong melakukan sensus secara mandiri melalui situs yang sudah disiapkan. Pada Juli 2020, baru dilaksanakan metode konvensional dengan cara wawancara langsung, baik menggunakan komputer maupun kertas kuesioner.
Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X berharap, sensus dilakukan dengan serius agar menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Data itu dibutuhkan pemerintah untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.