Sebagian masyarakat Indonesia belum menikmati buah dari upaya pemenuhan energi yang berkeadilan. Masih ada masyarakat yang sulit mengakses air bersih, bahan bakar minyak, maupun listrik.
Oleh
Samuel Oktora
·2 menit baca
BANDUNG, KOMPAS-Sebagian masyarakat Indonesia belum menikmati buah dari upaya pemenuhan energi yang berkeadilan yang digenjot pemerintah. Masih ada masyarakat yang sulit mengakses air bersih, bahan bakar minyak, maupun listrik, untuk mendukung kehidupan sehari-hari.
Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dalam orasi berjudul “Menyediakan Energi Secara Merata Dengan Harga Terjangkau” pada acara Dies Natalis Ke-62 Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/9/2019).
Dalam acara itu, Jonan memaparkan beragam upaya yang telah dilakukan pemerintah, seperti menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), penggunaan energi baru dan terbarukan, air bersih, dan jaminan kelistrikan.
Jonan mengatakan, di sektor penyediaan BBM, Jonan mengatakan, masih ada sekitar 1.000 kecamatan yang belum memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum. Namun, dalam tiga tahun terakhir sudah dibangun 163 titik pendistribusian BBM. Targetnya, 170 titik di tahun ini. Secara bertahap, hingga 2024 akan dibangun lagi menjadi 500 titik.
"Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dengan energi baru dan terbarukan juga terus dilakukan. Ia mencontohkan penggunaan 30 persen biodiesel dalam setiap liter solar, yang akan diterapkan mulai 2020," katanya.
Penyediaan air bersih juga jadi perhatian. Sampai saat ini, masih ada 17 persen penduduk Indonesia atau sekitar 45 juta jiwa kesulitan air bersih. Pemerintah mencoba menekan jumlah itu lewat pembuatan sumur-sumur bor. Tahun ini, sedang dibangun 650 sumur bor yang bakal memberi manfaat bagi 2,5 juta jiwa. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 sumur bor untuk 4 juta jiwa.
Tak ketinggalan juga pengembangan di bidang kelistrikan. Hingga Agustus 2019, rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,9 persen. Target 100 persen, kata Jonan, diperkirakan tercapai tahun 2020.
Dia mengatakan, ada beberapa kendala yang harus diselesaikan untuk mencapai target itu. Salah satunya, daya beli masyarakat. Sampai saat ini, masih ada sekitar 500.000 rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya sambung listrik.
Di Gunungkidul dan Jember, ada sekitar 20.000 rumah tangga yang tak mampu bayar biaya sambung listrik
“Kondisi ini bukan hanya terjadi di kawasan Indonesia timur. Daerah seperti Gunungkidul di DI Yogyakarta dan Jember di Jawa Timur. Ada sekitar 20.000 rumah tangga yang tak mampu bayar biaya sambung listrik,” ucapnya.
“Dalam lima tahun ke depan, segala perbaikan terus diupayakan. Perlu peran semua pihak, termasuk bagi perguruan tinggi, ikut menuntaskan masalah ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti menuturkan, Unpad terus berkontribusi melalui Fakultas Teknik Geologi untuk mendapatkan energi yang berkeadilan.
“Kami memiliki riset-riset yang diyakini bisa berkontribusi saat diterapkan menuju pemenuhan energi berkeadilan ini,” kata Rina.