Menyelamatkan Bonus Demografi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) didampingi Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana membuka diskusi panel terbatas pakar kependudukan hasil kerjasama Harian Kompas dengan Koalisi Kependudukan Indonesia di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang besar, lebih 136 juta orang. Namun, kompetensi, produktivitas, dan etos kerjanya belum memenuhi kebutuhan industri. Tanpa upaya khusus mendongkrak kualitas mereka, bonus demografi yang mencapai puncak pada 2020-2024, bisa terlewat.

Kegagalan mengambil manfaat bonus demografi tak hanya mengancam kesinambungan  pembangunan, tetapi bisa menjebak Indonesia dalam berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Meski waktu yang tersedia  sedikit, Indonesia masih punya kesempatan berbenah  setidaknya sampai era bonus demografi selesai tahun 2037.

Upaya segera yang bisa dilakukan guna menyelamatkan bonus demografi adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sekitar 85-90 persen tenaga kerja yang dibutuhkan industri adalah tenaga pelaksana. Nyatanya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi dicetak jadi perencana dan pemikir.

Tenaga pelaksana  umumnya diproduksi politeknik atau program diploma  perguruan tinggi. Namun, jumlah politeknik hanya 6 persen dari total perguruan tinggi. Minat masyarakat masuk politeknik juga rendah karena pendidikan masih dipandang sebagai upaya peningkatan status sosial.

Untuk mendukung penciptaan manusia unggul di periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menekankan pada penciptaan tenaga kerja terampil dengan memperbanyak jumlah sekolah menengah kejuruan, politeknik, dan balai latihan kerja (BLK).

Selain itu, jumlah penerima beasiswa bidik misi akan ditingkatkan dari 463.000 mahasiswa jadi 818.000 orang guna  mendorong makin banyak anak mengenyam pendidikan tinggi. Program Indonesia Pintar pun diperkuat sehingga  semua anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan dasar 12 tahun.

Sementara bagi penduduk usia kerja yang tidak lagi masuk usia sekolah, BLK bisa dimanfaatkan. Pemerintah telah menyiapkan Kartu Pra-Kerja untuk 2 juta orang penerima tiap tahunnya. Sebanyak 500.000 penerima program tersebut akan mengikuti pelatihan kerja secara reguler dan 1,5 juta orang sisanya secara daring.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Komposisi Tenaga Kerja Tingkat Pendidikan seperti dipaparkan Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas Maliki dalam diskusi bertema "Pemindahan Ibukota Negara: Sudut Pandang Ekologi dan Kearifan Lokal (Sosial Politik)", Selasa (3/9/2019) di Bina Graha Kantor staf Kepresidenan, Jakarta yang menghadirkan sejumlah pakar dan organisasi masyarakat sipil, maupun individu profesional.

Pendidikan vokasi

Untuk itu, kurikulum pendidikan vokasi perlu dibenahi bersama industri hingga 70 persen materinya adalah praktik. Fasilitasnya pun harus dilengkapi dengan laboratorium yang memadai dan teaching factory. Lulusan pendidikan vokasi pun diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi tertentu.

Kualitas guru dan dosen pun perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar  guru  SMK dan dosen politeknik bukan lulusan SMK atau politeknik. Mereka juga tidak memiliki sertifikat kompetensi atau kemampuan praktis hingga sulit mengajarkan hal praktis pada siswa.

Namun, pendidikan vokasi itu diharapkan tak hanya mencetak anak Indonesia sebagai pekerja pelaksana semata. Mereka juga diharapkan bisa membangun usaha mandiri yang bisa menyerap tenaga kerja.

Selain itu, peningkatan kompetensi itu ditargetkan mampu menyiapkan anak Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Namun,  pelaksanaan industri 4.0 di Indonesia  harus dihati-hati karena model industri itu  didasari atas mahalnya biaya tenaga kerja di negara maju.

Sementara di Indonesia, memiliki jumlah tenaga kerja yang melimpah dan gaji jauh lebih rendah dibanding negara lain. Kemampuan mereka pun masih banyak yang sesuai dengan pola industri 1.0 hingga 3.0.

Selain upaya-upaya jangka pendek dan menengah untuk menyelamatkan bonus demografi, upaya jangka panjang pembangunan manusia Indonesia juga harus ditata. Pendekatan pembangunan manusia sesuai siklus hidupnya bisa diterapkan.

Pendekatan itu berarti pembangunan manusia harus disiapkan sejak sebelum perkawinan, selama 1.000 hari pertama kehidupan, masa kanak-kanak, usia sekolah, penduduk usia produktif, hingga masa lanjut usia (lansia). Pendekatan itu tak hanya menghasilkan manusia Indonesia dengan kesehatan fisik prima, namun juga mental dan emosi yang baik.

Pemerataan pembangunan juga menjadi isu penting. Butuh strategi dan kebijakan khusus dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah karena tantangan yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda.

Selain itu, fokus pembangunan penduduk pun mulai harus melirik lansia. Selama ini, investasi pemerintah masih terfokus pada anak dan kelompok penduduk usia produktif. Jika lansia tak disiapkan sejak dini, mereka bisa jadi beban penduduk produktif hingga mengurangi manfaat bonus demografi hingga  investasi negara pada anak dan penduduk produktif menjadi tidak optimal.