AS didorong mengurangi sanksi seperti yang diminta Korea Utara. Pengurangan itu akan membantu kelanjutan dialog soal nuklir.
AFP/ANDREA VERDELLI
Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat menggelar konferensi pers bersama dengan mitranya, Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah (tidak tampak dalam gambar), di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing, Kamis (12/9/2019).
BEIJING, KAMIS— China mendesak Amerika Serikat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Memaksakan sanksi tak akan menyelesaikan masalah.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menilai Korea Utara sudah menunjukkan itikad baik soal dialog. Bahkan, Pyongyang sudah menunjukkan tanda bersedia melanjutkan dialog dengan Washington yang terhenti, ”Sejak tahun lalu, Korea Utara sudah melaksanakan sejumlah langkah positif dan hal ini membutuhkan AS melakukan hal serupa serta membuat tanggapan positif. Kami berharap AS juga membuat langkah praktis dalam hal ini, berupaya meredakan situasi dan mendorong dialog,” katanya, Kamis (12/9/2019), di Beijing.
Selain kepada AS, Wang juga menyampaikan saran kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama bertahun-tahun, DK PBB menerbitkan berbagai resolusi sanksi atas program nuklir Korut. ”Kami percaya DK PBB juga perlu membuka diskusi soal pencabutan sanksi Korea Utara. Untuk membantu Korea Utara mengatasi kesulitan yang dialami warga dan ekonomi gara-gara sanksi,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengalaman menunjukkan bahwa kepentingan utama para pihak harus diperhatikan agar dialog bisa menghasilkan kemajuan. ”Jika persyaratan hanya dibuat untuk satu pihak, atau daftar yang dibuat, atau mencoba tekanan maksimum untuk memaksa pihak lain mendapat konsesi unilateral, maka itu tidak akan berhasil sekarang ataupun nanti,” katanya
Sejauh ini, Washington belum menunjukkan tanda mau mengurangi tuntutan denuklirisasi sepenuhnya di Korut. Bahkan, pemecatan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dikhawatirkan belum bisa mengubah keadaan.
Penyebab kegagalan
Sejumlah pejabat AS menuding Bolton sebagai penyebab kegagalan pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Februari 2019. Bolton dituding memaksakan tuntutan keras pada Korut.
AS meminta Korut menghancurkan dan menghentikan program persenjataan nuklir dan peluru kendalinya. Setelah melakukan itu, baru Pyongyang bisa meminta pengurangan sanksi. Sebaliknya, Pyongyang menuntut sanksi dipangkas sebelum membahas program persenjataannya.
Bahkan, alih-alih mengurangi laju pengembangan, Pyongyang malah melakukan delapan uji coba peluru kendali dalam beberapa bulan terakhir lewat sejumlah peluncuran itu. Pyongyang menunjukkan rudal-rudal jarak pendek hasil pengembangan sendiri. Korut juga memamerkan sistem peluncuran roket yang bisa dikembangkan sebagai senjata pengancam Korsel. Roket-roket yang dikembangkan Korut dikhawatirkan bisa menjangkau seluruh wilayah Korsel, termasuk pangkalan AS di Korsel.
Korut juga diketahui telah mengembangkan kapal selam yang dapat dipakai untuk meluncurkan rudal balistik. Kemampuan itu akan membuat Korut bisa meluncurkan rudal dari mana saja. Sebab, daya jelajah kapal selam bisa ke mana-mana. Selama ini, kapal-kapal selam Korut diketahui hanya bisa meluncurkan torpedo. Belakangan, Pyongyang bisa mengembangkan pelantar peluncur roket dari kapal selam.
