Tangkal Disintegrasi Bangsa, Penanaman Nilai Nasionalisme Diperkuat

Pendidikan karakter bagi generasi muda perlu diperkuat, terutama menyangkut nilai nasionalisme dan semangat bela negara. Penguatan itu dibutuhkan terutama untuk mengatasi persoalan disintegrasi bangsa, terutama di Papua.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Yansen mengajar siswa kelas 1 di SD YPPK St. Agustinus di Manasari, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (04/03/2019). Masih banyak anak di Papua yang tidak dapat mengecap bangku pendidikan karena harus mengikuti orang tua mereka bekerja.

JAKARTA, KOMPAS – Pendidikan karakter bagi generasi muda perlu diperkuat, terutama menyangkut nilai nasionalisme dan semangat bela negara. Penguatan itu dibutuhkan terutama untuk mengatasi persoalan disintegrasi bangsa.

Penguatan pendidikan karakter ini khususnya akan dilakukan di Papua dan Papua Barat. Pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak usia dini dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, masalah disintegrasi atau perpecahan yang berkembang di Papua dan Papua Barat menandakan masih ada persoalan pada pendidikan karakter yang belum optimal. Untuk itu, penguatan pendidikan karakter perlu lebih masif dilakukan sejak usia dini, terutama dalam memperkuat rasa nasionalisme dan bela negara.

Ada lima karakter utama dalam pendidikan karakter, yakni nasionalisme, religiusitas, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Khusus Papua dan Papua Barat akan diutamakan pada penanaman nilai-nilai nasionalisme.

"Kami ingin menekankan bahwa mereka (masyarakat Papua dan Papua Barat) sudah merasa sebagai bagian dari NKRI,” kata Muhadjir usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri tentang penanganan pengungsi Papua dan Papua Barat di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Ada lima karakter utama dalam pendidikan karakter, yakni nasionalisme, religiusitas, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Khusus Papua dan Papua Barat akan diutamakan pada penanaman nilai-nilai nasionalisme.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu hadir pula Menteri Keuanganan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisey, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dalam rapat itu dilaporkan pemulihan kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat pasca-kerusuhan sosial dipastikan terus berlanjut.

Muhadjir menambahkan, penguatan pendidikan karakter bagi siswa di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87/ 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Program yang telah berjalan selama dua tahun ini dinilai efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun telah menjalankan program afirmasi pendidikan menengah (Adem). Melalui program ini, anak-anak yang terpilih akan dikirimkan untuk belajar ke daerah lain dan tinggal di daerah tersebut selama beberapa waktu.

"Selain untuk memeratakan kualitas pendidikan bagi anak Papua dan Papua Barat serta daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) lainnya, program ini juga bertujuan menanamkan semangat toleransi bagi anak-anak di tengah perbedaan ras, suku, dan budaya di Indonesia," kata Muhadjir.

Baca juga: Satu Semangat Membangun Papua

KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Siswa kelas dua Sekolah Lentera Harapan (SLH) di Kampung Danowage, Kabupaten Boven Digul, Papua, Senin (25/2/2019) sedang belajar membaca Injil bersama gurunya dan pendiri Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) James T Riady (baju kotak-kotak). Siswa SLH mayoritas berasal dari anak-anak suku Korowai, dan hampir semuanya laki-laki. Siswa perempuan umumnya berasal dari suku lain, seperti suku Lani. Perempuan warga suku Korowai, seperti mayoritas suku lain di Papua, belum memperoleh prioritas dalam layanan pendidikan dan kesehatan.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) Ismunandar menyampaikan, program Asuh dan Orangtua Asuh juga merupakan salah satu cara  meningkatkan integrasi pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat dengan wilayah lain. Kesadaran bersama akan kesetaraan serta nilai persatuan dan kesatuan menjadi landasan utama pelaksanaan program ini.

Baca juga: Tuntaskan Masalah Papua dengan Pendekatan Kultural

Integrasi yang dilakukan itu merupakan upaya bersama untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Artinya, jangan sampai perbedaan budaya jadi sumber perpecahan.

"Saya juga tekankan nanti agar adanya asrama khusus tidak lagi bersifat eksklusif. Dengan lebih terintegrasi, kita hilangkan sikap stereotip dan prasangka buruk di masyarakat,” ujarnya.