Pekerjaan Rumah untuk Indonesia dari Agustus

Kerusuhan di Papua dan Papua Barat, pemadaman listrik di Jawa, serta ibu kota baru layak menjadi perhatian publik. Signifikansinya bagi masyarakat membuatnya dipilih sebagai berita utama di halaman muka surat kabar.

ANTARA FOTO/TOYIBAN

Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jl Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019). Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Bulan Agustus mencatatkan tiga peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu kerusuhan di Papua dan Papua Barat, pemadaman listrik di DKI Jakarta dan sekitarnya, serta pemindahan Ibu Kota Negara. Ketiganya memendam potensi persoalan di masa depan jika tidak diselesaikan dengan baik. Nilai penting isu ini ditangkap media massa nasional dan internasional.

Bagi media massa, khususnya surat kabar nasional, ketiganya layak ditempatkan sebagai berita utama halaman mukanya. Meskipun dua isu pertama terjadi di kawasan dan melibatkan kelompok masyarakat tertentu, tetapi dampaknya meluas secara nasional. Secara khusus, kejadian di Papua dan Papua Barat serta pemindahan IKN juga masuk dalam pemberitaan media asing.

Isu mengenai kerusuhan di Papua dan Papua Barat menjadi yang terbanyak ditampilkan pada berita utama media massa. Sebanyak 20 dari 156 berita utama membahas isu ini. Berdasarkan hasil analisis konten terhadap berita utama halaman satu enam surat kabar nasional yang dilakukan Litbang Kompas, empat dari enam surat kabar pernah memuat isu ini dalam berita utama mereka.

Isu mengenai kerusuhan di Papua dan Papua Barat menjadi yang terbanyak ditampilkan pada berita utama media massa.

Keempatnya, antara lain Kompas, Media Indonesia, Republika, dan Indopos dengan frekuensi paling tidak lebih dari tiga kali selama bulan Agustus. Sedangkan Koran Tempo dan Koran Sindo sama sekali tidak mengangkat isu ini sebagai berita utama mereka.

Persoalan laten mengenai pengalaman psikopolitik warga semenjak bergabung dengan NKRI adalah penyebab kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Insiden seruan kebencian dan rasisme terjadi ketika penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Aksi demo di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pun tak dapat dibendung. Padahal, baru saja Indonesia memperingati kemerdekaan ke-74 tahun.

Selanjutnya, pemindahan ibu kota menjadi isu terbanyak kedua di berita utama enam surat kabar nasional. Sebelumnya, kabar pemindahan ibu kota telah simpang siur terdengar, tetapi semakin menguat ketika disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang bersama DPR dan DPD (16/8). Presiden Jokowi memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.

Hingga akhirnya pada 26 Agustus lalu, lokasi ibu kota baru yang diumumkan yakni meliputi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Keenam surat kabar yang dianalisis semuanya memberitakan isu pemindahan ibu kota ini. Indopos bahkan memberitakan sebanyak empat kali.

Dibahas Media Asing

Tidak hanya di Indonesia, isu kerusuhan yang dipicu peristiwa di Jawa Timur lalu merembet ke Papua dan Papua Barat ini juga menarik perhatian kantor berita asing. Berdasarkan pengamatan media yang dilakukan Kompas, Reuters (Inggris) menampilkan 15 berita terkait protes di Papua dan Papua Barat pada periode 19-30 Agustus 2019. Sementara kantor berita Amerika, Associated Press, mengeluarkan tujuh berita tentang perkembangan peristiwa ini.

Baca juga: Papua dan Kehati-hatian Jurnalisme

Sama halnya dengan isu konflik di Papua dan Papua Barat, isu pemindahan ibu kota juga tidak luput dari pemberitaan media asing, seperti Reuters, Time, dan The New York Times. Reuters menampilkan 10 berita terkait isu ini sepanjang bulan Agustus. Hal yang diangkat mulai dari pemberian nama hingga kondisi alam Kalimantan.

The New York Times bahkan menyajikan opini terkait isu pemindahan ibu kota Indonesia pada edisi cetak 31 Agustus 2019. Opini tersebut ditulis oleh Elizabeth Pisani, seorang peneliti dan ahli kesehatan masyarakat. Ia pernah membuat buku berjudul Indonesia Etc: Exploring the Improbable Nation. Buku ini berisikan perjalanannya di Indonesia ketika menjadi koresponden Reuters juga saat ia membantu Kementerian Kesehatan memahami epidemi HIV.

Dalam opininya yang berjudul Indonesia Is Moving Its Capital to ... Where, Exactly? Elizabeth Pisani mengkritik sikap Pemerintah Indonesia yang lebih memilih mengeluarkan uang untuk pemindahan ibu kota daripada memperbaiki masalah yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, ia juga meragukan pemindahan lembaga negara ke Kalimantan akan mempromosikan rasa persatuan Indonesia. Padahal, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dibentuk oleh entitas bisnis yang ada di Jawa itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada akhir Agustus lalu yang menunjukkan pendapat responden berimbang antara yakin atau tidak yakin bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan menyebabkan pemerataan ekonomi atau infrastruktur di luar Jawa.

Isu Lainnya

Peristiwa lainnya yang juga mencuri perhatian adalah padamnya listrik yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Enam surat kabar nasional yang dianalisis mengangkat isu ini sebagai berita utama di halaman muka. Bagaimana tidak, listrik padam lebih dari 6,5 jam pada Minggu (4/8) hingga menyebabkan aktivitas sebagian wilayah Jawa nyaris lumpuh. Bahkan, sejumlah fasilitas publik juga ikut terganggu, seperti operasional kereta komuter dan moda raya terpadu.

Pada Agustus ini, media massa juga memberikan perhatian pada momen Idul Adha 1440 H yang dirayakan umat Muslim. Selain melaksanakan shalat sunah Idul Adha, lalu bagi yang mampu menyembelih kurban dan melaksanakan serangkaian ritual ibadah wajib haji di Mekkah, Arab Saudi. Republika menjadi satu-satunya surat kabar yang menampilkan rangkaian perayaan ini menjadi berita utama di halaman muka. Mulai dari perayaan Idul Adha (2 berita) dan ibadah haji (1 berita).

Fokus berbeda juga ada di Koran Tempo yang memberitakan isu KPK sebanyak tujuh kali selama Agustus kemarin. Bahkan, selama tujuh edisi berturut-turut. Tampaknya, isu seleksi pimpinan KPK menjadi perhatian khusus dari koran ini. Apalagi, pada September pimpinan KPK dipilih di tengah rencana revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KOMPAS/SUCIPTO

Bendera yang disemakatkan di ujung badan truk berkibar dengan latar belakang hutan di Jalan Samboja-Sepaku, Desa Petai, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Lokasi itu berada di perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang disebut menjadi lokasi ibu kota negara baru.

Tema Politik

Sudah dua bulan tema politik menjadi yang paling menonjol pada berita utama (headline) di halaman pertama enam surat kabar nasional. Berdasarkan hasil analisis Litbang Kompas, terdapat 22,4 persen pemberitaan politik yang menjadi berita utama di halaman muka.

Terdapat sejumlah peristiwa politik pada Agustus, yakni kongres PDI-P dan kabinet pemerintahan baru.  Kongres V PDI-P yang berlangsung 8-10 Agustus kemarin memang menjadi peristiwa penting dalam perpolitikan Tanah Air. Tidak hanya dikukuhkannya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, tetapi juga tentang pembahasan jatah menteri dari PDI-P.

Jika dilihat berdasarkan surat kabar, Koran Tempo paling banyak memuat berita politik dibandingkan lima surat kabar nasional lainnya. Sebanyak 38,5 persen komposisi pemberitaan berita utama di halaman muka Koran Tempo berisikan berita dengan tema politik. Sementara Kompas dan Media Indonesia menjadi yang terbanyak kedua dengan komposisi berita politik sebesar 26,9 persen. Tiga surat kabar inilah yang memuat berita politik terbanyak dibandingkan tema lainnya.

Nampaknya berita politik dan hukum akan menarik perhatian media massa di bulan September.

Sedangkan surat kabar lainnya seperti Republika dominan membahas persoalan bencana dan kecelakaan seperti kebakaran hutan dan lahan. Lain halnya dengan Koran Sindo yang 48 persen berita utama di halaman muka membahas tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Isu yang diangkat mulai dari pertumbuhan ekonomi, pajak bisnis daring, hingga UMKM di Indonesia.

Tampaknya berita politik dan hukum akan menarik perhatian media massa di bulan September. Mengingat sejumlah peristiwa yang terjadi hingga pertengahan bulan September, seperti pemilihan calon pimpinan KPK dan revisi UU KPK. Mari kita simak bagaimana perkembangan isu ini di bulan depan! (Litbang Kompas/Ida Ayu Grhamtika Saitya)