Titik Panas di Lahan Konsesi Meningkat Pesat

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Pantauan Menggunakan Helikopter milik APP Sinar Mas memperlihatkan sekat bakar yang dibuat untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran lahan di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (21/8/2019). Pemadaman melalui udara dan darat serta pembangunan sekat bakar masih terus berlangsung. Kebakaran ini membuat sejumlah warga harus mengungsi karena terdampak asap.

PALEMBANG, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup  Indonesia (Walhi) Sumsel mencatat adanya peningkatan titik panas di sejumlah lahan konsesi milik perusahaan. Adanya titik panas membuktikan perusahaan lalai menjaga lahan konsesinya. Pemerintah diharapkan lebih tegas untuk menindak perusahaan yang lalai.

Direktur  Walhi Sumsel Hairul Sobri, Jumat (13/9/2019), mengatakan, pada September ini, kebakaran lahan kembali merebak. Selain karena kondisi lahan yang kering, kebakaran juga disebabkan karena adanya upaya perusahaan untuk mengubah fungsi lahan gambut menjadi tanaman sawit dan ekaliptus baru. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, masih banyak izin baru yang dikerluarkan pemerintah di lahan gambut.

Hairul menerangkan  dalam penelitian Walhi, titik panas di lahan konsesi terus meningkat signifikan. Kebakaran lahan dalam wilayah izin konsesi korporasi dari bulan Juli sebanyak 42 titik panas. Pada Agustus naik dengan cepat menjadi 203 titik panas.

Bahkan, delapan hari awal September, titik api sudah mencapai angka yang begitu besar, yakni 117 titik panas. Kebakaran terletak di lahan kayu, perkebunan, dan lokasi pertambangan.

”Bertahun-tahun masyarakat terpapar asap, tetapi pencabutan izin tidak pernah dilakukan pemerintah,” kata Hairul.

Kawasan yang terbakar di wilayah izin bukannya dipulihkan, tetapi malah dimanfaatkan menjadi tanaman sawit akasia/ekaliptus baru. Sampai saat ini dalam dua tahun terakhir masih banyak izin-izin baru yang dikeluarkan pemerintah di lahan-lahan gambut.

Baca juga: Palembang Diselimuti Kabut Asap, Aktivitas Warga Terganggu

Hairul mengatakan, sebanyak 698.674 hektar kubah gambut (gambut dalam) yang seharusnya dilindungi, tetapi sebaliknya dibebani izin kepada korporasi rakus ruang. ”Bertahun-tahun masyarakat terpapar asap, tetapi pencabutan izin tidak pernah dilakukan pemerintah,” kata Hairul.

Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya terjadi terus berulang bahkan di tempat yang sama. Hal ini menunjukan tidak ada upaya penegakan hukum pada perusahaan yang lahannya terbakar. Sejak kebakaran besar 2014, tidak ada satu pun perusahaan yang dicabut izinnya ataupun penciutan izin di wilayah kebakaran.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Satgas Karhutla Sumsel Kolonel Arh Sonny Septiono

Tindakan disengaja

Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Sumsel Kolonel Arh Sonny Septiono mengatakan, kebakaran yang ada di Sumatera selatan merupakan tindakan yang disengaja. Hal ini terlihat dari luas lahan kebakaran yang berbentuk petak seakan kebakaran bertujuan untuk membuka lahan. Keanehan yang lain adalah tanaman sawit yang ada di dekat kebakaran tidak tersentuh sama sekali. “Kita seperti sedang dipermainkan,” ujar Sonny.

Melihat dari luasan kebakaran, ujar Sonny tidak mungkin hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga oleh perusahaan. Seharusnya, perusahaan turut membantu memadamkan api sejak dini sehingga api tidak membesar. “Perusahaan yang lahannya masih terbakar tutup saja izinnya,” tegas Sonny.

Hanya ujar Sonny, satgas tidak memiliki wewenang untuk menutup perusahaan yang lahan konsesinya terbakar. “Kami hanya pemadam kebakaran di lapangan, tidak memiliki kewenangan untuk menutup perusahaan yang konsesinya terbakar,” ungkapnya.

Ambil contoh saat pemerintah berupaya untuk membersihkan Sungai Citarum, Jawa Barat. Satgas yang dibentuk juga memiliki kewenangan untuk menutup perusahaan yang masih membuang limbah ke sungai sampai mereka bisa mengelola limbah dengan baik. “Akhirnya, Sungai Citarum pun bersih,” ungkap Sonny.

Baca juga : Pesawat Cessna Didatangkan ke Palembang untuk Pantau Titik Api

Kegusaran ini dia ungkapkan karena kebakaran lahan sudah mengganggu aktivitas masyarakat bahkan, kualitas udara di Palembang sempat menyentuh kategori berbahaya. Jumat pagi pun lima jadwal penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ditunda.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Pantauan Menggunakan Helikopter milik APP Sinar Mas memperlihatkan, kebakaran lahan di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, masih berlangsung, Rabu (21/8/2019). Pemadaman melalui udara dan darat serta pembangunan sekat bakar masih terus berlangsung. Kebakaran ini membuat membuat sejumlah masyarakat harus mengungsi karena terdampak asap.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumsel Harry Hartanto, perusahaan sudah berupaya agar lahannya tidak terbakar karena sudah melakukan sejumlah persiapan. “Biaya yang dikeluarkan untuk persiapan penanggulangan kebakaran tidak sedikit,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga meragukan ada perusahaan yang sengaja membakar lahan di wilayah konsesinya. Hal ini sangat merugikan karena akan menghancurkan aset yang sudah ditanamnya selama bertahun-tahun. “Kerugian satu hektar lahan bisa mencapai Rp 80 juta-Rp 100 juta,”ungkapnya.

Terkait adanya lahan sawit yang ditanam di lahan kebakaran, Harry menerangkan kemungkinan itu adalah lahan milik masyarakat. “Kalau sudah milik masyarakat tentu kami tidak bisa ikut campur,” ungkap Harry. Biasanya, warga yang melakukan pembakaran tidak masuk ke program plasma karena perusahaan pasti akan memberikan pengarahan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Baca juga : Titik Panas Terus Bertambah, BNPB Kembali Operasikan Helikopter ”Water Bombing”