Presiden: Pertumbuhan Kelas Menengah, Momentum Menjadi Negara Produsen

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Pada pertemuan tersebut, Presiden meminta masukan untuk perbaikan ekonomi selama lima tahun ke depan.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan pengusaha untuk memanfaatkan pertambahan masyarakat kelas menengah Indonesia yang tumbuh signifikan dalam lima tahun terakhir. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat akan disertai juga dengan peningkatan kebutuhan konsumsi yang bisa memicu pertumbuhan industri.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Senin (16/9/2019), di Jakarta.

Presiden menyebutkan, bonus demografi akan menyebabkan munculnya revolusi konsumen. Revolusi ini dipicu oleh pertumbuhan jumlah masyarakat kelas menengah dari 74 juta jiwa pada 2012 menjadi 141 juta jiwa pada 2020.

”Dengan kenaikan kelas ekonomi masyarakat, pasar Indonesia akan semakin menarik untuk para investor. Apalagi dengan situasi perekonomian global yang melambat, magnet investasi Indonesia akan semakin kuat,” ujarnya.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Senin (16/9/2019), di Jakarta.

Presiden meminta setiap kader Hipmi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kelas menengah Indonesia. Jika momentum revolusi industri tidak dimanfaatkan, Indonesia hanya akan berakhir sebagai negara konsumen yang tidak mampu memproduksi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Masyarakat kelas menengah cenderung memiliki daya beli sehingga menjadi penggerak ekonomi dari sektor konsumsi. Ini jadi kesempatan bagi pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan daya saing di kancah global, mengingat saat ini Indonesia masih tertinggal dari negara lain, seperti Malaysia dan Korea Selatan, dalam hal daya saing dan produktivitas.

”Jangan sampai yang mengambil manfaat justru dari negara lain. Tantangannya bagi Indonesia adalah memanfaatkan momentum agar menjadi negara produsen, tidak sekadar menjadi bangsa konsumen,” ujarnya.

Baca juga: Menyelamatkan Bonus Demografi

Dengan tidak adanya lagi batas perdagangan global, sangat memungkinkan bagi pasar dalam negeri untuk dibanjiri produk ataupun komoditas asing. Mengantisipasi hal ini, Presiden menegaskan akan terus mempersempit ruang impor dengan tetap membuka ruang investasi, terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

”Pemerintah akan terus bekerja keras menghilangkan halangan bisnis investasi sehingga kecepatan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ucap Presiden.

Tambah konglomerat

Dalam musyawarah nasional ini, Hipmi juga akan menentukan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) periode 2019-2022 menggantikan Bahlil Lahadalia. Menjelang berakhir masa kepemimpinannya, Bahlil meminta pemerintah membuka jalan bagi terciptanya konglomerat-konglomerat baru yang berasal dari kalangan pengusaha muda Tanah Air.

”Para pengusaha muda Tanah Air perlu naik kelas. Gubernur berganti, menteri berganti, tetapi konglomeratnya masih itu-itu saja,” kelakar Bahlil.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Bahlil Lahadalia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari konglomerat adalah ’pengusaha besar yang mempunyai banyak perusahaan atau anak perusahaan’.

Baca juga : Tabungan Penopang Bonus Demografi

Bagi Bahlil, kemunculan konglomerat baru diperlukan untuk mengisi ruang-ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang. Namun, untuk memunculkan para konglomerat baru, menurut dia, dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam memberikan sokongan sekaligus membuka jalan dalam pemanfaatan ruang-ruang bisnis di Tanah Air.

”Teman-teman pengusaha muda ingin naik kelas. Kami tidak bermaksud memusuhi konglomerasi. Kami ingin (pengusaha) yang sudah kuat tetap kuat, tetapi pengusaha yang masih di bawah juga bisa jadi kuat,” kata Bahlil.