Masalah Penganggaran Masih Menjadi Tantangan

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Salah satu TPS di Bojonegoro menyiapkan perkakas rumah tangga yang akan diundi seusai penghitungan pilkada serentak, Rabu (27/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS — Persoalan regulasi terkait pilkada, khususnya pengaturan mengenai panitia pengawas, perlu segera diselesaikan. Sebab, hal ini berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan pilkada oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, Minggu (15/9/2019), mengatakan, masih ada kendala terkait keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pengawas pemilihan adalah badan ad hoc bernama panitia pengawas.

Ketentuan ini berbeda dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur pengawas pemilihan adalah Bawaslu yang dibentuk secara permanen hingga kabupaten/kota. Pelaksanaan Pilkada 2020 mengacu pada UU Pilkada sehingga pembentukan lembaga pengawas harus diulang, berikut perekrutan anggotanya.

”Seyogianya semua pemangku kepentingan duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Dan, juga penting mengajak bicara partai-partai politik,” kata Kaka.

Hal itu menyusul kesepakatan terkait NPHD harus sudah selesai pada tahapan awal pembentukan regulasi dan pendaftaran pemilih. NPHD yang akan menjadi dasar pembiayaan pilkada di masing-masing daerah seharusnya sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Menurut Kaka, belum adanya kesepakatan terkait hal tersebut cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itulah, ia juga mendorong agar Mahkamah Konstitusi secepatnya memutus uji materi terkait hal tersebut.

Berdasarkan pemantauan KIPP bersama jejaringnya, pihaknya belum dapat memastikan kesiapan panwas dalam pilkada serentak 2020. Sebaliknya, untuk KPU, Kaka mengatakan 90 persen KPU daerah sudah siap. ”Sementara untuk pengawas, tampaknya terkendala regulasi tadi,” ujarnya.

Selain itu, ada perbedaan nomenklatur dalam pengaturan pengawas pemilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54/2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD mengacu pada UU Pemilu. Sementara Peraturan KPU No 15/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada mengacu pada UU Pilkada.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Baliho pasang calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang yang akan berlaga di pilkada terpampang di kawasan Air Hitam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (15/5/2018). Sebanyak empat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang periode 2018-2023 akan berlaga dalam pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, saat dihubungi belum mengomentari hal tersebut. Namun, ia menyebutkan bahwa saat ini Bawaslu mempersiapkan peraturan terkait. Saat ini, tambahnya, pembuatan NPHD pun tengah dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengawas. Namun, Rahmat tidak menyebutkan daerah mana saja yang masih belum menyelesaikan pembuatan NPHD.

Rahmat menambahkan, selain masalah regulasi, Bawaslu juga mempersiapkan komisioner dan staf. Hal ini menyusul perbedaan antara aturan Pilkada dan Pemilu. ”Harus ada persiapan pengetahuan dan keterampilan sebab ada perubahan dari aturan pemilu ke (aturan) pilkada,” kata Rahmat.

Saat ini, Bawaslu juga sedang mempersiapkan pemetaan tingkat kerawanan dalam pilkada serentak. Indeks kerawanan pilkada serentak 2020 disiapkan. Terkait dengan penanganan proses sengketa, pihaknya juga mengevaluasi sekaligus mematangkan persiapan infrastruktur persidangan.