Susi Ingin Pemberantasan Illegal Fishing Tetap Jadi Prioritas
Oleh
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menginginkan agar upaya pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) tetap menjadi prioritas kerja di masa pemerintah mendatang.
“Hari ini saya membuka Rakornas Satgas 115. Yang pasti, untuk Satgas 115 ini adalah Rakornas terakhir untuk periode pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019. Saya berharap, ini bukan Rakornas terkahir untuk Satgas 115 itu sendiri untuk periode pemerintahan selanjutnya,” ungkap Menteri Susi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (17/9).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa; Staf Khusus Satgas 115, Yunus Husein; Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksdya TNI Taufiqurahman; Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (AL), Laksdya TNI Wuspo Lukito; Plt. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono; Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo; dan Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Agus Suherman.
Menurut Menteri Susi, Rakornas ini menjadi wadah untuk meninjau kembali perjalanan Satgas 115 dalam memberantas IUU Fishing selama 4,5 tahun terakhir. Satgas 115 adalah Satgas pertama yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dalam penanggulangan IUU Fishing yang terdiri dari KKP, TNI AL, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Polair.
“Ini adalah kesempatan tiga hari yang baik untuk melakukan reviewing, kilas balik, melihat kembali apa yang telah kita lakukan bersama di sini,” ujarnya.
Menteri Susi menuturkan, pelaksanaan untuk menyatukan aksi di awal terbentuknya Satgas 115 tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, hal tersebut dapat dilalui dengan menyamakan visi dari berbagai instansi dalam Satgas 115.
“Kita telah berhasil menyatukan visi dan aksi dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. KKP, TNI AL, Polair, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan dibantu oleh semua civil society yang peduli dengan kedaulatan peneglolaan sumber daya kelautan,” tambahnya.
Dengan kontribusi posifif Satgas 115 terhadap sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, Menteri Susi mengingkan agar ekspor perikanan terus menerus meningkat tanpa harus bergantung pada armada-armada kapal perikanan asing.
“Buktikan Indonesia dapat membangun armada-armada baru. Pajak sektor perikanan kita sudah naik dari Rp800 miliar di tahun 2014 jadi Rp1,6 triliun di tahun 2018. PNBP sektor perikanan kita juga naik dari Rp300 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp1 triliun pada tahun 2018. Neraca perdagangan perikanan Indonesia juga menjadi nomor 1 di Asia Tenggara pada tahun 2015-2016. Hal ini adalah berkat komitmen dan ketegasan Satgas 115 yang telah memberikan efek jera kepada pelaku IUU Fishing,” ucapnya.
Menteri Susi berpesan agar seluruh lini aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas 115 sebagai ASN yang akan terus berada dalam pemerintahan di masa mendatang terus bersinergi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Menurutnya, hal ini penting karena perang di masa mendatang akan mengarah pada kecukupan pangan. Oleh karena itu, sumber daya alam, terutama di bidang perikanan harus dijaga keberlanjutannya.
“Saya mengingatkan kembali kepada Bapak/Ibu semua, terutama yang datang dari instansi TNI AL, KKP, Kejaksaan, Bakamla, Polair. Anda akan terus berada di sana, terus mempunyai kewajiban dan komitmen yang harus terus dijaga untuk memastikan sumber daya perikanan ini cukup dan terus ada untuk generasi yang akan datang,” ucapnya.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.