Akhirnya RI Kembali Jadi Anggota PBB

Kompas

Presiden Soekarno tampil menyampaikan resolusi pada sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika  Serikat, 30 September 1960.

Indonesia secara sepihak menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 Januari 1965. Keputusan ini merupakan puncak kemarahan Presiden Soekarno karena Inggris mengakui bergabungnya Federasi Malaysia yang merdeka 31 Agustus 1957 dengan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura pada 16 September 1963. Soekarno menuding Malaysia negara boneka bentukan Inggris.

Inggris tidak peduli dan malah mengusulkan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soekarno pada 1964 mengancam Indonesia akan keluar dari PBB jika usulan itu diwujudkan.

Ketika Malaysia benar-benar disetujui menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno pada 7 Januari 1965 langsung mengumumkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Menteri Luar Negeri Soebandrio menyampaikan surat resmi pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant pada 20 Januari 1965.

Kompas

Majelis Umum PBB pada tanggal 17 September 1984 memulai sidangnya dengan mengheningkan cipta bagi arwah Adam Malik yang tutup usia 5 September 1984. Almarhum Adam Malik adalah Ketua Sidang Umum ke-21 PBB tahun 1971.

Pengunduran diri ini menimbulkan kehebohan karena tidak ada aturannya sebuah negara mundur dari keanggotaan PBB. Langkah ini pun kemudian ditiru Pakistan pada 17 September 1965 yang mengancam akan mundur dari keanggotaan PBB jika PBB tidak bisa bersikap adil dalam menengahi konflik Pakistan dan India.

Seiring dengan jatuhnya kekuasaan Soekarno, konfrontasi dengan Malaysia diakhiri. Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet, Sabtu, 17 September 1966, mengumumkan bahwa Indonesia akan mengirim tim peninjau ke Sidang Umum PBB untuk menjajaki kemungkinan Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

Pada Senin, 19 September 1966, Indonesia secara resmi mengajukan permintaan untuk bergabung kembali dengan PBB yang suratnya disampaikan Dubes Indonesia di Washington Lambertus Palar. Keesokan harinya, Selasa, 20 September 1966, Sidang Umum XXI PBB dimulai. Pada Rabu, 28 September 1966, Menlu Adam Malik menghadiri Sidang Umum PBB, duduk di antara delegasi India dan Iran. Bendera Merah Putih pun berkibar lagi di PBB. (THY)

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato mewakili Indonesia dalam sesi debat umum pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Jumat (23/9/2016). Kalla menyampaikan capaian dan tantangan pencalonan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030, dorongan Reformasi PBB, serta mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periods 2019-2020.