Wapres Ajak Pemimpin Bangun Dunia Lebih Sehat

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN/JERI WONGIYANTO

Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar menyambut Wakil Presiden Jusuf Kalla di lobi Hotel Westin New York Grand Central, New York, Amerika Serikat, Sabtu (22/09/2019) malam, waktu setempat atau Minggu pagi waktu Indonesia barat. Kalla akan memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan pimpinan di Sidang Majelis Umum PBB Ke-74 pada 24-27 September.

NEW YORK, KOMPAS — Pertemuan tingkat tinggi pada Sidang Majelis Umum PBB Ke-74 akan digelar pada 23-27 September di New York, Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sejak awal telah menantang para pemimpin dunia untuk datang dengan rencana-rencana konkret dalam lima topik utama yang diagendakan.

Kelima topik utama itu adalah sistem kesehatan semesta, perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), pembiayaan pembangunan, dan negara-negara pulau kecil yang terancam perubahan iklim.

Sebanyak 193 pemimpin negara anggota PBB dan otoritas terkait lainnya dijadwalkan hadir dalam pergelaran tahunan tersebut. Dari Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin delegasi. Ikut mendampingi Kalla antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Pada hari pertama, 23 September waktu setempat atau 24 September malam waktu Indonesia barat, sidang akan membahas tentang sistem kesehatan semesta dengan tema ”Bergerak Bersama Membangun Dunia yang Lebih Sehat”. Kalla dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional dalam forum tersebut.

Kalla pada sejumlah kesempatan di Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelenggarakan sistem kesehatan semesta melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebaik-baiknya untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah perbaikan dan koreksi terus dilakukan. Salah satu tantangan utamanya adalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengelola yang berlangsung setiap tahun dengan nilai yang terus membengkak.

Untuk itu, Kalla dalam beberapa pekan terakhir memimpin rapat koordinasi terbatas Kabinet Kerja. Sedianya pemerintah akan menaikkan premi iuran peserta. Sampai saat ini, nilai kenaikannya masih dikaji.

Pertemuan tingkat tinggi pada Sidang Majelis Umum PBB yang membahas sistem kesehatan semesta tersebut adalah kali pertama. PBB sekaligus mengklaim bahwa forum tersebut merupakan pertemuan politik paling signifikan dalam hal sistem kesehatan semesta.

Mengutip situs resmi PBB, separuh penduduk dunia masih kekurangan akses terhadap sistem kesehatan semesta. Persoalan kesehatan juga menyebabkan sekitar 100 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem setiap tahun.

Pertemuan tingkat tinggi diharapkan menjadi kesempatan terbaik untuk mendesak sekaligus mengunci komitmen politik para kepala negara dan pemerintahan untuk memprioritaskan dan berinvestasi pada sistem layanan kesehatan semesta di wilayahnya masing-masing.

Kompas

Majelis Umum PBB pada 17 September 1984 memulai sidangnya dengan mengheningkan cipta bagi arwah Adam Malik yang tutup usia pada 5 September 1984. Almarhum Adam Malik adalah Ketua Sidang Umum Ke-21 PBB tahun 1971.

Kesehatan semesta

Setiap negara anggota PBB sudah berkomtimen untuk mencapai sistem kesehatan semesta pada 2030. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan risiko keuangan, layanan kesehatan kualitas tinggi, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau.

”Pesan saya pada pertemuan level pimpinan nanti akan sangat jelas, yakni sistem kesehatan semesta adalah pilihan politik. Saya mengharapkan seluruh pimpinan untuk mengambil pilihan itu,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pernyataan tertulis dalam situs resmi WHO per 3 September.

Di Indonesia, pemerintah telah menyelenggarakan sistem kesehatan semesta mulai 2014. Program itu disebut JKN dengan BPJS Kesehatan sebagai pengelolanya.

Ditemui di New York pada Minggu (22/09/2019) waktu setempat, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan, Indonesia telah menyelenggarakan sistem kesehatan semesta terbesar di dunia. Saat ini, pesertanya telah mencapai 217 juta jiwa.

Sebanyak 96,8 juta jiwa di antaranya  penduduk miskin yang preminya dibayar pemerintah. Sementara penduduk miskin yang preminya ditanggung pemerintah daerah berjumlah 37 juta jiwa. Bersama dengan aparatur sipil negara, tentara, dan polisi, jumlahnya mencapai sekitar 137 juta jiwa.  Sisanya adalah peserta mandiri.

Meski demikian, Nila menekankan, JKN masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Hal itu antara lain pada kualitas penyelenggaraan. Dari sisi subsidi yang dibayarkan pemerintah, tantangannya adalah merapikan data agar subsidi tepat sasaran.

”Sekarang kartunya oleh Kementerian Sosial sedang dirapikan. Ada misalnya yang tidak tepat sasaran, seperti orang sudah meninggal dunia, tetapi masih dapat iuran premi,” kata Nila.

Tantangan utama lainnya adalah defisit anggaran BPJS Kesehatan  yang semakin membengkak setiap tahun. Ini disebabkan pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai premi. ”Kenaikannya belum tahu. Itu di Kementerian Keuangan,” kata Nila.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato mewakili Indonesia dalam sesi debat umum pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Jumat (23/9). Kalla menyampaikan capaian dan tantangan pencalonan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030, dorongan Reformasi PBB, serta mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Perubahan iklim

Pada hari pertama, pertemuan tingkat tinggi juga akan membahas topik perubahan iklim. Dalam kesempatan ini, Kalla juga akan menyampaikan pernyataan nasional.

Dari forum tersebut, PBB menargetkan untuk membangun solusi ambisius di enam area. Pertama adalah transisi global menuju energi terbarukan.  Kedua, infrastruktur dan kota-kota yang berdaya-tahan dan berkelanjutan. Ketiga, pertanian berkelanjutan. Keempat, pengelolaan hutan-hutan dan samudra. Kelima, daya tahan dan adaptasi terhadap dampak-dampak iklim. Keenam, kolaborasi pembiayaan publik dan swasta.

”Saya ingin mendengarkan tentang bagaimana cara kita menghentikan peningkatan emisi pada 2020 dan secara drastis mengurangi emisi guna mencapai target bersih nol emisi sebelum pertengahan abad ini,” kata Guterres, sebagaimana dikutip dari situs resmi PBB.

Sementara topik SDGs akan dibahas pada 24 dan 25 September. Selanjutnya pada 26 September, sidang akan membahas topik pembiayaan pembangunan. Baru pada 27 September sidang akan membahas topik negara pulau kecil.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato pada pembukaan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan Ke-3 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/9/2019). Di hadapan delegasi parlemen dari 27 negara, Wapres Kalla menyampaikan pentingnya penguatan kemitraan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).