Dunia Arab dikejutkan unjuk rasa di beberapa kota di Mesir, akhir pekan lalu. Bukan hanya karena unjuk rasa jarang terjadi di sana, isunya pun sangat sensitif.
Seperti diberitakan, unjuk rasa itu berlangsung pada Jumat (20/9/2019), selepas pertandingan sepak bola derbi Kairo, Zamalek versus Al-Ahly, di Lapangan Tahrir. Tempat ini merupakan pusat unjuk rasa revolusi tahun 2011, yang berujung tergulingnya Presiden Hosni Mubarak. Unjuk rasa itu juga terjadi di beberapa kota lain di Mesir, dan berlanjut pada Sabtu malam keesokan harinya.
Unjuk rasa diikuti ratusan orang. Dari segi angka, jumlah pengunjuk rasa tergolong kecil. Oleh karena Mesir pada era Presiden Abdel Fatah el-Sisi jarang dilanda unjuk rasa, peristiwa selama dua hari itu menarik perhatian. Terlebih lagi, pengunjuk rasa meneriakkan seruan agar Sisi mundur. Apa yang membuat para pengunjuk rasa itu berani turun ke jalan, menuntut agar orang nomor satu di Mesir mundur?
Sejak Sisi memimpin penggulingan Presiden Muhammad Mursi tahun 2013, Pemerintah Mesir secara efektif melarang semua unjuk rasa. Siapa pun yang berani turun ke jalan segera ditangkap dan dihukum penjara. Sejumlah aktivis, bloger, hingga komedian ditangkap dan dipenjara karena bersuara kritis kepada pemerintah.
Minggu (22/9), pengacara dan pembela hak asasi manusia, Mahienour el-Massry, ditangkap seusai menghadiri penyelidikan pengadilan atas pengunjuk rasa yang ditangkap. Menurut Pusat Hak-hak Ekonomi dan Sosial Mesir, sebuah organisasi nonpemerintah, 365 orang ditangkap terkait unjuk rasa akhir pekan lalu. Data lain yang diungkap pengacara setempat, yang dikutip Associated Press, menyebutkan, sedikitnya 400 orang di Kairo dan tempat lain di Mesir ditangkap. Aparat Mesir menerapkan zero tolerance pada aksi-aksi unjuk rasa.
Presiden Sisi berkali-kali memperingatkan, demonstrasi berpotensi menciptakan kekacauan dan mengganggu upaya pemulihan Mesir pascarevolusi 2011. Namun, peringatan itu tak dihiraukan pengunjuk rasa di Kairo dan beberapa kota lain, Jumat dan Sabtu lalu. Aksi itu dipicu oleh serangkaian video pengusaha Mesir yang sedang kabur ke luar negeri, Mohamed Aly, berisi tuduhan korupsi kepada militer dan pemerintah.
Presiden Sisi berulang kali menepis tuduhan korupsi, yang disebutnya ”kebohongan belaka”. Ia dan aparat lain mengatakan, hanya militer yang mampu secara efisien menjalankan sejumlah megaproyek guna menggerakkan ekonomi. Namun, di tengah kesulitan hidup akibat kenaikan harga kebutuhan hidup menyusul langkah-langkah pengetatan anggaran, yang disyaratkan Dana Moneter Internasional (IMF) saat mengucurkan pinjaman 12 miliar dollar AS tahun 2016, video viral tersebut menjadi penggerak sebagian warga turun ke jalan.
Unjuk rasa bisa jadi hanyalah letupan kecil. Akan tetapi, peristiwa itu menjadi pengingat agar Pemerintah Mesir kian memperhatikan kesulitan yang dialami sebagian rakyatnya. Jika kesulitan itu dapat diatasi, tanpa dilarang pun rakyat niscaya tak akan turun ke jalan berunjuk rasa.
