Kantor kepresidenan membuka peluang kemungkinan dialog dengan para tokoh Papua yang ingin merdeka. Dialog demi kedamaian berkelanjutan di tanah Papua.
JAKARTA, KOMPAS Di tengah situasi Papua yang belum sepenuhnya normal, pemerintah menyiapkan dialog dengan berbagai tokoh. Pertemuan akan diawali bersama gubernur, bupati/wali kota, DPRD, tokoh agama, serta tokoh adat di Papua dan Papua Barat.
Secara khusus, anggota DPRD kota/kabupaten dari Provinsi Papua dan Papua Barat menyampaikan harapan supaya Presiden Joko Widodo bersedia berdialog dengan para pihak yang dianggap berseberangan untuk mengatasi berulangnya kekerasan di tanah Papua. Harapan tersebut disampaikan lewat surat berisi delapan poin melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa (24/9/2019).
Rabu (25/9), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Moeldoko mengatakan masih menyusun memo untuk menyampaikan surat tersebut kepada Presiden. Secara lebih luas, dialog akan difasilitasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pertemuan akan melibatkan gubernur, bupati/wali kota, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.
Kemarin, perwakilan anggota DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat minta pemerintah bersedia bertemu tokoh- tokoh yang berseberangan secara ideologi. Dialog itu termasuk dengan tokoh-tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), difasilitasi pihak ketiga yang independen dan netral. Dialog diharapkan menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Menurut Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solossa seusai bertemu Moeldoko, berkaca pada dialog pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka, dialog membawa hasil akhir perdamaian.
Menanggapi itu, Moeldoko mengatakan, ia bisa bertemu dengan Benny Wenda, Ketua ULMWP. ”Saya siap bertemu. Kita bicara, sama-sama mencari solusi. Kita juga tidak ingin sedikit pun korban,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menolak usulan pertemuan pemerintah dengan kelompok separatis yang ingin merdeka.
Korban bertambah
Terkait jumlah korban pasca-kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, hingga kemarin masih ditemukan korban meninggal. Korban meninggal mencapai 29 orang dan luka-luka 76 orang.
Banyak jenazah masih berada di RSUD Wamena. ”Sampai Rabu sore baru lima jenazah yang dipulangkan ke kampung halamannya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal.
Korban meninggal sebagian besar pendatang. Sebanyak 100 orang juga diungsikan dari Wamena ke Jayapura menggunakan pesawat Polri. ”Kami memprioritaskan mengungsikan warga sakit, wisatawan, dan warga dari luar Wamena. Pelayanan kesehatan di RSUD Wamena terkendala masalah penyediaan tenaga listrik untuk operasi,” katanya.
Kemarin, aktivitas perekonomian warga di Wamena berangsur pulih. Sejumlah warga kembali membuka toko. Namun, ratusan warga pendatang eksodus ke luar Wamena karena takut. ”Dari pantauan di lapangan, sekitar 700 warga memilih kembali ke kampung halaman. Mereka tak mau lagi menjadi korban,” kata Yudhi (40), warga Wamena.
Menurut Kepala Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Besar Tonny Ananda, warga meninggalkan Wamena atas dasar keinginan sendiri. Ia menyatakan situasi Wamena telah kondusif. Selasa malam, sekelompok orang tak dikenal membakar sejumlah kantor instansi pemerintah di daerah Sugapa, ibu kota Kabupaten Yalimo, Papua.
Kantor yang dibakar adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP, Badan Keuangan Daerah, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Yalimo. ”Masyarakat melihat ada sekelompok orang membakar bangunan itu pukul 19.30 WIT,” kata Ahmad. (FLO/INA)
