Upaya pemakzulan presiden AS kerap berdampak buruk pada partai. Apalagi, sebagian warga kini tidak mendukung pemakzulan presiden.
WASHINGTON, KAMIS —Sebagian politisi dan tokoh partai Demokrat Amerika Serikat bimbang terhadap proses pemakzulan Presiden Donald Trump. Meski demikian, DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat setuju meminta dokumen pemicu upaya pemakzulan itu.
Dokumen itu berisi pengaduan seorang pembisik soal percakapan Trump sebagai presiden AS dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump meminta Ukraina menyelidiki mantan Wapres Joe Biden dan anaknya, Hunter Biden. Biden adalah bakal calon presiden AS dari Demokrat. Hunter Biden pernah menjadi pejabat di perusahaan gas yang beroperasi di Ukraina. Sejauh ini, tidak ada bukti Hunter Biden pernah bersalah terkait jabatannya.
Dokumen soal percakapan itu bisa diakses di tempat yang ditentukan badan intelijen AS. Lewat pemungutan suara, Rabu (25/9/2019) malam waktu Washington atau Kamis dini hari WIB, DPR AS mengesahkan keputusan yang meminta dokumen itu dibuka pada kongres.
Pelaksana tugas Direktur Intelijen Nasional AS Joseph Maguire pun akan dipanggil DPR. Ia dipanggil karena melarang dokumen keberatan dari pembisik untuk dibuka kepada Kongres AS. Sang pembisik dan Inspektur Jenderal Intelijen Nasional AS Michael Atkinson juga akan dipanggil DPR secara terpisah. Atkinson adalah orang yang ditemui pembisik soal dokumen itu.
”Mengerikan bagi negara ini karena presiden kita menempatkan politik pribadi di atas sumpah sucinya. Kongres harus mengejar faktanya dan bergerak cepat memastikan Donald Trump bertanggung jawab,” kata Biden.
Politisi Partai Republik, Mitt Romney, juga menyebut dokumen percakapan Trump dan Zelenskiy sangat bermasalah. Romney adalah satu-satunya tokoh penting Republik yang mengangkat isu itu di kongres.
Pelajaran dari Republik
Meskipun upaya pemakzulan sudah dimulai, partai-partai masih bimbang. Republik khawatir upaya itu akan menyebabkan mereka kalah pada pemilu presiden, November 2020.
Adapun Demokrat khawatir upaya itu menjadi pukulan balik. Republik pernah merasakan dampak upaya pemakzulan dalam kasus Bill Clinton pada 1998. Kala itu, suara Republik di pemilu merosot.
”Republik banyak menyakiti diri sendiri kala mengupayakan pemakzulan Clinton. Demokrat akan menghadapi hal yang sama dengan Trump. Anda bisa menyelidiki segala penyimpangan. Namun, pemakzulan sebaiknya jangan,” kata Don Fowler, mantan Ketua Komite Nasional Demokrat selama pemerintahan Clinton.
Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa kebanyakan warga menolak pemakzulan Trump. Survei yang digelar Quinnipiac University pada Juli 2019 menunjukkan 60 persen pemilih menolak upaya pemakzulan. Bahkan, penolakan berasal dari pemilih Demokrat.
Politisi muda Demokrat bisa kewalahan menjelaskan kepada konstituen mereka soal pemakzulan itu. Padahal, mereka harus menghadapi pemilu pada 2020. Tokoh-tokoh Demokrat di Virginia, Minnesota, Pennsylvania, dan Wisconsin menolak mendukung langkah Ketua DPR asal Demokrat Nancy Pelosi yang mengumumkan proses pemakzulan Trump.
”Tak bagus secara politik karena saya, seperti juga warga Minnesota, lelah jika pemerintah kembali tak berfungsi,” kata Gubernur Minnesota Tim Walz. Belum lagi fakta bahwa Senat AS didominasi Republik, partai penyokong Trump. Padahal, pemakzulan harus dibahas dan disahkan di Senat.