Fraksi DPR Belum Satu Suara Soal Penerbitan Perppu KPK

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Negara, Kamis (26/9/2019) menyatakan akan mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang atau Perppu KPK. Penerbitan Perppu antara lain karena UU KPK yang baru disahkan DPR dan pemerintah menuai protes publik dan mengakibatkan sejumlah demonstrasi di beberapa kota.

JAKARTA, KOMPAS – Belum ada kesamaan sikap dari sejumlah fraksi di DPR terhadap wacana Presiden Joko Widodo akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu untuk mengoreksi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Bahkan, sikap fraksi pendukung Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019 pun terbelah.

Selain menyetujui apapun langkah Presiden, ada pula fraksi yang belum menentukan sikap, bahkan menolak. Penolakan muncul dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR.

Politisi senior PDI-P, Andreas Hugo Pareira, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019), mengatakan, koreksi terhadap Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sebaiknya dilakukan sesuai prosedur. Pihak yang mempermasalahkan substansi UU KPK dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan unjuk rasa menentang UU KPK dan RKUHP di depan kantor DPRD Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/9/2019). Mereka mendesak pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menggantikan UU KPK yang beberapa waktu lalu sudah disahkan oleh anggota DPR RI. Selanjutnya mereka menolak RUU KUHP, UU Ketenagakerjaan, dan UU Pertahanan.jugamendesak pemerintah mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan serta mendorong pemerintah menyelesaikan konflik di Papua dan membuka dialog.

Andreas menambahkan, penerbitan perppu harus didasarkan pada sejumlah prakondisi, salah satunya situasi mendesak. Jika penerbitan Perppu tidak didasarkan pada prakondisi yang sesuai, maka peraturan tersebut justru berpotensi cacat hukum.

“Tidak ada hal yang mendesak (Perppu terbit) dan (UU KPK hasil revisi) belum dilaksanakan,” ujarnya.

Bagi dia, gelombang unjuk rasa yang terjadi selama beberapa hari ke belakang bukan representasi keinginan masyarakat. Ia mengklaim, anggota dewan yang dipilih jutaan warga justru lebih mewakili mereka.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzili mengatakan, fraksinya juga belum mengambil sikap tegas terhadap wacana perppu tersebut. “Kami harus mengkajinya secara mendalam dan memerhatikan dinamika politik yang terjadi, terutama yang terjadi di masyarakat,” kata dia.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kawat berduri untuk pengamanan terpasang di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Minggu (29/9/2019). Dalam beberapa hari terakhir, KPK menjadi salah satu titik unjuk rasa baik dari mahasiswa maupun elemen masyarakat. Unjuk rasa yang mendukung dikeluarkannya Perppu KPK maupun yang menolak dikeluarkannya Perppu tersebut. Selain itu, tempat ini juga menjadi area menyampaikan pendapat yang menolak maupun mendukung terpilihnya komisioner KPK yang baru.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, fraksinya tegas mendukung langkah Presiden. Saat ini belum ada keputusan yang dijatuhkan Presiden. Namun, pihaknya akan mendukung baik ketika Perppu diterbitkan maupun tidak.

“Langkah politik yang diambil Presiden merupakan langkah politik Partai Nasdem,” ujar dia.

Johnny menambahkan, penerbitan Perppu bukan hal baru yang dilakukan pemimpin negara. Sebelumnya, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menerbitkan peraturan tersebut untuk membatalkan RUU Pilkada.

Pilihan mengoreksi

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Presiden. Hingga saat ini, belum ada perwakilan pemerintah yang ditugaskan untuk membicarakan wacana penerbitan Perppu KPK dengan DPR.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang profesi menyampaikan keterangan terkait pertemuan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Pada kesempatan tersebut, Presiden mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU KPK.

Oleh karena itu, belum ada sikap yang bisa diputuskan PPP. “Setuju atau tidak, itu akan tergantung dengan apa isi perppu. Kami akan melihat (isinya) dan kami percaya Presiden akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR jika memang penerbitan perppu menjadi pilihan,” kata Arsul.

Menurut Arsul, ada beberapa pilihan lain untuk mengoreksi substansi UU KPK hasil revisi. Pertama, dengan legislative review atau amendemen yang dilakukan oleh anggota DPR periode mendatang. Selanjutnya, dengan uji materi di MK.