Ketua DPR Puan Maharani Berjanji DPR Tidak Akan Antikritik

Puan Maharani dilantik menjadi Ketua DPR 2019-2024, Selasa (1/10/2019) malam. Dia dilantik bersama empat wakil ketua DPR, yaitu Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani memberikan keterangan kepada awak media seusai pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR 2019-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 Puan Maharani menegaskan, lembaga legislatif tidak antikritik. Selama lima tahun ke depan, DPR berkomitmen untuk terbuka dan menerima aspirasi rakyat.

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam pidato politik pasca-pelantikan unsur pimpinan DPR 2019-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Pelantikan disaksikan semua anggota DPR. Selain itu, tampak hadir pula Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga ibu dari Puan Maharani.

Selain Puan dari Fraksi PDI-P, empat wakil ketua DPR yang dilantik adalah Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar dan Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra. Selain itu, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Lima unsur pimpinan itu dipilih berdasarkan perolehan kursi terbanyak hasil Pemilu 2019. Ini seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Baca juga : Dari Panggung Selebritas ke Panggung Politik

Kompas/Heru Sri Kumoro

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berswafoto dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai Sidang Paripurna DPR/DPD/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Pada masa kepemimpinannya, Puan mengharapkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya pengamat dan media massa. Ia pun terbuka terhadap beragam koreksi. ”Kami tidak antikritik,” ujar Puan.

Akan tetapi, ia juga berharap masyarakat memberikan penilaian obyektif terhadap kinerja DPR. Jangan sampai ada kecenderungan untuk bersikap apriori. Sebab, pada dasarnya anggota DPR merupakan representasi rakyat. Gedung yang menjadi tempat mereka bekerja pun disebutnya sama saja dengan rumah rakyat.

Kami akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat. (Puan Maharani)

”Oleh karena itu, kami akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat,” ujar Puan.

Baca juga : Lobi Alot, Gerindra dan Golkar Berebut Dukungan

Seperti diberitakan sebelumnya, selama beberapa waktu terakhir DPR diterjang gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari hari-hari akhir DPR masa jabatan 2014-2019 hingga pelantikan DPR periode 2019-2024 digelar, unjuk rasa masih terus terjadi.

Unjuk rasa berkepanjangan itu dipicu oleh pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Di antaranya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adaptif

Selain lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat, Puan mengajak anggota DPR untuk adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemampuan itu penting sebagai bekal dalam membuat keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks revolusi industri 4.0, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kemajuan zaman merupakan kebutuhan mutlak. Sebab, perkembangan teknologi digital telah menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan menciptakan kondisi kehidupan masyarakat dan negara yang terbuka, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Dampaknya, persaingan semakin tajam. Muncul pula berbagai masalah yang memiliki karakter dan substansi yang berbeda-beda.

Baca juga : Eks Terdakwa Korupsi Jadi Pimpinan DPD 2019-2024

Hal lain yang ditekankannya, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang harus tetap dijaga.

”Sebagai anggota DPR, kami juga dituntut untuk dapat menjaga keutuhan bangsa dan NKRI. Kita perlu berada dalam satu semangat dan jiwa yang sama untuk memantapkan dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Puan.

Kejutan PKB

Salah satu yang mengejutkan dalam proses penetapan calon pimpinan DPR ini adalah diajukannya Muhaimin Iskandar oleh PKB untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPR.

Kompas

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam forum rapat pleno Muktamar Kelima PKB di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Muhaimin kembali dipilih sebagai ketua umum PKB periode 2019-2024.

Sebab, sebelumnya, Ketua Umum PKB itu disebut oleh sejumlah elite PKB akan kembali diajukan untuk mengisi posisi Wakil Ketua MPR 2019-2024. Muhaimin pada 2018-2019, sudah menjabat Wakil Ketua MPR.

Terkait hal ini, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan partai yang memutuskan agar Muhaimin mengisi posisi pimpinan DPR, dan bukan MPR. Alasannya, pria yang akrab disapa Cak Imin itu dinilai lebih cocok mengisi kursi Wakil Ketua DPR daripada Wakil Ketua MPR karena pengalamannya yang sudah lama di DPR. Muhaimin sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua DPR 1999-2004 dan 2004-2009.

Mengenai siapa anggota MPR dari PKB yang akan mengisi kursi Wakil Ketua MPR 2019-2024, Cucun mengatakan PKB belum memutuskannya. "Akan kami tentukan besok siapa nama yang akan dicalonkan untuk menggantikan Cak Imin," ucapnya.