logo Kompas.id
Otonomi Daerah: Wajah Lain...
Iklan

Otonomi Daerah: Wajah Lain Desentralisasi

Otonomi daerah juga memunculkan ekses negatif yang membuatnya kerap ditinjau ulang, bahkan sampai ada pemikiran mengembalikan beberapa model ke sistem sebelumnya yang sentralistik.

Oleh
Bambang Setiawan
· 6 menit baca

Otonomi daerah juga memunculkan ekses negatif yang membuatnya kerap ditinjau ulang, bahkan sampai ada pemikiran mengembalikan beberapa model ke sistem sebelumnya yang sentralistik. Pemikiran ini umumnya dipicu realitas pemilihan kepala daerah dan korupsi yang masif.

Meskipun langkah yang nanti akan dilakukan tidak berupa mengembalikan pilkada ke tangan DPRD, tampaknya sejumlah revisi tetap harus dilakukan. Rasanya sulit menampik adanya perubahan jika kita melihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam realitas pemerintahan daerah hasil otonomi.

Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kepala daerah dan anggota DPRD yang tertangkap karena korupsi memang mencengangkan. Sejak 2004 hingga Juni 2018, KPK mencatat 19 gubernur, 87 bupati/wali kota, dan 205 anggota DPR/DPRD diproses hukum karena dugaan korupsi.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000