Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berswafoto dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai mengikuti Sidang Paripurna DPR/DPD/MPR di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10/2019). Rapat paripurna tersebut melantik anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024. Malam harinya, dalam Rapat Paripurna DPR, Puan Maharani menjadi ketua DPR periode 2019-2024.
Perbaikan citra dan kinerja menjadi ujian pertama wakil rakyat periode 2019-2024. Di tengah berbagai janji untuk menjawab tantangan itu, beberapa wakil rakyat langsung disibukkan oleh lobi-lobi memperebutkan sejumlah posisi di parlemen.
JAKARTA, KOMPAS— Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 telah dilantik, Selasa (1/10/2019), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Perbaikan citra dan kepercayaan rakyat menjadi tantangan utama yang harus segera dijawab.
Setelah dilantik pada Selasa pagi, para anggota DPR menghadiri rapat paripurna pelantikan pimpinan mereka pada malam harinya. Puan Maharani menjadi ketua DPR dengan didampingi empat wakil ketua, yaitu Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Rachmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).
DPD juga telah menentukan pimpinan dari setiap subwilayah. Mereka adalah Sultan Bahtiar Najamuddin dari subwilayah barat I, La Nyalla Mattalitti (subwilayah barat II), Mahyudin (subwilayah timur I), dan Nono Sampono (subwilayah timur II).
Melalui pemungutan suara yang digelar semalam, La Nyalla terpilih menjadi ketua DPD. Sementara tiga orang lainnya menjadi wakil ketua.
Sementara itu, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra diperkirakan akan bersaing ketat untuk memperebutkan posisi ketua MPR.
Rumah rakyat
Tantangan berat langsung dihadapi para wakil rakyat tersebut. Polemik seputar rancangan undang-undang kontroversial, seperti hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memicu gelombang unjuk rasa di masyarakat, menjadi salah satu tugas yang mendesak diselesaikan. Langkah politik parlemen atas sejumlah kasus yang belakangan terjadi di Papua juga amat ditunggu.
Sementara itu, jajak pendapat Kompas pada 25-27 September menunjukkan, 53,5 persen responden menyatakan tidak percaya DPR 2019-2024 mampu mendengarkan aspirasi masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan itu, dalam pidatonya seusai dilantik menjadi ketua DPR, Puan menegaskan DPR sebagai rumah rakyat dan akan siap menerima aspirasi ataupun masukan dari rakyat.
Menurut Puan, kepemimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial akan diwujudkan dalam semangat kerja sama dan gotong royong. ”Hanya dengan semangat gotong royong, kita bisa mengoptimalkan tugas kita sebagai wakil rakyat,” katanya.
Dengan menjalankan fungsinya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Puan berharap DPR bisa mewujudkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Direktur Saiful Mujani Research Center Sirojuddin Abbas mengatakan, Puan dan anggota DPR lainnya mesti memperbaiki tiga masalah dasar yang ”diwariskan” DPR periode 2014-2019, yaitu citra dan kepercayaan publik yang rendah, komitmen kinerja yang kurang, serta minimnya produktivitas.
Puan, lanjut Sirojuddin, juga harus memperbaiki pola komunikasi DPR dengan berbagai kalangan masyarakat, seperti kaum intelektual, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa. ”Masalah komunikasi, terutama dengan elemen masyarakat, menyebabkan kinerja DPR periode lalu dicitrakan buruk oleh publik,” ujarnya.
Jika Puan berhasil mengatasi berbagai persoalan itu, menurut Sirojuddin, akan semakin besar peluangnya untuk diperhitungkan dalam peralihan generasi kepemimpinan nasional pada 2024.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Philips J Vermonte mengatakan, gelombang unjuk rasa terkait sejumlah RUU kontroversial yang belakangan ini terjadi menunjukkan ada keterputusan antara peran perwakilan DPR dan implementasi di lapangan.
”Anggota baru DPR diharapkan bisa memberikan darah segar bagi kinerja DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, ada fungsi yang jarang disebut, yakni representasi, yang selama ini kurang diperhatikan,” kata Philips.
Anggota DPR termuda dari Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut, mengatakan, perbaikan citra dan kepercayaan masyarakat menjadi tantangan terberat DPR saat ini. Guna menjawab tantangan itu, ia dan beberapa politisi muda yang baru saja lolos ke DPR telah membuat kaukus parlemen Indonesia.
”Wajah-wajah baru ini diharapkan dapat memberi perubahan di masyarakat,” ujar politisi berusia 23 tahun ini.
Janji perubahan juga disampaikan sejumlah anggota DPR petahana, seperti Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan. ”Terkait kinerja dan fungsi legislatif, saya sepakat harus diperbaiki,” ujarnya.
Lobi politik
Di tengah berbagai janji untuk memperbaiki kinerja dan citra baik ini, sejumlah wakil rakyat di Kompleks Parlemen, kemarin, langsung disibukkan dengan lobi-lobi untuk memperebutkan sejumlah posisi seperti ketua MPR dan alat kelengkapan Dewan.
Politisi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang dipilih partainya untuk menjadi unsur pimpinan MPR mengatakan, kesepakatan bersama harus dikedepankan dalam pemilihan ketua MPR 2019-2024.
”Jika kesepakatan tidak tercapai, pemilihan melalui mekanisme voting tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Muzani mengingatkan, sesuai tradisi, ketua MPR sepatutnya diserahkan kepada partai yang menjadi penyeimbang koalisi partai pemerintah, yaitu Partai Gerindra.
Namun, anggota DPR dari Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan, logika politik partainya berharap posisi ketua MPR diberikan kepada Partai Golkar karena menjadi peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019. Adapun PDI-P sebagai pemenang pemilu telah mendapatkan kursi ketua DPR.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FPresiden-dan-Wapres-Hadirii-Pelantikan-Anggota-Parlemen_83588246_1569948114.jpg){kind=logo}
