Soliditas Kabinet Menjadi Kebutuhan

Kompas

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama rombongan Presiden Joko Widodo menjajal Moda Raya Terpadu dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Keberadaan MRT tidak sekedar tersedianya transportasi umum massal, namun juga mengahadirkan peradaban dan budaya baru bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Jokowi menjajal MRT bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja dan kepala daerah di Jabodetabek. MRT sendiri akan diresmikan operasional secara komersial pada 24 Maret mendatang.

JAKARTA, KOMPAS - Ancaman resesi ekonomi yang hadir di tengah sejumlah persoalan lain, seperti ancaman soliditas sosial, gejolak yang terjadi di Papua, dan unjuk rasa memprotes sejumlah rancangan undang-undang kontroversial, menjadi persoalan mendesak yang mesti diselesaikan pemerintah. Kabinet 2019-2024 yang solid dan kompeten menjadi kebutuhan utama guna menjawab tantangan tersebut.

”Ekonomi global ke depan memasuki masa yang tidak mudah,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Kamis (3/10/2019).

Terkait hal itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman berharap kewaspadaan mengenai resesi mendasari kerja semua menteri periode 2019-2024 dalam menjabarkan visi presiden. ”Strategi dasar memperbaiki koordinasi internal harus dikedepankan dengan satu visi, satu koordinasi,” katanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Joko Widodo memiliki waktu hingga 14 hari sejak dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 untuk membentuk kabinet. Meski demikian, Jokowi yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang sudah menegaskan bahwa susunan kabinet sudah final dan pengumumannya bisa dipercepat. Sebanyak 55 persen anggota kabinet mendatang berasal dari kalangan profesional dan 45 persen dari partai politik (Kompas, 15/8/2019).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin seusai pertemuan di Menteng, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Pertimbangan

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Herlambang Perdana, berpendapat, kapasitas, rekam jejak kinerja, dan penerimaan publik menjadi pertimbangan presiden dalam memilih menteri. Penerimaan publik ini terkait dengan kepercayaan publik pada figur yang bisa mendorong perubahan dan bukan sekadar hasil kompromi politik.

Sementara itu, pengajar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gabriel Lele, memperkirakan, posisi penting di kabinet, seperti menteri keuangan dan menteri luar negeri, akan diisi oleh profesional. ”Idealnya, figur yang kelak akan mengisi kabinet adalah sosok yang kompeten dan bisa mendongkrak dukungan politik. Bukannya figur yang malah membuat kisruh di lingkaran kabinet atau membuat masalah politis,” ujarnya.

Selain masalah ekonomi, menurut Gabriel, hal lain yang perlu jadi prioritas kabinet mendatang adalah masalah pemberantasan korupsi, soliditas sosial, dan penyelesaian persoalan Papua.

”Apabila Presiden Jokowi mau menjadi negarawan, pembangunan sumber daya manusia juga mesti masuk menjadi agenda utama. Kita perlu membangun manusia Indonesia yang punya wawasan multikultural dan toleran,” katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 ditekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, akan ditetapkan berbagai macam program berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM.

Namun, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah. ”Lima tahun ke depan, infrastruktur yang dibangun adalah yang memperkuat keberadaan pusat-pusat kegiatan ekonomi, baik kegiatan industri, pariwisata, perdagangan, dan pertanian,” kata Bambang.

Pemerintah, katanya, juga akan memperhatikan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mitigasi bencana dan perubahan iklim juga menjadi perhatian.

Kompas/Wawan H Prabowo

(dari kiri ke kanan) Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri rapat kabinet paripurna tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Pada rapat kabinet paripurna Kabinet Kerja terakhir itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja yang selama ini sudah membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.