PM Irak Adil Abdul Mahdi, Kamis (3/10/2019), mengumumkan pemberlakuan larangan keluar rumah di kota Baghdad terhitung mulai pukul 05.00 waktu setempat hingga waktu yang belum ditentukan.
Oleh
Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir
·2 menit baca
KAIRO, KOMPAS — Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi, Kamis (3/10/2019), mengumumkan pemberlakuan larangan keluar rumah di kota Baghdad terhitung mulai pukul 05.00 waktu setempat hingga waktu yang belum ditentukan. Langkah itu diambil sebagai upaya meredam unjuk rasa rakyat sejak Selasa lalu.
Sedikitnya 19 orang tewas terkait unjuk rasa itu. PM Abdul Mahdi dalam sambutan yang disiarkan televisi Irak mengatakan, pemerintah memberlakukan larangan keluar rumah di Baghdad untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum serta melindungi pengunjuk rasa dari penyusupan perusuh yang melancarkan serangan atas aparat keamanan, aset umum, dan pribadi.
Pemerintah Irak menyerukan digelar dialog dengan pengunjuk rasa dan memutuskan membentuk komite dialog guna membahas tuntutan para pengunjuk rasa. Unjuk rasa mulai merebak secara spontan, Selasa lalu, tanpa ada pemimpin atau organisasi yang menggalang.
Majid Sahir (34), pengunjuk rasa, kepada kantor berita AFP mengatakan, unjuk rasa ini murni unjuk rasa rakyat, tak ada politisasi dan tak ada hubungannya dengan partai politik dan kabilah.
Unjuk rasa menyebar ke 10 provinsi di Irak selatan dan Irak barat daya yang berpenduduk mayoritas Syiah. Adapun provinsi di Irak barat, Irak tengah, dan Irak barat laut yang berpenduduk mayoritas Sunni sampai saat ini belum berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
Tuntutan para pengunjuk rasa berpusat pada isu sosial dan ekonomi, seperti memburuknya situasi ekonomi, meluasnya praktik korupsi, dan makin besarnya jumlah penganggur. Irak beberapa tahun terakhir ini mengalami pemutusan aliran listrik dan kelangkaan air bersih. Padahal, Irak dikenal sebagai negara Arab paling kaya air berkat dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat.
Menurut lembaga transparansi internasional, sejak rezim Saddam Hussein ambruk tahun 2003, sebanyak 450 miliar dollar AS telah lenyap dari kas negara Irak.
Meski Pemerintah Irak telah memberlakukan larangan keluar rumah di Baghdad, ratusan pengunjuk rasa terus berdemonstrasi, antara lain di Lapangan Tahrir di pusat kota Baghdad. Aparat keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet serta tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Lapangan Tahrir dikenal jadi ajang aksi unjuk rasa melawan pemerintah sejak rezim Saddam Hussein ambruk tahun 2013. Lapangan Tahrir dipisah Jembatan Al-Jumhuriyah di atas Sungai Tigris dengan kompleks kantor pemerintah dan kantor Kedutaan Besar AS.