Publik Dukung Perppu KPK

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kawat berduri untuk pengamanan terpasang di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Minggu (29/9/2019). Dalam beberapa hari terakhir, KPK menjadi salah satu titik unjuk rasa baik dari mahasiswa maupun elemen masyarakat. Unjuk rasa yang mendukung dikeluarkannya Perppu KPK maupun yang menolak dikeluarkannya Perppu tersebut. Selain itu, tempat ini juga menjadi area menyampaikan pendapat yang menolak maupun mendukung terpilihnya komisioner KPK yang baru.

JAKARTA, KOMPAS – Dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi menguat. Tren tingkat kepuasan atas kinerja Presiden dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih bagus merupakan modal untuk tidak ragu menjawab kehendak rakyat sesuai dengan konteks demokrasi.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam acara rilis survei LSI "Perppu KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik", di Jakarta, Minggu (6/10/2019). Hadir sebagai penanggap, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.

Dari hasil survei yang dilakukan LSI pada 4-5 Oktober 2019 terhadap 1.010 orang secara stratified random samplingdi 34 provinsi dan toleransi kesalahan sekitar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, terungkap sebanyak 76,3 persen responden yang mengetahui tentang revisi UU KPK setuju Presiden mengeluarkan Perppu KPK. Ini sekaligus menjawab sebanyak 70,3 persen responden yang menilai revisi UU KPK cenderung melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

“Perppu harusnya menjadi jalan keluar. Presiden punya modal yang cukup baik dari tingkat kepercayaan untuk melakukannya. Dukungan publik itu masih ada. Jadi, tidak perlu ragu. Demonstrasi yang muncul dari mahasiswa itu juga bentuk mereka berharap ada sesuatu dari Presiden. Kalau tidak berharap, mereka tidak akan meminta kepada Presiden untuk berbuat sesuatu,” tutur Djayadi.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar demonstrasi di Gedung DPRD DIY, Kots Yogyakarta, Senin (30/9/2019). Para mahasiswa itu menyuarakan sejumlah aspirasi, antara lain menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Demonstrasi yang terjadi pada 23-24 September 2019 disusul pada 30 September 2019 pun dinilai oleh 43,9 persen tak memiliki muatan politis untuk menggagalkan pelantikan Presiden. Ada pula 46,9 persen berpendapat ada dua kelompok berbeda yang melakukan aksi yakni demonstrasi mahasiswa dan demonstrasi kelompok anti Presiden. “Keduanya itu terpisah,” kata Djayadi.

Hal ini diperkuat dengan tren kepuasan kinerja Presiden pada Oktober 2019 yang masih berada pada angka 67 persen. Meski tetap masuk dalam kategori aman, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden itu menurun dibandingkan pada Mei 2019 yang mencapai 71 persen. Angka tersebut sama dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden mengantongi, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap KPK mencapai 72 persen. Sementara itu, angka untuk DPR hanya 40 persen.

“Atas dasar fakta ini, publik umumnya akan tetap mendukung Presiden jika nantinya menerbitkan Perppu. Apabila sebaliknya, Presiden bisa dianggap meninggalkan kehendak rakyat. Dalam negara demokrasi itu kan sikap pimpinan semestinya merupakan pencerminan kehendak rakyat. Terlebih lagi, melihat untuk isu ini jelas para elit di balik kebijakan ini,” kata Djayadi.

Ia menambahkan, posisi eksekutif di Indonesia secara kelembagaan juga sangat kuat sehingga tak perlu ada yang ditakutkan oleh Presiden jika mengambil jalan menerbitkan Perppu. Salah satu contoh penerbitan perppu dalam kondisi serupa, pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Undang-Undang Pilkada yang disepakati mayoritas anggota DPR lalu segera ditandatangani dan langsung dibatalkannya sendiri.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Negara, Kamis (26/9/2019) menyatakan akan mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang atau Perppu KPK. Penerbitan Perppu antara lain karena UU KPK yang baru disahkan DPR dan pemerintah menuai protes publik dan mengakibatkan sejumlah demonstrasi di beberapa kota.

Syamsuddin juga menyampaikan, Presiden tak perlu khawatir dengan pernyataan dari para elit, terutama terkait menciderai kewibawaan pemerintah hingga isu kemungkinan pemakzulan. “Ini bukan hanya salah paham, tapi sudah paham yang salah. Yang mengatakan itu tidak membaca konstitusi kita. Proses impeachmenttidak mudah dan harus ada pelanggaran hukum dan penilaian ada di MK,” ujar Syamsuddin.

Penerbitan Perppu yang dipandangnya sebagai solusi juga dapat bervariasi bentuknya. Pertama, Perppu bisa dikeluarkan untuk membatalkan keseluruhan undang-undang. Kedua, Perppu yang isinya menunda pelaksanaan atau implementasi UU diikuti dengan perbaikan substansi yang tidak berdampak buruk pada kinerja KPK. Terakhir, Perppu yang menolak sebagian isi dari regulasi baru itu.

Waktu keluarnya Perppu, lanjut Syamsuddin, dapat dilakukan setelah 17 Oktober 2019 jika tak kunjung ditandatangani. Sebab sesuai aturan undang-undang, jika Presiden tak kunjung menandatangani untuk mengundangkan maka dalam waktu 30 hari UU KPK itu langsung berlaku.

“Sekarang kalau memang setelah 17 Oktober, apakah sebelum atau setelah pelantikan? Waktu paling pas adalah setelah pelantikan, legitimasinya lebih kuat,” ujar Syamsuddin.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para tokoh nasional (dari kiri ke kanan) Mochtar Pabottinggi, Franz Magnis-Suseno, Taufiequrahman Ruki, Albert Hasibuan, Bivitri Susanti, Emil Salim, Ismid Hadad, Atika Makarim, Mayling Oey-Gardiner, dan Omi Komaria Nurcholis Madjid berfoto bersama sebelum berbicara kepada awak media di Cemara 6 Galeri, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2019). Mereka yang beberapa waktu lalu telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo itu menyampaikan kembali untuk mendukung dan mendorong Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu sebagai koreksi atas Revisi UU KPK. Selain itu para tokoh juga mengingatkan elite politik untuk tidak membawa logika yang menyesatkan dan meresahkan publik serta mengancam Presiden.

Pada Jumat (4/10/2019), para tokoh yang bertemu dengan Presiden pada 26 September 2019 juga menguatkan niat Presiden agar tak lagi ragu terbitkan Perppu. Salah satunya adalah mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim yang menyampaikan agar perjuangan bangsa dalam melawan korupsi terus dilanjutkan dan diperkuat.