Jajaran Polkam Diharapkan Bisa ”Membaca” Indonesia
›
Jajaran Polkam Diharapkan Bisa...
Iklan
Jajaran Polkam Diharapkan Bisa ”Membaca” Indonesia
Oleh
Rini Kustiasih
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Keberadaan jajaran di kementerian bidang politik dan keamanan pada kabinet 2019-2024 diharapkan dapat ”membaca” dan mencari jalan keluar dari dinamika polkam saat sekarang ataupun di masa datang Indonesia. Untuk itu, jajaran kementerian polkam sebaiknya diisi orang-orang yang punya kapasitas dan sensitivitas memadai merespons kepentingan publik domestik dan menjawab intensi masyarakat internasional memproyeksikan Indonesia.
Kapasitas semacam itu diperlukan karena jajaran polkam mewakili sikap pemerintah untuk merespons isu-isu terkini di Tanah Air. Sikap dan kebijakan itu tak jarang jadi sorotan tak hanya publik di Indonesia, tetapi juga di luar negeri.
”Karakter posisi kementerian polkam lebih rumit karena tak cukup seorang profesional atau ahli bidang tertentu menempati pos itu, tetapi juga pribadi yang mampu melihat posisi Indonesia dari kacamata internasional dan selanjutnya merespons dinamika dalam negeri,” kata Lisman Manurung, pengajar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (7/10/2019).
Lisman mengatakan, apa pun tindakan jajaran polkam terhadap suatu isu akan menjadi perhatian dan intensi negara-negara lain karena respons strategis itu juga menggambarkan sikap umum pemerintah. Dengan demikian, keahlian dan kecakapan jajaran polkam dibutuhkan, tak hanya merespons dinamika lokal, tetapi juga perspektif dan intensi luar negeri.
Selain dekat dengan Presiden, jajaran polkam juga sosok yang memiliki jaringan cukup baik dan kuat sehingga bisa melihat persoalan lebih luas dan arif.
Gabriel Lele, anggota staf pengajar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada, mengatakan, posisi kementerian polkam adalah salah satu pos yang mungkin ditempati orang-orang dengan latar belakang militer.
Alasannya, banyak lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan substansi kedaulatan negara secara umum. Dinamika belakangan menunjukkan sejumlah persoalan terkait peran TNI.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim menambahkan, sosok di jajaran Kementerian Polkam bukan semata-mata sipil atau militer. Namun, lebih pada pengalaman, kapasitas, dan pengetahuan calon menteri atas isu-isu keamanan umum dan politik luar negeri.
”Presiden tentu mempertimbangkan selain isu-isu keamanan secara luas, tetapi soal juga human security, dan politik luar negeri,” ujarnya.