Partai Kebangkitan Bangsa sangat lihai memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah untuk kapitalisasi politik partai dan elitenya. Haluan politiknya selalu mendukung pemerintah.
Oleh
Sultani
·4 menit baca
Partai Kebangkitan Bangsa sangat lihai memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah untuk kapitalisasi politik partai dan elitenya. Sejak partai ini mengikuti kontestasi Pemilu 1999, haluan politiknya selalu mendukung pemerintah. Elite PKB sadar, kekuatan yang dimilikinya pasti akan dirangkul penguasa demi stabilitas kekuasaan.
Kapitalisasi politik yang disasar elite ataupun partai politik dalam hubungannya dengan penguasa negara akan bermuara pada posisi-posisi strategis jabatan publik. Menteri atau anggota kabinet merupakan posisi strategis bergengsi tinggi yang paling diincar para elite partai di negeri ini.
Posisi menteri sebagai pembantu Presiden bukan sekadar jabatan politis, melainkan juga sebagai akses untuk mendapatkan keuntungan politik, sosial, dan ekonomi bagi partai. Jumlah kursi menteri yang diberikan menunjukkan apresiasi dan respek Presiden kepada partai dalam mendukung pemerintah.
Boleh jadi, untuk masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo, PKB menargetkan keuntungan politik lebih besar dari posisinya sebagai pendukung Presiden. Paling tidak, PKB sudah menyatakan keinginan menempatkan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.
Meski demikian, dalam Sidang Paripurna MPR, Kamis (3/10/2019), nama Muhaimin Iskandar tak difavoritkan. Yang maju adalah Bambang Soesatyo (Golkar) dan Ahmad Muzani (Gerindra). Bahkan, untuk menduduki jabatan wakil ketua MPR mewakili fraksi PKB pun, nama yang dipasang adalah Jazilul Fawaid, mantan Ketua Fraksi PKB di DPR 2014-2019.
Jabatan menteri sudah pasti akan diberikan Presiden Jokowi. Kali ini, tampaknya PKB ingin menaikkan daya tawar kepada Presiden dengan meminta tambahan jatah kursi menteri. Muhaimin dalam beberapa kesempatan pernah melontarkan harapan mendapat jatah 10 kursi menteri.
Artinya, PKB secara eksplisit meminta tambahan tujuh kursi dari 3 kursi menteri yang sudah dikuasainya selama lima tahun terakhir, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Sejauh ini, berdasarkan sinyal yang diberikan sejumlah elite PKB, ada lima kementerian yang diincar PKB lima tahun ke depan. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan pernah melontarkan wacana pos kementerian yang diinginkan oleh partai ini.
Pos kementerian desa masih menjadi prioritas karena PKB ingin fokus di bidang yang identik dengan kaum nahdliyin ini. Bidang lain yang seirama dengan garis perjuangan partai ini adalah urusan petani dan nelayan, urusan koperasi dan UKM, serta pendidikan.
Performa partai
Selain sukses dalam bidang eksekutif, PKB mencatat kemajuan signifikan dalam bidang legislatif. Pada Pemilu 2019, partai yang dideklarasikan tahun 1998 itu berhasil memperoleh 58 kursi (10,08 persen) dari 575 kursi DPR yang diperebutkan. Perolehan ini lebih banyak 11 kursi dibandingkan perolehan kursi Pemilu 2014. Peningkatan itu menunjukkan peningkatan perolehan suara.
Performa PKB dalam Pemilu 2019 relatif stabil seperti pemilu sebelumnya. PKB masih bersandar pada pemilih tradisional yang berbasis di Pulau Jawa, dengan sumbu utama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Sumatera, perolehan PKB yang signifikan terjadi di Aceh dan Lampung. Di Sulawesi, perolehan signifikan terjadi di Sulawesi Selatan. Di luar kawasan itu, PKB mendapat tambahan kursi dari NTT dan Papua.
Sebaran pemilih PKB yang tak merata ini menggambarkan watak PKB sebagai partai terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia meski basis massanya masih dari kalangan pemilih Islam tradisional. Watak partai inilah yang menjadi motif utama pemilih menjatuhkan pilihan kepada PKB. Hasil Survei Litbang Kompas pada Maret 2019 mengungkapkan bagian terbesar (29,4 persen) responden menjadikan ideologi PKB sebagai motif utama memilih partai ini.
Identitas PKB sebagai partai Islam terbuka sangat menjunjung tinggi prinsip kebinekaan atau pluralisme bangsa Indonesia. Semangat ini dinyatakan terbuka oleh para deklaratornya ketika PKB lahir dua dasawarsa silam. Watak PKB sebagai partai terbuka juga direfleksikan oleh orientasi politik pemilihnya yang cenderung moderat meski platform partai ini tradisional.
Semenjak dipimpin Muhaimin tahun 2005, kendali partai relatif kuat terpusat di tangan sang ketua umum. Potensi perpecahan yang berakar pada konflik internal masa lalu bisa dikontrol oleh Muhaimin sehingga membuat PKB terlihat solid.
Kemampuan manajemen konflik inilah yang membuat Muhaimin menjadi elite politik yang selalu dirangkul penguasa. Puncak dari prestasi kepemimpinannya di PKB adalah menjadi ketua umum yang terpilih aklamasi dalam Muktamar PKB, Agustus 2019.
Kini, PKB dilanda prahara setelah kadernya, Imam Nahrawi, yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi KONI. Hal ini tentu memukul PKB dan berpotensi menurunkan kepercayaan Presiden Jokowi kepada partai pendukung setianya itu. Namun, reputasi PKB boleh jadi tak akan langsung rusak oleh kasus korupsi Imam Nahrawi.
