Pertemuan Jokowi-Prabowo: Urusan Koalisi Belum Final

Jika koalisi dengan Partai Gerindra tidak terwujud dan tak ada satupun kader Gerindra di kabinet Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan membawa Gerindra menjadi kekuatan penyeimbang.

PRESIDEN JOKO WIDODO

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berswafoto dengan wartawan seusai pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, salah satunya membahas kemungkinan Gerindra masuk dalam koalisi partai politik pendukung Presiden-Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma\'ruf Amin.

Pertemuan keduanya dimulai sekitar pukul 15.00. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja putih. Pertemuan berlangsung hangat dan akrab. Sekitar pukul 15.55, pertemuan usai.

“Pak Prabowo Subianto, sahabat baik saya. Tadi kami berbicara banyak hal terutama yang berkaitan dengan ekonomi negara, karena kita tahu (kondisi) ekonomi menurun dan perlu sebuah stabilitas ekonomi dan politik dan memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh penurunan ekonomi global,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, dibahas pula masalah ibukota baru. Presiden Jokowi menjelaskan berbagai alasan di balik pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.

“Ketiga, berkaitan dengan koalisi. Tapi urusan satu ini belum final. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi kita,” tutur Jokowi.

Baca juga: Lobi Jokowi-Yudhoyono Belum Hasilkan Keputusan

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo bertemu dan berbicara empat mata dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Prabowo mengatakan akan mendukung gagasan ibukota baru tersebut. Apalagi, pemindahan didukung banyak kajian.

Tak hanya itu, Prabowo kembali menegaskan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara.

“Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu. Itupun saya sudah sampaikan di MRT waktu itu,” tuturnya.

Baca juga: Rival Politik di Tengah Iming-iming Jabatan Menteri

Prabowo bahkan sangat optimistis. Indonesia bisa bangkit dengan cepat dan Partai Gerindra siap membantu dan memberikan gagasannya bila diperlukan.

Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai, apa istilahnya, check and balance, sebagai penyeimbang.

“Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai, apa istilahnya, check and balance, sebagai penyeimbang. Kan kita di Indonesia tidak mengenal istilahnya oposisi,” kata Prabowo.

Prabowo menekankan, kepentingan bangsa di atas segalanya. Apalagi, hubungannya dengan Jokowi disebutnya, sangat baik.

Terkait pelantikan Jokowi-Ma\'ruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024, 20 Oktober 2019, Prabowo mengatakan akan hadir jika memang diundang. “Ya kalau diundang, ya hadirlah. Gimana kalau diundang lurah, harus hadir. Ya kita sebagai negara harus bersatu. Sebagai bangsa harus bersatu. Kalau ada kekurangan ya kita selesaikan di dalam ruangan,” tuturnya.

Sehari sebelumnya, Kamis (10/10/2019), Presiden Jokowi menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden ke-6 RI. Pertemuan juga diadakan di Ruang Jepara. Namun saat itu, Yudhoyono langsung pulang, tidak memberikan ruang bagi wartawan untuk bertanya. Dengan demikian, hanya Presiden Jokowi yang melayani pertanyaan wartawan.

Baca juga: Musim Gugur Oposisi

Dalam pertemuan dengan Yudhoyono, menurut Jokowi, disinggung pula mengenai kemungkinan Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Jokowi-Amin. “Kita bicara itu, tapi belum sampai sebuah keputusan,” ujarnya.