Ancaman Itu Kian Nyata

ANTARA FOTO/DOK POLRES PANDEGLANG

Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri) diserang orang tak dikenal dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Serangan terhadap Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Pandeglang menandakan bahwa ancaman penyerangan terhadap pejabat negara adalah nyata.

Situasi ini serius! Kabar bahwa akan adanya upaya untuk menyerang pejabat negara, termasuk Wiranto, pernah terdengar. Pada Mei 2019, Mabes Polri sudah mengindikasikan akan adanya serangan, bahkan pembunuhan, terhadap sejumlah pejabat negara oleh kelompok tertentu. Apakah terkait atau tidak dengan sinyalemen Polri sebelumnya, penyerangan terhadap Wiranto kini terbukti.

Serangan politik terhadap pejabat negara pernah terjadi pada 1957 terhadap Presiden Soekarno yang dikenal dengan Peristiwa Cikini. Kemudian, pada 5 Maret 2000, Wakil Ketua MPR Matori Abdul Djalil dibacok seseorang di rumahnya.

Tren serangan—apa pun motifnya—haruslah diantisipasi aparat keamanan. Seperti dikatakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, BIN sudah memantau gerakan tersangka pelaku penyerangan terhadap Wiranto, SA, tiga bulan lalu. Kembali, menurut Kepala BIN, seperti dikutip Kompas, 11 Oktober 2019, SA juga sudah terpantau mengumpulkan senjata tajam, khususnya pisau. Pantauan BIN inilah yang seharusnya dijadikan bahan untuk memperketat pengamanan terhadap sejumlah pejabat negara.

Melihat rekaman video yang beredar, tampak pengamanan terhadap Wiranto begitu longgar. Baru dua langkah Wiranto turun dari mobil untuk bersalaman, tersangka langsung menyerangnya. Artinya, tersangka berdiri begitu dekat.

Kedekatan pejabat dengan rakyat diperlukan. Namun, dalam situasi politik seperti sekarang, langkah antisipasi pengamanan tak boleh dilupakan. Standar pengamanan terhadap pejabat negara tidak boleh diabaikan, apalagi BIN juga sudah mendeteksi adanya gangguan keamanan menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.

Posisi politik Wiranto sangat terang dan tegas dalam berbagai isu. Dia berada di depan dalam isu-isu krusial. Namun, apa pun motifnya, penyerangan terhadap Wiranto harus dilawan. Kita dorong Polri mengungkap pelaku penyerangan terhadap Wiranto, termasuk jaringan di belakangnya.

Negara tidak boleh kalah. Antisipasi pengamanan terhadap pejabat negara harus ditingkatkan, sebagaimana diperintahkan Presiden Joko Widodo saat menjenguk Wiranto.

Penyerangan terhadap mantan Panglima ABRI dan orang yang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan di Tanah Air tentunya terkait dengan kewibawaan pemerintah. Penindakan harus tetap berada dalam koridor hukum. Penegakan hukum yang terbuka akan bisa menangkis spekulasi yang dibangun sejumlah warganet bahwa penyerangan itu hanyalah skenario belaka. Tuduhan itu sangat tidak berempati.

Dalam era demokrasi, kekerasan politik, apa pun motifnya, tak bisa ditoleransi. Semua elemen bangsa harus bersepakat soal itu. Perbedaan pandangan politik harus diperjuangkan dalam koridor negara hukum demokratis, bukan kekerasan!