Golkar Ingin Gerindra Jadi Oposisi

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan safari politik dengan mengunjungi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Tidak seperti Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar ingin Gerindra menjadi oposisi.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seusai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Tidak seperti Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar menilai, lebih baik Partai Gerindra berada di luar pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ini penting demi terwujudnya sistem pengawasan dan keseimbangan. Tidak hanya itu, Golkar meminta koalisi Jokowi-Amin diprioritaskan untuk masuk dalam kabinet.

Pada Selasa (15/10/2019), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya ke partai-partai politik di koalisi partai pendukung presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dengan mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar di Jakarta.

Prabowo hadir bersama sejumlah petinggi Gerindra, seperti Edhy Prabowo, Ahmad Muzani, dan Sufmi Dasco Ahmad. Adapun Airlangga didampingi sejumlah elite Golkar, yaitu Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lodewijk Freidrich, Ace Hasan Syadzily, dan Zainuddin Amali.

Seusai pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam, Airlangga menyampaikan, Golkar dan Gerindra memiliki kesamaan. Ini karena Prabowo merupakan mantan kader Golkar. Pada 2008, Prabowo memilih keluar dari partai berlambang beringin itu lantas membentuk Gerindra.

Berangkat dari kesamaan tersebut, Airlangga menekankan pentingnya kerja sama di antara kedua partai, khususnya di parlemen.

Baca juga: Manuver Prabowo Subianto Jelang Pelantikan Presiden

Sementara Prabowo menyampaikan, kunjungannya ke ketua-ketua umum partai, termasuk Golkar, merupakan bagian dari upaya Gerindra merekatkan silaturahmi. Komunikasi yang terjalin baik antarpara petinggi partai juga dinilainya mampu menjaga stabilitas negara.

”Stabilitas negara tidak boleh dianggap remeh. Dalam arti, kalau ada perbedaan, gesekan, ataupun hal-hal yang tidak cocok di antara banyak pihak, para pimpinan harus bisa menyelesaikan dengan suasana sejuk. Jika ada institusi yang belum baik, mari kita selesaikan bersama,” katanya.

Baca juga: PKB Tak Keberatan Gerindra Bergabung

Sama seperti Airlangga, Prabowo mengungkapkan adanya kesamaan pandangan antara Golkar dan Gerindra sehingga kerja sama kedua partai, khususnya di Parlemen, tak akan sulit untuk diwujudkan.

Selain itu, menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo mengingatkan pula bahaya munculnya oligarki jika pemerintah membuat kesepakatan-kesepakatan yang mengabaikan pendapat masyarakat. Oleh karena itu, Prabowo telah menyampaikan pandangannya terkait situasi politik, ekonomi, dan pertahanan kepada Presiden Joko Widodo.

Koalisi Jokowi-Amin

Adapun terkait isu Gerindra akan masuk dalam koalisi Jokowi-Amin dan kadernya masuk dalam kabinet Jokowi-Amin, Airlangga menyatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, Prabowo tampak enggan memberikan tanggapan, apakah Gerindra masuk dalam koalisi partai pendukung Jokowi-Amin atau kadernya masuk dalam kabinet Jokowi-Amin.

Baca juga: Nasdem Tak Persoalkan Gerindra Koalisi atau Oposisi

Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, idealnya Gerindra berada di luar pemerintahan Jokowi-Amin.

Selain itu, Golkar berharap Presiden lebih memprioritaskan kader partai dalam koalisi partai Jokowi-Amin untuk masuk dalam kabinet Jokowi-Amin.

”Golkar ingin agar partai koalisi yang sudah bekerja keras bisa lebih diprioritaskan. Ini bukan soal jatah menteri, melainkan agar bagaimana sistem demokrasi kita benar-benar terbentuk. Butuh fungsi check and balance (pengawasan dan keseimbangan) agar ada keseimbangan dalam sistem politik yang sehat,” katanya.

Baca juga: Musim Gugur Oposisi

Lagi pula koalisi partai pendukung Jokowi-Amin sudah menguasai mayoritas kursi di DPR. Total lima partai dalam koalisi menguasai sekitar 63 kursi di DPR. Kelima partai dimaksud selain Golkar, PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian, kekuatan koalisi diyakini Ace sudah cukup untuk mengawal kerja pemerintahan Jokowi-Amin selama lima tahun ke depan.

Jika ada partai baru masuk, apalagi partai itu merupakan rival politik di Pemilu Presiden 2019, Golkar khawatir yang akan terjadi, partai tersebut bakal menjadi seperti duri dalam daging. ”Tidak perlu semua partai masuk dalam kekuasaan pemerintah,” katanya.