Kabinet Jokowi-Amin akan difinalisasi seusai pertemuan dengan pimpinan partai politik. Nomenklatur beberapa kementerian dan persebaran kursi menteri belum final.
JAKARTA, KOMPAS Susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin segera difinalkan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo segera memanggil para ketua umum partai politik untuk membahas finalisasi struktur dan pengisian kabinet, termasuk wacana menambah anggota koalisi.
Pertemuan antara Presiden Jokowi dan ketua umum partai-partai koalisinya itu direncanakan dilakukan secara bergilir pada Rabu dan Kamis (16-17/10/2019). Presiden Jokowi juga akan bertemu Wapres terpilih Ma’ruf Amin dan Wapres Jusuf Kalla pada Rabu atau Kamis, secara terpisah. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah bertemu pimpinan Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Seusai mendampingi sejumlah duta besar meninjau proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Cimanggis, Depok, Selasa (15/10), Wapres Kalla menyatakan, keberadaan partai politik di luar koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tetap diperlukan sebagai penyeimbang.
Sekecil apa pun parpol di luar pemerintahan, akan sangat dibutuhkan untuk membangun koreksi dan keseimbangan agar pemerintah efektif dan efisien. ”Jadi, walaupun kecil, tetap ada checks and balances,” ujar Wapres Kalla.
Terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasiponal Zulkifli Hasan, Wapres Kalla menyatakan untuk persatuan. ”Tentu (ini) urusan Presiden dan Wakil Presiden (terpilih) membangun suatu koalisi yang cocok untuk lima tahun ke depan dan juga persatuan nasional,” katanya.
Persebaran menteri
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, mengatakan, struktur kabinet belum final. Selain nomenklatur beberapa kementerian akan berubah, persebaran kursi menteri untuk kader partai koalisi pendukung pun belum ditentukan.
Sejauh ini, PDI-P diproyeksikan mendapat empat hingga lima kursi menteri, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing dua hingga tiga pos menteri, sementara PPP satu hingga dua kursi.
Penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Namun, dua hari ke depan, Presiden akan membahas dengan ketua umum partai koalisinya.
”Presiden akan memanggil satu per satu ketua umum, Rabu dan Kamis ini. Untuk sekarang ini, (kabinet) belum fix, karena kami juga masih menunggu penjelasan perubahan nomenklatur kementerian,” kata Arsul.
Persebaran itu juga bergantung pada kemungkinan penambahan anggota koalisi atau tidak. Setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, Prabowo melakukan safari politik. Selain bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Prabowo juga bertemu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Rangkaian pertemuan itu ditengarai untuk meminta dukungan dari partai lain demi bergabungnya Gerindra. Meski demikian, tanggapan partai koalisi Jokowi masih beragam. Seusai bertemu Prabowo, Airlangga mengatakan, kerja sama dengan Gerindra adalah dalam konteks parlemen. Sementara untuk konteks kabinet, itu jadi domain presiden.
Adapun Prabowo tidak berkomentar banyak terkait kemungkinannya bergabung. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengingatkan agar kekuatan politik tak terlalu mapan dan berkembang jadi ancaman oligarki. Gerindra sendiri untuk tentukan sikapnya akan menggelar Konferensi Nasional di Hambalang, Rabu ini.