Soal Koalisi, Rapimnas Partai Gerindra Menyerahkan Mandat kepada Prabowo

PRESIDEN JOKO WIDODO

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berswafoto dengan wartawan seusai pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah isu aktual, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan.

BOGOR, KOMPAS — Seluruh kader yang mengikuti Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019), sepakat menyerahkan mandat kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Artinya, Prabowo menjadi penentu utama keputusan Partai Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Prabowo telah mendengarkan aspirasi yang berkembang dalam rapat. Hasilnya, seluruh kader menyerahkan sepenuhnya kepada dewan pembina untuk mengambil keputusan politik yang dianggap perlu, termasuk keputusan berada di dalam atau luar pemerintahan.

”Tapi dengan catatan, apa pun yang kami putuskan harus demi keutuhan bangsa. Harus demi persatuan dan demi Merah Putih. Kami akan taat dengan apa pun yang beliau putuskan,” ucap Muzani di sela-sela rapimnas di kediaman Prabowo, di Hambalang.

Muzani mengatakan, Prabowo menerima mandat tersebut. Adapun menurut juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepastian keputusan sikap politik Partai Gerindra masih bergantung pada diterima atau tidaknya konsep pertumbuhan ekonomi dua digit yang ditawarkan Gerindra.

SETPRES/KRIS

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersalaman seusai pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Muzani mengatakan, belum adanya sikap politik Gerindra bukan karena adanya resistensi dari partai-partai koalisi Jokowi. Oleh sebab itu, Muzani menyebutkan telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

”Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, sehingga sebagai presiden dengan otoritas presidensial ini beliau harus meyakini. Jadi kami mendorong beliau ambil yang terbaik menurut keyakinan beliau,” katanya.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, partainya tetap berkomunikasi kendati Gerindra kian mendekat ke koalisi pemerintah. PKS, lanjutnya, menyadari setiap partai memiliki hak dan pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan. Namun, kata Mardani, dirinya menginginkan Gerindra tetap sebagai oposisi.

”Kalau memang mau bergabung ke Pak Jokowi, itu hak Gerindra. PKS tetap menghormati dan bersahabat,” ujarnya.

Hak prerogatif presiden

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menjawab diplomatis ketika disinggung mengenai peluang bergabungnya Partai Gerindra dengan pemerintahan Jokowi. Basarah menyerahkan semua keputusan politik kepada Presiden Jokowi.

”Dia memegang hak prerogatif. Kita percayakan sepenuhnya kewenangan prerogatif Pak Jokowi,” kata Basarah.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo (kelima dari kiri) berpidato untuk pertama kali, didampingi sembilan wakilnya, (dari kiri) Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid, Ahmand Muzani, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Sjarif Hasan, Zulkifli Hasan, dan Fadel Muhammad, seusai dipilih dan disumpah menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Lebih lanjut, Basarah memandang bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi bukanlah hal yang tabu di dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpendapat, Prabowo dan Partai Gerindra tak begitu berniat menjadi oposisi. Safari politik yang dilakukan Prabowo ke pimpinan partai koalisi pemerintah menunjukkan keseriusan Gerindra menjadi bagian dari pemerintah. ”Jarang-jarang Prabowo safari politik seperti itu,” ujar Adi.

Menurut Adi, Prabowo harus menjaga resistensi dan protes dari pendukungnya ketika memutuskan masuk koalisi Jokowi. Hak itulah, lanjutnya, yang menjelaskan mengapa pernyataan-pernyataan Prabowo cenderung bersayap hingga sejauh ini.

”Harapan menjadi bagian pemerintah tentu tak ditunjukkan secara terang-terangan. Harus hati-hati agar tidak terbelah,” ujar Adi.