Unjuk Rasa Mahasiswa, Polisi Alihkan Lalu Lintas Kawasan Istana

DITLANTAS POLDA METRO JAYA

Polisi memasang penghalang beton di depan Gedung DPR, Senayan, Senin (14/10/2019). Polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR untuk antisipasi unjuk rasa.

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya merekayasa lalu lintas di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Rekayasa lalu lintas dilakukan karena adanya aksi unjuk rasa mahasiswa.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek dan Banten menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di Istana Merdeka.

Mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembatalan itu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Kepala Subdirektorat Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Muhammad Nasir mengatakan, kawasan seputaran Istana Merdeka ditutup dengan beton pembatas jalan, water barrier, dan kawat berduri. Sebanyak 195 personel dikerahkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di lokasi.

Baca juga: Deg-degan pada Unjuk Rasa Pertama

”Rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Petugas memastikan kelancaran dan keamanan pengguna jalan serta peserta aksi,” kata Nasir.

Jalan Medan Merdeka Barat dari arah selatan dan utara ditutup. Kendaraan diarahkan untuk belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan atau belok kanan ke Jalan Medan Merdeka Selatan atau putar balik.

Jalan Majapahit ditutup. Kendaraan diarahkan ke Jalan Hayam Wuruk atau Jalan Suryopranoto dari Jalan Veteran. Sementara kendaraan dari Jalan Suryopranoto dan Jalan Hayam Wuruk diarahkan belok kiri atau lurus ke Jalan Juanda.

Jalan Medan Merdeka Utara ditutup. Kendaraan diluruskan ke Jalan Perwira. Penutupan juga berlaku di Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Kendaraan diluruskan ke Jalan Veteran terus ke Jalan Suryopranoto atau Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Juanda.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas PT Transportasi Jakarta mengarahkan bus Transjakarta masuk ke pintu Tol Kuningan, Jakarta Selatan, menyusul penutupan jalur bus Transjakarta karena terhadang aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Senin (30/9/3019).

Alihkan rute

Pengalihan arus lalu lintas itu berdampak untuk rute Transjakarta. Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT TransJakarta Nadia Diposanjoyo mengatakan, terdapat sejumlah pengalihan arus tambahan mulai pukul 13.30, dari yang diterapkan sejak Kamis pagi.

Selain rute 1B Stasiun Palmerah-Tosari dan 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan yang dialihkan ke Jalan Patal Senayan, terdapat sejumlah rekayasa arus bus untuk rute yang melewati sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Rute Koridor 1 Blok M-Kota dari arah lampu lalu lintas Sarinah akan belok kiri setelah melewati Bank Indonesia, menuju Jalan Kebon Sirih, ke Jalan Fachrudin, lalu ke Jalan Jati Baru Raya, ke Jalan Cideng Barat, dan belok kanan melewati lampu lalu lintas Tarakan menuju Halte Petojo. Setelah itu, rute diarahkan menuju Halte Harmoni hingga Halte Kota.

Selain rute 1B Stasiun Palmerah-Tosari dan 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan yang dialihkan ke Jalan Patal Senayan, terdapat sejumlah rekayasa arus bus untuk rute yang melewati sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Rute sebaliknya di koridor yang sama berlaku pengalihan mulai dari lampu lalu lintas Harmoni belok kiri ke Halte Juanda, menuju Halte Petojo, melalui lampu lalu lintas Tarakan, lalu belok kiri ke Jalan Cideng Timur, berlanjut ke Jalan Jati Baru, ke arah Jalan Kebon Sirih, lalu keluar setelah lampu lalu lintas Bank Indonesia, belok kanan ke arah Halte Sarinah hingga menuju Blok M.

Selain rute Koridor 1, pengalihan arus bus juga terjadi di rute 6A Ragunan-Monas via Kuningan, rute 6B Ragunan-Monas via Semanggi. Kedua rute ini mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan-Bank Indonesia karena ditutupnya akses menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Selain itu, Rute 1A PIK-Balai Kota, rute 5A Kampung Melayu-Grogol, dan rute 10H Blok M-Priok juga tidak akan melalui kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya.

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Sejumlah warga Kota Batu, Jawa Timur, berunjuk rasa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak Raperda RTRW Batu, di Batu, Kamis (17/10/2019).