Inggris mencapai kesepakatan tentang Brexit dengan Uni Eropa. Namun, PM Boris Johnson akan menghadapi tantangan besar di parlemen.
BRUSSELS, KAMIS Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menghadapi tantangan besar berikutnya setelah mencapai kesepakatan soal Brexit dengan Uni Eropa, Brussels, Kamis (17/10/2019). Dengan kesepakatan itu, Inggris tidak perlu mengajukan perpanjangan waktu keluar dari UE, 31 Oktober mendatang. Inggris bisa berpisah dari UE dengan secara tertib dan teratur.
Masalahnya Johnson harus mendapat persetujuan parlemen untuk menjalankan kesepakatan itu. Parlemen Inggris akan menggelar sidang luar biasa, Sabtu (18/10). Ini sidang luar biasa—atau biasa disebut sesi sidang Sabtu—pertama sejak invasi Argentina di Kepulauan Falkland tahun 1982.
Selain disetujui parlemen Inggris, kesepakatan terbaru UE-Inggris itu juga disetujui 27 pemimpin UE yang menggelar pertemuan puncak, Kamis dan Jumat. Namun, ganjalan terbesar yang dihadapi adalah persetujuan parlemen Inggris. Parlemen Inggris telah tiga kali menolak kesepakatan Brexit yang dicapai PM sebelumnya, Theresa May, dengan UE.
”Saya sangat berharap... bahwa rekan anggota parlemen di Westminster bersatu untuk menyelesaikan Brexit tanpa ditunda-tunda lagi,” kata Johnson di Brussels, Belgia.
Ganjalan terbesar bagi Johnson menghadang karena partai koalisinya dari Irlandia Utara, Partai Unionis Demokratik (DUP), yang memiliki 10 kursi, menolak kesepakatan itu. ”Proposal-proposal itu, menurut pandangan kami, tak bermanfaat bagi ekonomi Irlandia Utara saat ini, dan merusak integritas persatuan,” sebut DUP.
Partai Konservatif, yang dipimpin Johnson, tak menguasai mayoritas dari 650 kursi di parlemen. Johnson butuh dukungan 318 suara di parlemen agar kesepakatannya dengan UE bisa diratifikasi.
Pemimpin oposisi utama, Partai Buruh, Jeremy Corbyn, menegaskan penolakan terhadap kesepakatan itu. Ia menyebut kesepakatan Johnson lebih buruk daria kesepakatan yang dibuat PM May. Para anggota parlemen dari partainya mengaku diminta mengajukan pemungutan suara referendum baru, Sabtu (19/10).
Tak ada ”backstop”
BBC memerinci, sebagian besar kesepakatan baru Inggris- UE itu masih sama dengan kesepakatan yang dibuat May, kecuali pada isu backstop yang mengatur perbatasan Irlandia Utara dan Irlandia. Inggris, misalnya, masih akan patuh pada aturan-aturan UE hingga akhir 2020 atau lebih lama guna memberi waktu bagi pebisnis untuk menyesuaikan diri.
Inggris harus membayar uang perpisahan 39 miliar poundsterling. Hak-hak warga UE di Inggris dan warga Inggris di UE tetap dijamin. Hal yang berubah dari kesepakatan lama, yaitu soal backstop, mekanisme yang dibuat untuk mencegah hard border di pulau Irlandia dan yang akan mengikat Inggris pada beberapa aturan UE. UE selama ini bersikeras backstop tak bisa diubah.
Di bawah kesepakatan baru, Irlandia Utara tetap berada di wilayah pabean Inggris, tetapi tarif akan diberlakukan atas barang-barang yang melintasi daratan Inggris ke Irlandia Utara jika barang tersebut dianggap akan memasuki pasar Irlandia dan Uni Eropa. Inggris juga tak akan menerapkan tarif atas produk yang masuk Irlandia Utara selama tidak diangkut melewati perbatasan.
Kesepakatan Brexit antara UE dan Inggris dicapai pada menit-menit akhir menjelang pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels, Kamis. ”Di mana ada kemauan, di situ ada kesepakatan. Kita sekarang punya. Ini adalah kesepakatan yang adil dan seimbang bagi Uni Eropa dan Inggris sekaligus bukti komitmen untuk mencari solusi,” kata Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Twitter.
”Saya percaya inilah saatnya menuntaskan proses perpisahan dan melanjutkan, secepat mungkin, pada negosiasi kemitraan Uni Eropa dengan Kerajaan Inggris,” kata Juncker dalam surat terlampir.