Berkomitmen Bantu Negara Lain, Pemerintah Luncurkan Indonesian AID
›
Berkomitmen Bantu Negara Lain,...
Iklan
Berkomitmen Bantu Negara Lain, Pemerintah Luncurkan Indonesian AID
Pemerintah meluncurkan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia atau Indonesian AID. Lembaga ini menjadi wujud nyata komitmen Indonesia untuk berbagai tanggung jawab sebagai warga dunia.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah secara resmi meluncurkan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia atau Indonesian AID. Lembaga ini menjadi wujud nyata komitmen Indonesia untuk berbagai tanggung jawab sebagai warga dunia.
Pemerintah Indonesia melalui lembaga ini nantinya dapat semakin berkontribusi dalam pembangunan dunia dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi meluncurkan Indonesian AID atau disingkat INDOAID di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Turut hadir dalam peluncuran tersebut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro.
”Indonesian AID menjadi bukti untuk meningkatkan diplomasi kita untuk membantu negara lain dalam berbagai masalah krusial dan konkret. Dulu, bertemu negara lain, kita hanya berpikir apa yang bisa kita peroleh, tetapi sekarang kita harus berpikir apa yang bisa kita berikan,” tutur Kalla dalam konferensi pers.
Menurut Kalla, sudah saatnya Indonesia sebagai anggota G-20 meningkatkan kontribusinya pada pembangunan dan perdamaian dunia. Keberadaan Indonesian AID menandakan kedewasaan Indonesia yang telah memasuki usia yang ke-74.
Indonesian AID adalah lembaga pengelola dana hibah di bawah naungan Kementerian Keuangan. Lembaga ini berfungsi untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi bantuan internasional Indonesia untuk program pembangunan suatu negara ataupun bencana alam.
Dana bantuan lembaga akan berasal dari dana abadi (endowment fund) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keuntungan bunga yang diperoleh dari dana abadi dipergunakan dalam kerja sama pembangunan yang sudah disepakati dengan negara penerima. Total dana dalam kas sebesar Rp 3 triliun hingga 2019.
Retno menyampaikan, dana bantuan akan disalurkan ke program pembangunan yang disepakati oleh negara penerima. ”Sektornya sesuai dengan permintaan mereka yang sejalan dengan garis pembangunan Indonesia. Jadi, kerja sama ini bukan Indonesia-driven, tetapi dipimpin oleh negara penerima agar sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Indonesian AID bisa meningkatkan citra Indonesia sebagai bangsa besar dan bermartabat sehingga memiliki pengaruh positif di dunia.
Tujuh negara di kawasan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara tengah menjadi penerima Indonesian AID. Mereka adalah Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, Myanmar, dan Filipina. Negara-negara lain yang dipertimbangkan menjadi penerima bantuan adalah Laos, Myanmar, dan Palestina.
”Indonesian AID akan memperkokoh mekanisme Kerja Sama Selatan-Selatan dan Kerja Sama Triangular. Indonesian AID juga dapat menjadi tools kontribusi Indonesia bagi pencapaian SDGs,” ucap Retno.
Polugri
Sri Mulyani menyebutkan, Indonesian AID membuat kementerian dan lembaga saling bersinergi sehingga bisa meningkatkan efektivitas politik luar negeri Indonesia. ”Lembaga ini bisa meningkatkan citra Indonesia sebagai bangsa besar dan bermartabat sehingga memiliki pengaruh positif di dunia,” katanya.
Tujuh negara di kawasan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara tengah menjadi penerima Indonesian AID. Mereka adalah Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, Myanmar, dan Filipina.
Retno menambahkan, kebijakan politik luar negeri Indonesia akan menghadapi banyak tantangan memasuki pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo. Pada saat yang bersamaan, Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan baru saja terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte menyatakan, pemberian bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan merupakan proyeksi Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah (middle power country). Strategi serupa dilakukan oleh Australia dan Kanada pada tahun 1980-an.
”Mereka memberikan berbagai jenis bantuan, seperti ekonomi, beasiswa pendidikan, dan pembangunan. Indonesia harus memproyeksi statusnya sebagai middle power country untuk menunjukkan komitmennya bagi pembangunan internasional,” ujar Philips.