Tersisa 1,5 Bulan, APBD Jakarta 2020 Belum Mulai Dibahas
›
Tersisa 1,5 Bulan, APBD...
Iklan
Tersisa 1,5 Bulan, APBD Jakarta 2020 Belum Mulai Dibahas
Oleh
Irene Sarwindaningrum
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2020 akan dilakukan dalam waktu yang sangat mepet. Hanya tersisa satu setengah bulan hingga batas waktu pengesahan APBD, yakni akhir November.
Di sisi lain, pembentukan kelengkapan dewan di DPRD DKI Jakarta belum tuntas sehingga pembahasan belum bisa dimulai pekan ini.
Pembahasan APBD DKI Jakarta paling cepat baru bisa dilakukan setelah semua kelengkapan dewan terbentuk atau sekitar sepekan mendatang.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pekan ini DPRD DKI Jakarta akan membahas pembentukan komisi dan badan karena keduanya merupakan bagian kelengkapan dewan. Tanpa adanya komisi dan badan, pembahasan APBD belum bisa dilakukan.
Pembentukan kelengkapan dewan tersebut diharapkan selesai pada pekan ini dan masih harus disahkan dalam rapat paripurna.
Badan Musyawarah DKI Jakarta baru bisa mengagendakan kegiatan dewan pada pekan depan atau setelah kelengkapan dewan tersebut terbentuk. Setelah itu, barulah pembahasan APBD DKI 2020 bisa dimulai.
”Waktunya ini memang mepet, tetapi kami harapkan bisa selesai sesuai dengan waktunya. Saya mengimbau kepada teman-teman di DPRD untuk mencermati sebaik-baiknya mata anggaran dan siap untuk begadang untuk membahas APBD,” kata Abdurrahman di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra M Taufik optimistis pembahasan APBD DKI Jakarta bisa selesai dalam 1-1,5 bulan. ”Minggu depan sudah mulai pembahasan. Minggu ini alat kelengkapan dewan selesai,” ujarnya.
Menurut Taufik, pembahasan APBD akan dilakukan secara maraton.
Tidak dicermati
Pendeknya waktu untuk membahas ribuan mata anggaran dalam APBD 2020 membuat sebagian kalangan khawatir setiap anggaran tidak tercermati dengan baik.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William A Sarana, mengatakan, perlu ada percepatan dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2020. Terdapat puluhan ribu kegiatan yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta tahun 2020, dengan nilai anggaran hampir Rp 100 triliun. Idealnya, setiap kegiatan harus dibahas satu per satu.
”Akan tetapi, mungkinkah pembahasan APBD 2020 dilakukan dengan eksekutif dalam tempo waktu 1-2 bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir,” ujarnya.
Ia mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dilakukan dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat, termasuk menjamin transparansi dengan mengunggah setiap mata anggaran di situs APBD DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan menjaring partisipasi warga agar bisa turut mencermati setiap mata anggaran dalam APBD 2020.
”Akan tetapi, mungkinkah pembahasan APBD 2020 dilakukan dengan eksekutif dalam tempo waktu 1-2 bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir,” ujar William.
Keterlibatan warga, kata William, penting karena uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah ini bukanlah uang anggota DPRD atau Gubernur DKI, melainkan uang masyarakat Jakarta.
Tahun 2019, berdasarkan data di situs https://apbd.jakarta.go.id, APBD Perubahan DKI Rp 86,892 triliun. Dari jumlah itu, dana untuk anggaran kegiatan Rp 44,56 triliun, anggaran nonkegiatan Rp 33,294 triliun, dan pembiayaan pengeluaran Rp 9,03 triliun. Adapun porsi pendapatan terbesar Jakarta pada APBD-P 2019 berasal dari pendapatan asli daerah, yakni Rp 50,845 triliun.
Nilai APBD-P 2019 lebih rendah dibandingkan dengan APBD 2019 yang dianggarkan Rp 89 triliun. Pada APBD 2019, anggaran kegiatan Rp 46 triliun, anggaran nonkegiatan Rp 34,5 triliun, dan pembiayaan pengeluaran Rp 8 triliun.