Proses Pembentukan Mesti Diperhatikan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato usai dilantik menjadi Presiden 2019-2024 dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).Pada pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah program prioritas seperti pembangunan SDM, melanjutkan proyek infrastruktur, pembenahan regulasi dan tata kelola birokrasi, serta transformasi ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS  - Rencana pemerintah untuk membentuk omnibus law berupa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM ditantang sejumlah isu mendasar. Proses pembentukannya mesti jadi perhatian alih-alih sekedar berorientasi pada hasil.

Omnibus law merupakan konsep pembentukan sebuah undang-undang utama untuk ditujukan pada isu besar yang sebelumnya diatur dengan sejumlah undang-undang. Beberapa undang-undang tersebut cenderung tumpang tindih dan atau tidak terharmonisasikan dengan regulasi lain, termasuk peraturan di daerah. Misalnya di bidang investasi yang terkait juga dengan sejumlah isu atau peraturan lain, semisal tata ruang.

Direktur Komunikasi Yayasan Auriga Nusantara Syahrul Fitra yang berfokus pada advokasi isu lingkungan dan sumber daya alam, Senin (21/10/2019) mengatakan, pembentukan omnibus law yang tidak dilakukan dengan detail akan cenderung menyebabkan permasalahan lain. Ia mencontohkan, puluhan kebijakan dan peraturan terkait investasi yang sebagian di antaranya terkait dengan isu lingkungan.

Paket omnibus law yang dilakukan tanpa klasifikasi, imbuh Syahrul, justru akan mengancam kondisi lingkungan. Apalagi jika dikaitkan dengan pidato Jokowi pada Minggu (20/10/2019) bahwa jangan lagi kerja dilakukan dengan orientasi proses namun hasil nyata.

“(Dalam) Konteks perlindungan hukum, dengan omnibus law (kondisi lingkungan) akan terancam,” sebut Syahrul.

Ia mencontohkan, hal itu misalnya dalam persoalan tata ruang di Indonesia. Kondisi pengaturan tata ruang dengan keberadaan sejumlan izin penggunaan wilayah yang tumpang tindih, tidak bisa serta merta dihilangkan begitu saja dengan omnibus law.

“(Kalau) tidak bisa menyelesaikan hal prinsip, maka tidak bisa menyelesaikan omnibus law,” sebut Syahrul.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ribuan buruh berunjuk rasa di DPRD Sumatera Utara, Medan, Rabu (2/10/2019). Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan karena dinilai mengancam hak upah layak, mempermudah pemutusan hubungan kerja, dan membatasi hak berserikat buruh.

Sulit Dilakukan

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura saat dihubungi pada hari yang sama mengatakan, penerapan omnibus law akan sulit dilakukan. Khususnya bila dikaitkan dengan persoalan serius terkait tata ruang dan cenderung akan memicu konflik jika aturan-aturan tersebut langsung dihilangkan begitu saja.

Ia mengatakan, omnibus law akan berimplikasi pada seluruh produk hukum turunan mengenai isu terkait. Implikasi itu juga akan terjadi pada peraturan pelaksana lainnya, termasuk peraturan daerah.

“Untuk itu butuh penyesuaian yang tidak juga sederhana,” ujar Charles yang juga kandidat doktor ilmu hukum Universitas Indonesia itu.

Charles juga mengingatkan, terkait orientasi pada hasil kerja alih-alih pada proses kerja yang ditekankan Jokowi, hal itu dikhawatirkan bakal menerobos prosedur. Padahal, imbuhnya, prosedur juga penting supaya hasil tidak sembrono.

“Harus utamakan dua-duanya (proses dan hasil),” sebut Charles.

Adapun secara teoretis, Charles mengatakan konsep omnibus law dapat saja diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law. Ia mengatakan, hal itu menyusul pembagian yang cenderung tidak terlalu tegas di antara sistem hukum civil law dan common law yang misalnya dianut di Amerika Serikat.

"Sesuai kebutuhan hukum masing-masing negara. Jadi (omnibus law) bisa diterapkan di mana saja," kata Charles.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (tengah) menyerahkan secara simbolis program kredit usaha rakyat (KUR) kepada sejumlah pengusaha pemula dan bantuan pemerintah serta pinjaman dana bergulir pembukaan acara "Sinergi Program Kementerian Koperasi dan UKM dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali" di kampus IKIP PGRI Bali, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (21/9/2019).