Prabowo Masuk Kabinet, Koalisi Jokowi-Amin Semakin Gemuk

Koalisi partai politik pendukung Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin kini menjadi enam partai politik setelah Prabowo Subianto menerima tawaran Presiden untuk bergabung dalam jabinet Jokowi-Amin.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Prabowo Subianto memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo seusai acara pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden 2019-2024, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Sinyalemen Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi partai politik pendukung Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbukti saat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo. Prabowo yang merupakan rival Jokowi di Pemilu Presiden 2019 bersedia memenuhi permintaan Jokowi untuk memperkuat kabinet Jokowi-Amin.

Prabowo terlihat memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo, untuk bertemu Presiden Jokowi, Senin (21/10/2019) sekitar pukul 16.40. Hari ini Presiden memanggil figur-figur yang akan menjadi pembantunya di kabinet Jokowi-Amin.

Prabowo dan Edhy Prabowo sama-sama mengenakan pakaian berwarna putih, tak berbeda dengan calon menteri lain yang dipanggil Presiden sejak pagi.

Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 25 menit, Prabowo menyampaikan, dirinya dan Edhy diminta memperkuat kabinet Jokowi-Amin. ”Dan saya sudah sampaikan, dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Kali ini resmi diminta dan kami siap membantu,” ujar Prabowo.

Tak hanya itu, dia menyampaikan bahwa Presiden memintanya untuk mengurusi bidang pertahanan. Dia tak menyebutkan kementeriannya, tetapi urusan pertahanan selama ini ditangani oleh Kementerian Pertahanan. ”Tadi beliau (Presiden) memberi beberapa pengarahan. Saya akan bekerja serius untuk mencapai sasaran-sasaran yang dibutukan,” lanjutnya.

Baca juga : Saatnya Bekerja Lebih Keras

Adapun untuk Edhy Prabowo, Prabowo Subianto menolak menjelaskannya. ”Edhy Prabowo akan mengungkapkan pada saatnya. Nanti beliau (Presiden) yang akan umumkan pada hari Rabu (23/10/2019),” ujarnya.

Ditanya berapa jatah menteri untuk Gerindra di kabinet Jokowi-Amin, Prabowo menyampaikan hanya dua menteri.

Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga menolak menyampaikan jabatan menteri yang ditawarkan kepadanya. Dia menyatakan, Presiden Jokowi yang akan menyampaikannya. Namun, selama ini santer kabar bahwa Edhy akan mengisi posisi Menteri Pertanian.

Seusai pelantikan Jokowi-Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden 2019-2024, Minggu (20/10/2019), Edhy Prabowo menyatakan siap jika nantinya ditunjuk sebagai Menteri Pertanian. ”Saya sudah lima tahun berpengalaman menjabat Ketua Komisi IV DPR (komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan), dan tentu ada capaian yang berhasil kami raih tanpa ada pelanggaran-pelanggaran,” tuturnya.

Lama muncul

Sinyalemen Gerindra akan bergabung dalam koalisi partai pendukung Jokowi-Amin dan kabinet Jokowi-Amin sudah lama muncul. Belakangan menguat setelah Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto kembali bertemu di Istana Merdeka, 11 Oktober 2019, atau sepekan sebelum pelantikan Jokowi-Amin.

Baca juga : Tunggu Telepon Terakhir...

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Setelah pertemuan itu, Prabowo bersafari politik ke sejumlah partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), koalisi partai pendukung Jokowi-Amin, seperti Partai Golkar, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, sebelum safari politik ini, dia sudah bertemu dengan petinggi PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Sinyalemen bertambah kuat setelah pada Rapat Pimpinan Nasional Gerindra, 16 Oktober 2019, Prabowo meminta dukungan kadernya jika dirinya memutuskan untuk membawa Gerindra masuk dalam KIK dan masuk dalam kabinet Jokowi-Amin. Saat itu, Prabowo membujuk kadernya melalui kisah sejumlah tokoh dunia yang pernah berseteru, tetapi akhirnya bersatu demi kepentingan bangsa.

Baca juga : Kode Prabowo Lewat Lincoln, Mao Zedong, dan Hideyoshi

Terkait bergabungnya Gerindra, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate tidak mempermasalahkannya selama Gerindra tidak mengusik soliditas KIK. Ini karena Gerindra dan Prabowo merupakan rival Jokowi dan KIK di Pemilu Presiden 2019. Selain itu, dia yakin, Presiden Jokowi sudah menimbang masak-masak sebelum memutuskan akan memperluas KIK.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga tidak keberatan jika Gerindra bergabung asalkan jatah kursi menteri untuk partai-partai di KIK tidak berkurang. Untuk PKB, dia memperkirakan akan mendapat tiga hingga empat kursi menteri. ”Saya belum bisa pastikan siapa saja nama-nama yang akan dijadikan menteri dari PKB,” ucapnya.

Selain kedua partai ini, PDI-P dan Golkar sebenarnya setengah hati menerima Gerindra masuk dalam KIK dan kabinet Jokowi-Amin. Alasannya, mereka khawatir checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi tak akan bisa tercipta jika partai yang seharusnya berperan sebagai oposisi justru bergabung dalam pemerintahan.

Baca juga : Musim Gugur Oposisi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat tiba di Kantor DPP Golkar di Jakarta, Selasa (15/10/2019). Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari safari politik Prabowo.

Selain kekhawatiran itu, pengajar politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, mengingatkan KIK yang semakin gemuk dengan masuknya Gerindra. Dengan masuknya Gerindra, kini ada enam partai politik pendukung pemerintah dari total sembilan partai di parlemen.

Koalisi yang gemuk itu tidak menjamin jalannya pemerintahan Jokowi-Amin bakal mulus. Jika berkaca pada pemerintahan sebelumnya, tidak jarang terjadi partai di koalisi pemerintah justru berbeda sikap dengan pemerintah. Manuver partai ini berpotensi menguat setiap kali mendekati pemilu. Sebab, setiap partai berusaha menarik dukungan publik.

”Bisa jadi parpol yang berasal dari luar koalisi malah ikut membelot untuk menentang kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sinkronisasi AKD

Sementara itu, pimpinan DPR memenuhi undangan Presiden, Senin malam, untuk menyinkronkan nomenklatur kabinet dengan alat kelengkapan DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, sekalipun kelak akan ada perubahan kementerian, jumlah komisi di DPR tetap 11.

”Kemungkinan nantinya kementerian tersebut akan disesuaikan untuk masuk ke dalam komisi yang sudah disiapkan,” katanya.

Baca juga : Bersama Menuju Indonesia Maju

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua DPR 2019-2024 Puan Maharani berpidato seusai dilantik, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam.

Hari Selasa (22/10/2019), akan ada Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang telah disepakati dalam rapat yang digelar pada Jumat, 18 Oktober. Berdasarkan hasil rapat, Fraksi PDI-P akan mendapat jatah Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, Ketua Banggar, serta 11 wakil ketua. Adapun Fraksi Partai Golkar mendapat jatah mengisi posisi Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi XI, serta 10 wakil ketua.

Fraksi Partai Gerindra mendapat jatah Ketua Baleg, Ketua BKSAP, dan sembilan wakil ketua. Lalu, Fraksi Partai Nasdem mengisi posisi Ketua Komisi VII, Ketua Komisi IX, dan delapan wakil ketua.

Baca juga : Asa Wong Cilik Seusai Pesta...

Selanjutnya, Fraksi PKB mendapat jatah Ketua Komisi VI, Ketua Komisi X, dan tujuh wakil ketua. Fraksi Partai Demokrat mengisi posisi Ketua BURT, Ketua BAKN, dan empat wakil ketua.

Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendapat jatah Ketua MKD dan enam wakil ketua. Fraksi Partai Amanat Nasional mendapat Ketua Komisi VIII dan lima wakil ketua komisi. Terakhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendapat empat wakil ketua komisi.