JAKARTA, KOMPAS— Sebagai negara yang masuk dalam kekuatan menengah dunia, Indonesia ingin berkontribusi lebih pada komunitas global. Kontribusi itu diwujudkan dalam bentuk Indonesian AID, atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia.
Program itu diarahkan untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional. LDKPI adalah lembaga pengelola dana bantuan internasional di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dana bantuan berasal dari dana abadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Total kas tercatat Rp 3 triliun hingga 2019.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan, Senin (21/10/2019), di Jakarta, mengatakan, LDKPI membuat penyaluran bantuan internasional menjadi lebih terkoordinasi, terarah, dan cepat.
Sebelumnya, pemberian bantuan internasional dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga sehingga data menjadi tidak akurat dan program tidak tepat sasaran.
”Ketika beroperasi penuh, LDKPI akan mencakup tiga elemen, yaitu kerja sama teknik, bantuan pembangunan fisik, dan bantuan kemanusiaan,” kata Cecep.
”Kerja sama teknik mencakup pembangunan kapasitas di mana yang ditekankan adalah Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), seperti tata kelola pemerintahan yang baik dan kerja sama ekonomi, untuk mencapai SDGs. Adapun bantuan fisik bisa berupa bangunan fisik yang dibutuhkan negara penerima,” ujarnya.
Saat ini, ada tujuh negara di kawasan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara yang akan dan sedang menerima bantuan Indonesia, di antaranya Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, dan Kiribati.
Sebagai contoh, Indonesia bekerja sama dengan Fiji untuk membangun Queen Victoria School yang rusak akibat badai dan Nauru untuk penyediaan tongkang untuk penjualan komoditas lokal.
Direktur Kerja Sama Teknik Kemlu Mohammad Syarif Alatas menambahkan, tidak menutup kemungkinan, LDKPI bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan sumber pendanaan. ”Pemerintah menargetkan dana abadi mencapai Rp 10 triliun pada tahun 2021,” kata Syarif.
LDKPI secara resmi diluncurkan, Jumat (18/10), di Jakarta oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Peluncuran itu dihadiri Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro.
”Di usia 70 tahun lebih dan sebagai anggota G-20, kemajuan ekonomi Indonesia sudah layak dan tentu akan lebih mudah untuk saling membantu negara lain yang membutuhkan. Kerja sama ekonomi dengan negara lain akan meningkatkan perdamaian dunia karena perdamaian akan tumbuh apabila ekonomi berkembang dan baik,” kata Kalla. (LSA)