Ketua Parlemen Inggris John Bercow menolak usaha Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meraih dukungan parlemen untuk Brexit dengan pemungutan suara parlemen ulang, Senin (21/10/2019).
Oleh
·3 menit baca
Meski akhirnya diharuskan mengajukan pengunduran Brexit kepada Uni Eropa, Pemerintah Inggris terus berupaya meraih dukungan parlemen agar kesepakatan Brexit diterima.
LONDON, SENIN — Ketua Parlemen Inggris John Bercow menolak usaha Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meraih dukungan parlemen untuk Brexit dengan pemungutan suara parlemen ulang, Senin (21/10/2019).
”Singkatnya, substansi mosi hari ini sama dengan mosi Sabtu lalu dan DPR sudah memutuskan. Keadaan hari ini pada dasarnya sama dengan keadaan Sabtu lalu,” kata Bercow.
Inggris memiliki sisa 10 hari lagi untuk keluar dari Uni Eropa sebagaimana yang dijanjikan Johnson. Namun, kesepakatan Brexit yang sudah tercapai dengan Uni Eropa jadi berantakan karena parlemen tidak menyetujuinya. Para politisi Inggris kini berdebat tentang apakah Inggris berpisah dari Uni Eropa dengan kesepakatan atau menggelar referendum baru.
Seorang anggota parlemen Inggris yang berpengaruh dari Partai Hijau, Philippe
Lamberts, mengatakan, parlemen mungkin saja menggelar sidang luar biasa minggu depan jika itu yang diperlukan agar Brexit disetujui. ”Kami bisa
meratifikasi minggu depan jika tidak sekarang,” kata Lamberts.
Namun, ia juga menambahkan bahwa kesepakatan Brexit bisa mundur hingga November.
Sementara itu, Partai Unionis Demokrat (DUP) yang merupakan pendukung pemerintah justru berseberangan soal Brexit. DUP Irlandia Utara tidak akan mendukung perubahan kesepakatan Brexit dari Johnson yang akan menempatkan Inggris dalam satu kesatuan kepabeanan dengan Uni Eropa.
Salah seorang anggota parlemen Inggris dari Partai DUP, Jim Shannon, menegaskan, sikap DUP jelas dalam hal kepabeanan, yaitu tidak bisa mendukung dan tidak akan mendukung. ”Saya yakin itu akan tetap sama hingga nanti,” kata Shannon.
Undang-undang
Di luar desakan pemungutan suara yang sudah ditolak, pemerintahan konservatif yang dipimpin Johnson juga akan mengintroduksi undang-undang yang diperlukan untuk mengimplementasikan kesepakatan Brexit yang dicapai dengan Uni Eropa minggu lalu. Pemerintah berharap Inggris bisa keluar dari Uni Eropa sesuai target, yaitu tanggal 31 Oktober nanti.
Namun, belum jelas apakah undang-undang itu mampu mendapat dukungan mayoritas dari parlemen atau tidak. Pihak oposisi akan mencari cara untuk mengubah atau membatalkannya.
Menteri Brexit Stephen Barclay mendorong anggota parlemen mendukung undang-undang itu sehingga ”memungkinkan kita melanjutkan bahasan prioritas untuk masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan kriminalitas”.
”Ini kesempatan meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan pada 31 Oktober,” ujar Barclay. ”Apabila parlemen ingin menghormati hasil referendum, maka harus mendukung undang-undang ini.”
Uni Eropa
Juru bicara Komisi Eropa, Mina Andreeva, mengatakan, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menerima permohonan penundaan Brexit dan kini sedang membahasnya dengan pemimpin 27 negara Uni Eropa.
Ke-27 pemimpin negara di Eropa sudah lelah dengan pembahasan Brexit yang tak kunjung selesai. Pembahasan tentang Brexit telah dilakukan selama tiga tahun.
Namun, pada saat yang sama Uni Eropa juga tidak ingin Brexit terjadi tanpa kesepakatan yang justru akan mengganggu perekonomian kedua belah pihak, baik Inggris maupun Uni Eropa.
Menteri Perekonomian Jerman Peter Altmaier mengatakan bahwa Jerman akan memiliki sikap yang jelas soal permohonan penundaan Brexit dalam waktu dekat.
Kepada radio Deutschlandfunk, Altmaier menyampaikan bahwa dirinya tidak masalah dengan penundaan Brexit ”beberapa hari atau beberapa minggu” jika Brexit tetap berjalan dengan kesepakatan.
Namun, Presiden Perancis Emmanuel Macron yang berkomunikasi dengan Johnson sepanjang pekan lalu meminta klarifikasi yang cepat atas posisi Inggris. Dalam sebuah pernyataan, Macron menyatakan, penundaan tidak akan menarik bagi siapa pun. (REUTERS/AP/AFP/ADH)