Inovasi dan Reformasi Birokrasi Jadi Fokus Tjahjo Kumolo

KOMPAS/I GUSTI A BAGUS ANGGA PUTRA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menandatangani dokumen serah terima jabatan didampingi Menteri PANRB sebelumnya, Syafruddin, Rabu (23/10/2019), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjadikan pengembangan inovasi dan reformasi birokrasi sebagai fokus kerja awal masa jabatannya. Inovasi akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga berkontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketika ditunjuk sebagai Menteri PANRB, Rabu (23/10/2019), Presiden Joko Widodo berpesan agar Tjahjo mengawal reformasi birokrasi supaya layanan publik bisa berjalan lebih cepat. Selain itu, Kementerian PANRB juga diminta membangun core government information technology system.

Saat ini, Kementerian PANRB tengah mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government. Sistem itu nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah. SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran, integrasi aplikasi layanan, serta efisiensi penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Setelah dilantik di Istana Negara, Tjahjo mengikuti acara serah terima jabatan di Kementerian PANRB. Tjahjo mengemukakan, pihaknya bakal melanjutkan beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan pendahulunya, Syafruddin.

Pada masa kepemimpinan Syafruddin, Kementerian PANRB mendorong setiap instansi, baik pusat maupun daerah, untuk menelurkan inovasi-inovasi pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik. Berbagai lomba inovasi pelayanan publik telah digelar Kementerian PANRB.

Kembangkan inovasi

Selaras dengan itu, Tjahjo berkomitmen terus mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di daerah, kementerian, dan lembaga. Inovasi-inovasi itu berada dalam konteks menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Ia mengakui, belum semua pemerintah daerah terpapar inovasi.

”Sekarang ini saja belum semua kementerian atau daerah punya perencanaan elektronik (e-budgeting). Ini yang akan terus kami kembangkan,” kata Tjahjo seusai serah terima jabatan.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi berpendapat, inovasi pemerintahan akan berdampak pada pelayanan publik dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, kualitas SDM menjadi satu dari lima faktor pendorong untuk meningkatkan government effectiveness index (GEI) Indonesia.

Pada 2016-2017, GEI Indonesia meningkat dari 121 menjadi 98. Sofian mengatakan, jika mampu mempertahankannya hingga 2022, Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia. Selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah mencapai target 7 persen.

Putra veteran

Tjahjo Kumolo merupakan putra Bambang Soebandiono, seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir di Surakarta, Tjahjo banyak menghabiskan waktu sekolahnya di Semarang, sejak sekolah dasar hingga kuliah.

Ia lulus dari Universitas Diponegoro dengan menyandang gelar sarjana hukum. Pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957, ini mengawali karier politiknya setelah lulus kuliah pada usia 28 tahun.

Pada Pemilu 1987, Tjahjo menjadi anggota DPR. Saat itu, ia menjadi salah satu anggota DPR termuda di usia 30 tahun. Pada Pemilu 1992, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR dari Partai Golkar.

Peralihan dari Orde Baru ke Reformasi pada 1998 membuat Tjahjo pindah ke PDI-P. Pada Pemilu 1999, Tjahjo kembali menjadi anggota DPR. Tjahjo merupakan salah satu anggota DPR terlama dari partai yang berbeda, yakni enam periode.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Tjahjo Kumolo memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Dalam Kongres III PDI-P, Tjahjo ditunjuk oleh Megawati untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P pada tahun 2010 hingga 2015.

Ketika Pemilu 2014, Tjahjo terpilih lagi sebagai anggota DPR. Namun, Presiden Joko Widodo meminta Tjahjo untuk bergabung dalam Kabinet Kerja 2014-2019 sebagai Menteri Dalam Negeri. Di periode kedua Presiden Joko Widodo ini, Tjahjo dipercaya kembali menjadi anggota kabinet dengan jabatan Menteri PANRB.