JAKARTA, KOMPAS – Kabinet Indonesia Maju telah dilantik. Tak ada kemewahan untuk perayaaan dan meraba-raba solusi. Pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan menunggu untuk segera diaktualisasikan. Di tengah meningkatnya tantangan internal dan eksternal, tim harus mampu menjaga stabilitas perekonomian, politik, dan keamanan nasional.
Presiden Joko Widodo mengumumkan formasi Kabinet Indonesia Maju yang berisikan 34 menteri di tangga depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019) sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya satu per satu calon menteri menerima petikan keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri sebelum akhirnya dilantik di Istana Negara.
Saat pengenalan di depan media massa, Presiden menyatakan telah membuat kesepakatan dengan para menteri dalam pertemuan internal. Intinya adalah bahwa Presiden memerintahkan tujuh komitmen yang disanggupi para menteri.
Pertama adalah dilarang korupsi. Bahkan para menteri diminta untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya dan wilayah tanggung-jawabnya.
”Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semua harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif,” kata Presiden.
Selebihnya adalah perintah untuk tidak terjebak pada rutinitas yang monoton. Kerja menteri juga harus berorientasi pada hasil nyata. Menteri-menteri juga diminta untuk selalu cek masalah di lapangan dan menemukan solusinya.
”Yang ketujuh, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan bahwa yang nggak serius, yang nggak sungguh-sungguh, bisa saya copot di tengah jalan,” kata Presiden.
SDM untuk Industrialisasi
Menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, Kementerian Keuangan mendukung penuh prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden untuk lima tahun ke depan, yakni peningkatan kualitas SDM. Untuk itu program-program di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, keterampilan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting.
”Kami mendukung apa yang dilakukan kementerian-kementerian terkait,” kata Sri Mulyani. Di bidang ekonomi, Sri Mulyani melanjutkan, Presiden menyampaikan mengenai upaya untuk meningkatkan industrialisasi dan perdagangan guna mengurangi defisit transaksi berjalan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Suharso Monoarfa, menyatakan, akan meletakkan dasar-dasar pertumbuhan Indonesia rata-rata 7 persen per tahun. Hal ini untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju di 2045.
”Barangkali di lima tahun in belum bisa 7 persen per tahun. Tapi paling tidak kita meletakkan dasar-dasaranya,” kata Suharso.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyatakan, tantangan dunia pendidikan ke depan semakin luar biasa. Sementara sistem pendidikan nasional selama 30 tahun terakhir belum banyak berubah.
”Harapan saya ke depan adalah untuk menciptakan pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis karakter. Itu luar biasa penting untuk kita, semua itu terutama berawal dari guru. Dari sisi kapabilitas dan kesejahteraan guru. Itu adalah suatu hal yang terpenting. Karena murid itu hanya bisa sebaik gurunya,” kata Nadiem.
Nadiem mengakui latar-belakangnya bukan dari dunia pendidikan maupun kebudayaan. Namun demikian, alasannya terpilih menduduki jabatan itu adalah karena ia dianggap lebih mengerti tentang tantangan dan kebutuhan masa depan. Untuk itu, ia harus membuat kebijakan pendidikan yang sifatnya mengantisipasi tantangan dan kebutuhan masa depan.
”Kedua, mau nggak mau, dengan 300.000 sekolah, 50 juta murid, peran teknologi akan sangat besar dalam semuanya. Jadi peran teknologi sangat penting. Ketiga, seperti arahan Pak Presiden, kita nggak business as usual. Kita nggak bisa gitu-gitu aja. Kita harus mendobrak. Kita harus inovasi,” kata Nadiem.
Terawan mengatakan, prioritas kerjanya semua hal di bidang kesehatan yang bisa mendukung peningkatan kualitas SDM. Ini misalnya berkaitan dengan masalah stunting, BPJS, serta masalah pelayanan preventif dan promotif. ”Itu yang harus dimajukan. Dan banyak hal yang sekiranya bisa mendukung visi SDM bisa tercapai,” kata Terawan.
Latar-belakang sebagai dokter di dunia militer sekaligus Ketua Dokter Militer Dunia, Terawan harapkan bisa membantu mempercepat mengatasi persoalan kesehatan bersama pemangku kepentingan lainnya.
Terkait keberatan IDI terhadap penunjukannya sebagai menteri kesehatan dengan alasan masih terkena sanksi etik, Terawan, menyatakan, tidak menjadi masalah. ”Ya ndak apa apa. Kan namanya juga sekarang jabatan politis. Kan ada yang menerima, ada yang menolak. Itu hal biasa,” kata Terawan.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.