Menteri Diharap Tunjukkan Integritas dan Profesionalisme

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Hari itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Pada kesempatan itu presiden berpesan kepada para menterinya agar mereka tidak melakukan korupsi serta menciptakan sistem yang menutup celah korupsi.

JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 34 menteri Kabinet Indonesia Maju telah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019) kemarin. Tak hanya menunjukkan integritas, para menteri itupun diharapkan bekerja secara profesional, lebih mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Jakarta, Rabu (23/10/2019). "Muhammadiyah memiliki harapan positif, para menteri dapat membuktikan integritas yang tinggi selaku pejabat publik yang menjujung tinggi moralitas yang jujur, amanah, dan menampilkan keteladanan," kata Haedar.

Dijelaskan, menteri bukan hanya pejabat negara biasa, tetapi pejabat yang menjadi tumpuan sekaligus sorotan publik. Sehingga mereka juga harus membuktikan kepemimpinan yang berkarakter, bukan sekadar ahli apalagi menjadi pekerja teknis.

Selain itu para menteri juga diharapkan bekerja secara profesional dengan menunjukkan pengabdian yang tinggi bagi bangsa dan negara. Para menteri harus benar-benar menguasai bidangnya secara optimal.

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tengah menjawab pertanyaan media, Senin (2/9/2019) di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur.

"Jangan malah belajar menjadi menteri, karena ditunggu kerjanya oleh rakyat. Di situlah letak tanggung jawab profesional para menteri," tutur Haedar.

Para menteri dan pejabat negara diharapkan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga pikiran serta perbuatan mereka benar-benar dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan, kelompok atau bahkan diri sendiri.

Hal yang tak kalah penting adalah seluruh anggota kabinet harus bekerja dalam koridor konstitusi dan sistem good governance yang tinggi. Mereka diharapkan tidak menabrak aturan, apalagi korupsi dan menyalahgunakan wewenang.

Langsung Bekerja

Kabinet Indonesia Maju yang akan membantu tugas-tugas pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Maruf Amin akhirnya terbentuk pada Rabu (23/10). Para menteri tidak memasang target capaian selama 100 hari kerja, karena mereka akan langsung bekerja melanjutkan kebijakan serta program yang sudah dirancang atau dilaksanakan periode sebelumnya.

Keputusan untuk tidak menetapkan target 100 hari kerja telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada seluruh menteri. "Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak ada target 100 hari. Kami lanjut terus, langsung bekerja saja," kata Menteri Agama Fahrul Razi sesuai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.

Kompas/Wawan H Prabowo

Suasana jalannya upacara pelantikan menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Hari itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Pada kesempatan itu presiden berpesan kepada para menterinya agar mereka tidak melakukan korupsi serta menciptakan sistem yang menutup celah korupsi

Kemarin, setelah mengumumkan 34 kementerian berikut nama-nama menteri, Presiden Jokowi langsung menggelar upacara pelantikan. Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi itu berisi para menteri berlatar belakang kader partai politik dan juga profesional.

Fahrul menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah semakin berkembangnya radikalisme. Karena itu ia akan berupaya merancang program-program untuk menangkal radikalisme di Kementerian Agama.

Senada dengan Menag, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga sudah merancang prioritas kerja. Semua program akan diarahkan untuk mendukung visi Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

"Kalau di bidang kesehatan yang masalah stunting, BPJS, masalah layanan preventif dan promotif itu yang harus dimajukan. Dengan itu sekiranya bisa mendukung visi SDM," kata Terawan menjelaskan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Mayjen dr Terawan Agus Putranto memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo hari itu kembali mengudang sejumlah tokoh untuk masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinetnya.

Terkait dengan BPJS, Terawan akan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memikirkan solusi bagi persoalan BPJS yang kompleks. Menurut dia harus ada jalan keluar yang paling adil, tidak memberatkan negara maupun masyarakat. Hal yang tak kalah penting adalah perbaikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.