Uni Eropa Persiapkan Penundaan Brexit, PM Johnson Siapkan Opsi Pemilu
›
Uni Eropa Persiapkan Penundaan...
Iklan
Uni Eropa Persiapkan Penundaan Brexit, PM Johnson Siapkan Opsi Pemilu
Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk, Selasa (22/10/2019), menyatakan akan merekomendasikan kepada 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa agar mendukung penundaan waktu perpisahan Inggris dari UE (Brexit).
Oleh
ADHITYA RAMADHAN DAN MH SAMSUL HADI
·4 menit baca
LONDON, RABU — Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk, Selasa (22/10/2019), menyatakan akan merekomendasikan kepada 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa agar mendukung penundaan waktu perpisahan Inggris dari UE (Brexit) dari tenggat yang ditetapkan, 31 Oktober 2019. Hal itu diungkapkan Tusk melalui akun Twitter-nya tidak lama setelah voting parlemen Inggris menolak rencana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mempercepat proses legislasi Brexit di Majelis Rendah dalam tiga hari.
Dalam voting pertama, parlemen Inggris mendukung pembacaan kedua legislasi kesepakatan Brexit dengan 329 suara mendukung berbanding 299 suara menolak. Bagi Johnson, ini merupakan kemenangan pertamanya di parlemen. Namun, meski mendapat dukungan parlemen, tidak ada jaminan bahwa dukungan itu akan terus bertahan. Undang-undang itu masih bisa diamendemen oleh para anggota parlemen yang menginginkan perubahan.
Pada voting kedua yang digelar setelahnya, parlemen menolak kerangka waktu sangat ketat dalam legislasi Brexit di Majelis Rendah yang diajukan Johnson. Voting parlemen menghasilkan perolehan suara 322 menolak dan 308 mendukung. ”Saya harus menyampaikan kekecewaan saya bahwa Majelis (Rendah) kembali memilih penundaan (Brexit),” kata Johnson di parlemen.
”Saya akan berbicara dengan negara-negara anggota UE tentang keinginan mereka hingga mereka sampai pada keputusan kami akan menunda legislasi ini,” ujar Johnson seusai voting. ”Perlu saya perjelas, kebijakan kami tetap bahwa kami seharusnya tidak menunda (Brexit).”
Seusai voting di parlemen Inggris, Selasa malam, Presiden Dewan UE Donald Tusk merekomendasikan agar para pemimpin dari 27 negara anggota UE mendukung penundaan Brexit. ”Untuk mencegah terjadinya Brexit tanpa kesepakatan, saya merekomendasikan EU27 menerima permintaan Inggris untuk penundaan (Brexit),” cuit Tusk di akun Twitter-nya.
Kini, jika para pemimpin 27 negara anggota UE menyetujui penundaan Brexit, terpulang kepada negara-negara anggota UE lainnya untuk memutuskan, apakah akan menerima penundaan hingga akhir Januari mendatang, seperti yang diminta Johnson dalam surat yang dikirim pasca-voting parlemen, Sabtu lalu.
Usulan pemilu
”Jika penundaan oleh parlemen disetujui oleh Brussels, satu-satunya cara agar negeri ini bergerak adalah dengan pemilu,” ujar salah satu sumber di kantor PM Inggris, Downing Street.
Sebelumnya di parlemen, Johnson juga mengatakan bahwa jika UE ”memutuskan untuk menunda segalanya hingga Januari atau mungkin lebih lama”, ia akan mengusulkan digelar pemilu. Namun, ia tidak menyebutkan apa yang akan dilakukan Pemerintah Inggris jika UE menawarkan perpanjangan tenggat Brexit yang lebih pendek.
BBC melaporkan, jika pemilu diumumkan pekan ini, waktu tercepat yang memungkinkan untuk menggelarnya adalah 28 November mendatang, mengingat undang-undang mensyaratkan rentang waktu 25 hari antara pengumuman pemilu di parlemen dan pemungutan suara dalam pemilu. Untuk menggelar pemilu, Johnson juga harus mendapat dukungan parlemen.
Sementara itu, waktu terus berjalan menuju tenggat Brexit yang dijanjikan pemerintah, yaitu 31 Oktober 2019, parlemen Inggris tetap terbelah dalam perdebatan bagaimana, kapan, bahkan apakah perlu Inggris keluar dari Uni Eropa. Setelah kalah dalam pemungutan suara di parlemen dan dipaksa untuk mengajukan penundaan kembali Brexit kepada Uni Eropa, Johnson berjuang agar kesepakatan Brexit yang dicapainya dengan Uni Eropa bisa lolos dengan melegalkan RUU Kesepakatan Brexit (Withdrawal Agreement Bill).
Rancangan undang-undang ini adalah dokumen setebal 115 halaman yang merinci dengan tepat bagaimana parlemen diharapkan untuk menempatkan kesepakatan yang telah dicapai PM Inggris dengan Uni Eropa ke dalam hukum Inggris. Johnson hanya memberikan waktu tiga hari bagi parlemen untuk menyetujui RUU tersebut.
Pemungutan suara terkait RUU itu digelar parlemen Inggris pada Rabu (23/10/2019) pukul 01.00 WIB. Parlemen juga menggelar pemungutan suara untuk memutuskan jadwal debat dan kemungkinan perubahan RUU.
Banyak analis berharap parlemen menyetujui RUU, tetapi para anggota parlemen menolaknya karena kurangnya waktu yang diberikan untuk memeriksa dokumen setebal 115 halaman, yaitu hanya tiga hari. Sebagian besar RUU memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan bulan untuk dibahas di parlemen.
Anggota parlemen dari Partai Hijau, Caroline Lucas, menulis di Twitter bahwa para anggota parlemen ”punya waktu lebih untuk berdebat terkait aturan tentang satwa liar di pertunjukan sirkus yang berdampak pada 19 satwa dibandingkan aturan tentang Brexit yang menyangkut 65 juta jiwa warga Inggris. Sulit menggambarkan sesuatu yang lebih baik untuk mengilustrasikan penghinaan pemerintah terhadap rakyat, parlemen, dan demokrasi.”
Sedangkan Johnson mengatakan, ”Saya berharap hari ini parlemen memilih untuk mengambil alih kontrol atas dirinya sendiri. Publik tidak ingin ada penundaan lagi, para pemimpin Eropa dan saya pun demikian. Mari kita selesaikan Brexit 31 Oktober 2019 dan melanjutkannya.”
Kekalahan dalam pemungutan suara itu mengacaukan rencana Johnson untuk meninggalkan Uni Eropa dengan atau tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Ia harus memutuskan, apakah mematuhi aturan apa pun terkait penundaan Brexit oleh Uni Eropa atau tetap keluar tanpa kesepakatan.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan, dirinya kini membahas permintaan penundaan Brexit dengan para pemimpin 27 negara di Eropa dan akan membuat keputusan ”beberapa hari ke depan”. ”Brexit tanpa kesepakatan tidak akan jadi keputusan kami,” kata Tusk di hadapan parlemen Eropa di Strasbourg.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menuturkan, Brexit ”buang-buang waktu dan energi” dan urusan ini telah membuat dirinya tidak bisa melayani rakyat Eropa dengan lebih baik di masa kepemimpinannya.
Juncker mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menyetujui kesepakatan Brexit yang dicapai dengan London minggu lalu setelah disetujui oleh parlemen Inggris. ”Kita sekarang perlu melihat dinamika di Westminster dari dekat, tetapi tidak mungkin, tidak terbayangkan bahwa parlemen ini akan meratifikasi kesepakatan sebelum Westminster meratifikasinya. Pertama London, lalu Brussels dan Strasbourg,” kata Juncker. (REUTERS/AP)