BUMN Jago di Luar Kandang, Peta Jalan Dibutuhkan

Peta jalan di antaranya terkait upaya mengonsolidasikan kelembagaan dan keuangan, merevitalisasi dan membenahi BUMN yang sakit, serta ekspansi bisnis yang lebih besar.

Kompas/Wawan H Prabowo

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma\'ruf Erick Thohir, menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019). Erick ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara.

JAKARTA, KOMPAS  — Setelah dilantik menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Rabu (23/10/2019), Erick Thohir diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong agar BUMN tidak jago kandang. Tak hanya Presiden, Menteri BUMN di periode pertama pemerintahan Jokowi, Rini Soemarno juga mengharapkan hal yang sama.

Terkait hal itu, dalam pidatonya seusai serah terima jabatan di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, kemarin, Erick menyatakan akan terlebih dulu membangun ekosistem yang lebih sehat bagi semua badan usaha. Ekosistem itu diharapkan dapat melapangkan jalan BUMN ke di kancah global.

”Saya berharap kita bisa bangun ekosistem yang lebih sehat bagi BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, untuk saling berkolaborasi. Sebagaimana harapan presiden, kita tidak hanya jago kandang, tetapi harus jadi pemain global,” kata pria yang pernah menguasai sebagian saham klub bola Inter Milan tersebut.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Mural di Kementerian BUMN yang menggambarkan subsektor perusahaan BUMN.

Sementara itu, terhadap BUMN yang telah mampu berkiprah di luar negeri, tetapi dalam kiprahnya menuai persoalan, Erick akan melihat persoalan yang ada dan mencoba menuntaskannya. Sebagai contoh, kerja sama antara perusahaan minyak Saudi Aramco dan PT Pertamina.

Baca juga: Tiga Kementerian Berubah, Antisipasi Dampak Restrukturisasi

Dikutip dari Kompas.com, negosiasi keduanya untuk investasi kilang minyak di Cilacap sudah berlangsung sejak tahun lalu, tetapi hingga kini kesepakatan untuk evaluasi nilai lewat joint venture development agreement (JVDA) terus diperpanjang, dari yang awalnya hanya sampai Juni 2019 menjadi Oktober ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, Menteri BUMN periode saat ini perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) yang jelas untuk penguatan BUMN, sekaligus mendorong perusahaan BUMN menjadi pemain di luar negeri.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Mural di Kementerian BUMN yang menggambarkan subsektor perusahaan BUMN.

”Saya kira pemerintah perlu menyiapkan roadmap yang jelas untuk mengonsolidasikan kelembagaan dan keuangan, merevitalisasi dan membenahi BUMN yang sakit, serta ekspansi bisnis yang lebih besar,” tuturnya saat dihubungi Kompas, Kamis (24/10/2019).

Penguatan BUMN agar dapat berekspansi di luar negeri, penting untuk memperbaiki transaksi berjalan nasional yang dua tahun terakhir mengalami defisit. Adapun sektor yang bisa memimpin adalah sektor yang saat ini memberikan dividen terbesar bagi negara.

Baca juga: Benahi Komunikasi dengan Pelaku Usaha

”Sektor itu khususnya BUMN perbankan, walaupun saat ini agak sulit karena terpengaruh bisnis global. Dari sektor migas ada PT Pertamina yang sudah bereksplorasi di luar negeri, lalu beberapa BUMN pertambangan, dan BUMN infrastruktur yang punya peluang besar,” paparnya.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Grafik neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun.

PT Wijaya Karya (Wika) Persero Tbk menjadi salah satu perusahaan BUMN infrastruktur yang telah aktif berekspansi di luar negeri. Tahun ini saja, Wika menindaklanjuti kerja sama dengan Pemerintah Zanzibar untuk membangun pelabuhan, kerja sama proyek pembangunan kawasan bisnis terpadu di Senegal, hingga proyek pembangunan rumah susun di Pantai Gading.

Baca juga: Diplomasi Ranjang, Pesan Tersirat Suharso Monoarfa

Pada 2028, Wika memiliki target untuk menjadi salah satu perusahaan yang mendunia di pasar konstruksi.

Tahun ini juga, majalah ekonomi Forbes, asal Amerika Serikat, mencatatkan empat BUMN Indonesia masuk dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia 2019. BUMN yang masuk daftar tersebut, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.