Program Wirausaha untuk Perempuan Mendapat Perhatian Khusus
›
Program Wirausaha untuk...
Iklan
Program Wirausaha untuk Perempuan Mendapat Perhatian Khusus
Oleh
Sonya Hellen Sinombor
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Selain pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum, lima tahun ke depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memfokuskan pada upaya pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Untuk ini, Kementerian PPPA akan bekerja sama dengan BUMN.
“Permasalahan perempuan dan anak, itu sangat komprehensif sangat luas, tapi saya sudah katakanan di benak saya adalah membangun sinergi. Sinergitas adalah satu kekuatan. Kita akan mendapat hasil maksimal ketika kita kerja bersama-sama, berintegrasi satu sama lain,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati seusai memimpin pertemuan dengan pejabat tinggi di kantor KPPPA, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Beberapa jam setelah dilantik menjadi Menteri PPPA, Rabu siang, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang biasa disapa Bintang langsung mendatangi Kantor KPPPA. Dari semua catatan untuk KPPPA, kata Bintang, Presiden Joko Widodo meminta agar KPPPA tidak kalah cepat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menanggapi permasalahan perempuan. Presiden juga meminta KPPPA memberi perhatian terhadap pekerja anak, peran ibu dalam pendidikan, penurunan angka kekerasan perempuan dan anak, serta pencegahan pernikahan dini.
Karena itu, sebelum melaksanakan semua perintah Presiden dan program, kata Bintang, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil.
“Permasalahan perempuan dan anak, itu sangat komprehensif sangat luas, tapi saya sudah katakan di benak saya adalah membangun sinergi. Sinergitas adalah satu kekuatan. Menurut saya kita akan mendapat hasil maksimal ketika kita kerja bersama-sama, berintegrasi satu sama lain,” kata Bintang
Dia mengatakan, dengan status KPPPA sebagai kementerian koordinatif, maka sangat penting membangun koordinasi baik internal maupun eksternal. Bintang berharap dalam waktu singkat, tidak hanya membangun koordinasi di lingkungan KPPPA, tetapi juga bermitra dengan organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat.
“LSM menjadi mitra kerja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita duduk bersama (dengan LSM) untuk bekerja bersama-sama, untuk mengentaskan persoalan perempuan dan anak,” kata dia.
Selain itu, Bintang juga menyatakan siap melanjutkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. “Kita kaji lebih lanjut, segera, tetap jadi prioritas. Mudah-mudahan, karena ketua DPR kan juga perempuan,”ujarnya Bintang sebagai orang baru, dia mengaku tidak akan malu bertanya kepada pejabat-pejabat di kementerian tersebut.
Hari pertama masuk kantor, Bintang langsung berkenalan dengan pejabat di KPPPA. Sekretaris Menteri Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan paparan terkait pekerjaan utama KPPPA, termasuk pagu anggaran dan rencana kerja KPPPA di tahun 2020. Selain paparan Pribudiarta, Bintang juga mendengarkan penjelasan singkat dari masing-masing deputi, dan staf ahli menteri.
Pribudiarta mengatakan, dalam rencana strategis 2020-2024, ada lima pekerjaan utama KPPPA yakni, mewujudkan kesetaraan jender dan perlindungan hak perempuan, meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan anak, meningkatkan kualitas keluarga, dan membangun sistem layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Mengenai pagu anggaran KPPPA untuk tahun 2020, kata Pribudiarta, sebesar Rp 273.641.802. Nilai ini tidak beda jauh dengan pagu anggaran lima tahun yang lalu, sekitar Rp 217 miliar. “Ini pun total. Berarti setelah dikurangi biaya operasional, gaji, pemeliharaan gedung dan lain-lain sekitar Rp 103 miliar,” kata dia.