Foto sidang yang dirilis Parlemen Inggris memperlihatkan dua anggota Partai Konservatif dan dua anggota Partai Buruh bersiap membacakan hasil pemungutan suara tentang program yang ditawarkan pemerintah atau Pidato Ratu di Majelis Rendah di London, Kamis (24/10/2019).
Setelah pelaksanaan Brexit per 31 Oktober 2019 sulit dicapai, PM Inggris Boris Johnson kini mendorong agar pemilu digelar pada Desember 2019.
LONDON, JUMAT— Dua hari setelah parlemen menggagalkan upaya terakhirnya meloloskan kesepakatan Brexit, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, satu-satunya cara memutus kebuntuan Brexit di Inggris adalah dengan menggelar pemilihan umum lebih awal pada Desember 2019.
Jadwal pemilu Inggris selanjutnya sebenarnya adalah tahun 2022. Untuk menggelar pemilu lebih awal, Johnson harus meraih dukungan dari dua pertiga anggota parlemen.
Seruan pemilu awal kali ini merupakan yang ketiga kali disampaikan Johnson. Pada dua kesempatan sebelumnya, parlemen tidak menyetujuinya.
Johnson, yang unggul dalam sebagian besar jajak pendapat, menghendaki pemilu lebih awal sebagai upaya partainya, Konservatif, untuk memperoleh kursi mayoritas di parlemen. Saat ini, partai Konservatif yang dipimpinnya tidak menguasai kursi mayoritas sehingga berbagai langkah pemerintahannya, terutama dalam isu Brexit, kerap terganjal di parlemen.
Dalam suratnya kepada pemimpin oposisi Partai Buruh, Jeremy Corbyn, Johnson menyatakan dirinya akan memberikan lebih banyak waktu kepada parlemen untuk menyetujui kesepakatan Brexit, tetapi parlemen harus menyetujui pemilu digelar Desember 2019.
”Saatnya Corbyn tampil. Mari kita tetapkan pemilu 12 Desember 2019,” ujar Johnson melalui televisi, Jumat (25/10/ 2019). ”Apa yang coba saya sampaikan kepada Corbyn dan Partai Buruh adalah mereka sekarang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini.”
Namun, partai-partai oposisi menyatakan bahwa mereka tak akan mendukung digelarnya pemilu sampai pemerintah menetapkan perpanjangan tenggat waktu Brexit. Partai Buruh, oposisi terbesar di parlemen, menyatakan menentang upaya menggelar pemilu lebih awal, kecuali Johnson menghilangkan opsi Brexit tanpa kesepakatan.
Juru bicara Partai Buruh untuk Urusan Domestik, Diane Abbott, mengatakan kepada BBC bahwa partainya ingin ”komitmen eksplisit” bahwa tidak akan ada Brexit tanpa kesepakatan ”karena mereka tidak percaya kepada Johnson”.
Adapun Corbyn mengatakan, dirinya akan menunggu apakah Uni Eropa sepakat menunda Brexit. Sebelumnya, setelah kesepakatan Brexit yang dicapai Johnson dan UE ditolak parlemen Inggris, Johnson mengirimkan permohonan penundaan Brexit selama tiga bulan sampai 31 Januari 2020.
”Lupakan Brexit tanpa kesepakatan, dan kami pasti mendukung pemilu,” ujar Corbyn.
Persetujuan UE
Uni Eropa setuju memenuhi permintaan Inggris soal perpanjangan tenggat Brexit. Mereka akan membahas soal berapa lama penundaan Brexit diberikan kepada Inggris, minggu depan.
Secara prinsip, 27 negara anggota Uni Eropa sepakat Brexit harus ditunda, tetapi soal berapa lama penundaannya masih terus dibahas.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk juga merekomendasikan Uni Eropa mengabulkan penundaan Brexit. Banyak negara anggota yang frustrasi dengan drama politik Brexit. Namun, pada saat yang sama mereka juga ingin menghindari dampak ekonomi yang mungkin dirasakan kedua pihak.
Pejabat Perancis mengatakan bahwa Presiden Perancis Emmanuel Macron menghendaki penundaan yang lebih pendek dari tiga bulan, seperti yang dimohonkan Inggris. ”Posisi kami hanya memberi tambahan waktu, tanpa perubahan politik, tanpa ratifikasi, tanpa pemilihan, akan sia-sia,” kata Amelie de Montchalin, Menteri Urusan Eropa Perancis, kepada radio RTL.
Dua diplomat Perancis menyampaikan, para duta besar menetapkan tenggat waktu informal keputusan penundaan Brexit pada Senin (28/10) malam atau Selasa pagi, hanya dua hari sebelum target Brexit bagi Pemerintah Inggris.
