Bonus Demografi Terancam Sia-sia Tanpa Persatuan Bangsa
›
Bonus Demografi Terancam...
Iklan
Bonus Demografi Terancam Sia-sia Tanpa Persatuan Bangsa
Peluang Indonesia menikmati bonus demografi 2030 terancam sia-sia jika persatuan bangsa tidak dijaga. Persatuan bangsa potensial mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia produktif untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·2 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Peluang Indonesia menikmati bonus demografi 2030 terancam sia-sia jika persatuan bangsa tidak dijaga. Persatuan bangsa potensial mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia produktif untuk kesejahteraan rakyat.
Penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada 2030 diperkirakan mencapai 64 persen. Total penduduk Indonesia pada tahun tersebut diproyeksikan 297 juta jiwa. Dengan mayoritas penduduk berusia produktif dan sumber daya alam melimpah, semuanya bisa menjadi modal penting menuju Indonesia Emas 2045.
”Modal itu sudah cukup menuju Indonesia Emas asal kita menjaga persatuan bangsa,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019).
Hal itu disampaikan Mahfud dalam ”Bincang Seru Mahfud: Inspirasi, Kreasi, Pancasila”. Acara ini dihadiri Rektor Unpad Rina Indiastuti, Yenny Wahid (putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid), dan lebih dari 1.000 mahasiswa.
Mahfud mengatakan, Indonesia mempunyai 1.360 suku dan 726 bahasa. Penduduknya juga memeluk agama dan kepercayaan berbeda. Dia mengingatkan, masyarakat tidak mengekspresikan sentimen karena perbedaan. Hal itu diperlukan agar warga tidak terkotak-kotak.
”Pancasila sudah terbukti menyatukan kita di antara berbagai ikatan primordial. Kebersamaan, persaudaraan, dan toleransi harus terus dijaga,” ujarnya.
Menurut Mahfud, persatuan bangsa diperlukan agar pemerintahan berjalan baik. Dengan begitu, sumber daya alam dan sumber daya manusia produktif dapat dioptimalkan untuk menyejahterakan rakyat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti perilaku koruptif pejabat pemerintahan yang dapat menjadi batu sandungan menuju Indonesia Emas 2045. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan pada generasi muda.
Pancasila sudah terbukti menyatukan kita di antara berbagai ikatan primordial. Kebersamaan, persaudaraan, dan toleransi harus terus dijaga.
Mahfud mencontohkan kasus korupsi dalam perizinan perusahaan. Hal itu menjadi penilaian negatif terhadap pemerintah dari anak-anak muda yang ingin mendirikan perusahaan rintisan.
”Kalau di dalam negeri diperas dengan membayar pungli, mereka akan lari ke luar negeri, misalnya Singapura. Jadi, anak-anak muda Indonesia yang kreatif tidak diberdayakan di dalam negeri,” ujarnya.
Selain dari dalam negeri, tantangan menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa juga datang dari luar negeri melalui paham radikalisme. Sejumlah aksi teror membuktikan ancaman itu semakin nyata.
”Tantangan lainnya adalah tergerusnya nasionalisme generasi muda. Hal ini bisa disebabkan apatisme karena terseret dunia digital dan minimnya keteladanan pemimpin,” ujarnya.
Mahfud berharap, mahasiswa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan memperkuat persatuan sebagai perekat kemajemukan bangsa.
Rina Indiastuti mengatakan, kegiatan itu selaras dengan semangat Unpad yang menjunjung tinggi toleransi dan antiradikalisme. Dia berharap mahasiswa dan dosen semakin terinspirasi mengamalkan Pancasila.
”Kami juga mempunyai kurikulum pendidikan Pancasila dan berbagai kegiatan pengamalan ideologi Pancasila,” ujarnya.