Pembentukan Provinsi Baru di Papua Dikaji

Kompas/Wawan H Prabowo

Keindahan Danau Sentani menjadi pemandangan yang dapat dinikmati para penumpang pesawat saat akan lepas landas maupun mendarat di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, seperti yang tergambar pada Selasa (29/10/201). Selain keindahan alamnya, kawasan Danau Sentani juga dikenal memiliki banyak situs atau tempat peninggalan bersejarah, baik masa Perang Dunia II dan juga peninggalan prasejarah.

JAKARTA, KOMPAS  - Pemerintah pusat menilai pembentukan satu provinsi baru di Papua bisa diproses. Diharapkan, pembentukan daerah baru di Papua ini akan mempercepat pembangunan dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan saat ini satu calon provinsi baru, yakni Papua Selatan, relatif lebih siap dari sisi aspirasi masyarakat. Kendati demikian, sesungguhnya ada lima provinsi baru yang diusulkan sesuai tujuh suku besar yang ada, antara lain Papua Selatan, Lapago, Meepago, Tabi, dan Sarere.

“Kita dengan keterbatasan anggaran yang ada maksimal hanya bisa dua yaitu Papua Selatan yang gubernur dan bupatinya mau. Kemudian untuk Pegunungan Tengah ini kita sinkronkan dulu, bagaimana kalau Meepago dan Lapago jadi satu,” tutur Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Keinginan membentuk daerah otonom baru provinsi ini disampaikan dalam dialog Presiden Joko Widodo dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua di Wamena, Pegunungan Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin (28/10/2019). Namun, saat itu, Presiden Jokowi mengatakan khusus wilayah Pegunungan Tengah, usulan pemekaran wilayah akan ditindaklanjuti kendati sesungguhnya moratorium pemekaran wilayah masih diberlakukan.

Tito yang juga hadir mendampingi Presiden saat itu, mengatakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) akan mempercepat pembangunan sekaligus menjaga situasi keamanan di sana.

Namun, saat ini aturan teknis untuk pembentukan DOB belum ada. Sejak UU 23/2014 disahkan, peraturan pemerintah terkait pembentukan DOB belum ditetapkan karena masih diberlakukan moratorium pemekaran wilayah.

Tito sendiri tak terlalu khawatir dengan aturan teknis. “Aturan teknis ‘kan bisa dibuat,” ujarnya.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait peresmian Jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019).

Namun, dia mengakui proses pembentukan DOB ini masih akan dikaji lebih lanjut. Demikian pula ketika ditanya mengenai pembentukan provinsi baru ini sebelum evaluasi Otsus Papua atau setelahnya, Tito tak bisa memastikannya.

“Ya, nanti kita bicarakan. Mana yang kira-kira sesuai norma. Norma itu ‘kan bisa diatur. Kita lihat nanti azas manfaat yang paling penting,” tuturnya.

Celah

Secara terpisah, Presiden Institut Otonomi Daerah (i-Otda) Prof Djohermansyah Djohan melihat dibukanya keran pemekaran wilayah memang bisa membuat sekitar 300 calon daerah otonom baru (DOB) lain, termasuk 34 calon provinsi baru, ikut memaksakan pemekaran. Kendati demikian, sesungguhnya ada satu celah untuk membentuk daerah otonom baru di Papua.

Kompas

Pendidikan Di Lanny Jaya - Sekelompok siswa SD Inpres Tiom berjalan pulang dari sekolahnya yang belum sepenuhnya memulai aktivitas belajar-mengajar di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Selasa (28/7). Kabupaten pemekaran dari Jayawijaya pada tahun 2008 ini membutuhkan 200-300 guru TK/PAUD, SMP,dan SMA/SMK.

Peluang ini ada pada tata cara pembentukan DOB yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan perundangan ini, terdapat dua cara pembentukan DOB, yakni usulan dari bawah yang kemudian diproses di pusat (bottom up) dan pembentukan yang ditetapkan pemerintah pusat (top down).

Cara yang dimulai dengan usulan dari bawah memerlukan persetujuan kepala daerah dan DPRD daerah induk, sampai pemerintah pusat dengan kajian dan evaluasi yang melibatkan tim independen. Adapun cara kedua bisa dilakukan dengan tiga alasan, yakni daerah perbatasan, daerah kepulauan terluar, dan alasan lain seperti kepentingan strategis nasional.

Dengan alasan kepentingan strategis nasional, pemerintah pusat bisa membentuk DOB dengan tetap melalui daerah persiapan. “Jadi tidak perlu menggunakan mekanisme biasa, (pemerintah) pusat bisa langsung memekarkan dengan alasan kepentingan strategis nasional atau daerah perbatasan. Dan ini bisa memberikan kekhususan untuk Papua,” tutur Djohermansyah kepada Harian Kompas.

Kendati demikian, pemerintah diharap tetap mempertimbangkan Undang-Undang 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diubah dengan UU 35/2008. Dalam aturan perundangan ini, otonomi khusus Papua akan berakhir setelah 20 tahun, yakni tahun 2021.

“Sebaiknya, payung hukum otsus Papua diselesaikan dulu. Sebab, nanti akan berimplikasi pada sistem otsus dan dana otsus,” tambah Djohermansyah.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo berfoto bersama dengan tokoh masyarakat Papua, Papua Barat, tokoh agama, dan mahasiswa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pada pertemuan yang digelar sebelumnya di Istana Negara, Joko Widodo akan memenuhi sejumlah permintaan dari perwakilan ini seperti membangun Istana Presiden di Jayapura, pemberdayaan dan pembangunan yang fokus pada sumber daya manusia, dan pemekaran wilayah.