Pacu Industri Pertahanan Dalam Negeri

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberi keterangan kepada wartawan seusai rapat terbatas bidang politik hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah akan mendorong belanja di bidang pertahanan sebagai pemacu industri strategi dalam negeri. Di sisi lain, pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) tetap harus dikerjakan.

Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) meminta supaya belanja di bidang pertahanan betul-betul untuk memacu penguatan industri strategis Indonesia dan memenuhi kekuatan pokok minimum (minimum essential force) yang ditargetkan.

“Sedapat mungkin, jangan sampai kita impor semuanya. Tetapi di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai hilir. Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan. Bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu bisa kita ekspor," tutur Presiden yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hadir dalam rapat terbatas ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Plt Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono.

Seusai ratas, Prabowo mengatakan pengarahan tersebut baru garis besarnya dan masih akan dijabarkan oleh Menteri Koordinator.

“Masih dalam taraf, katakanlah belanja masalah, inventarisasi masalah. Saya kumpulin data bersama Wamen, kita kumpulkan sehingga nanti langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan kita ini tepat,” tuturnya sembari meminta supaya diberi waktu untuk melakukan itu.

Kompas/Wawan H Prabowo

Sakti Wahyu Trenggono diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Pertahanan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (25/10/2019). Tercatat ada 12 wakil menteri untuk 11 kementerian yang dilantik pada hari itu.

Secara terpisah, Wamenhan menjelaskan, pemetaan masalah dilakukan untuk industri strategis di Indonesia maupun berbagai teknologi yang perlu dimiliki. Harapannya, pertahanan ini tak hanya berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan tapi juga termasuk pertahanan siber, penguasaan teknologi biologi, dan ketahanan pangan.

“Perang ke depan bukan hanya soal persenjataan tapi juga cyber defense, biologi, pangan. Karena kan kepentingan asing di kita besar sekali. Apa sih kepentingan asing di kita? Ya penguasaan ekonomi,” tuturnya.

Adapun kompetensi industri strategis Indonesia masih dipetakan. Beberapa perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, PT Inti, PT LEN Industri, dan PT Dahana.

Anggaran Kemenhan, kata Trenggono, akan dialokasikan sebanyak-banyaknya untuk belanja produk pertahanan dalam negeri. Kendati demikian, secara tersirat dia menilai produk pertahanan yang bisa dipenuhi dari dalam negeri masih jauh kurang dari separuh.

“Bahwa ada teknologi tinggi yang belum dikuasai, nggak apa-apa, tapi dalam prosesnya kita harus belajar,” tambahnya.