Hanya Tiga Pemimpin Terima Perwakilan AS

Otoritas Amerika Serikat menyatakan tetap berkomitmen dan memprioritaskan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN kendati Presiden Donald Trump kembali absen dalam KTT ASEAN-AS di Bangkok.

FOTO AP / AIJAZ RAHI

Penasihat Keamanan Nasional AS Robert O’Brien berbicara pada konferensi pers di sela-sela KTT ke-35 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Nonthaburi, Thailand, Senin (4/11/2019). Tujuh pemimpin Asia Tenggara melewatkan pertemuan dengan Amerika Serikat, setelah Presiden Donald Trump memutuskan tidak menghadiri KTT regional ASEAN di Thailand.

BANGKOK, KOMPAS — Otoritas Amerika Serikat menyatakan tetap berkomitmen dan memprioritaskan kerja sama dengan negara-negara ASEAN kendati Presiden Donald Trump kembali absen dalam KTT ASEAN-AS di Bangkok, Thailand, Senin (4/11/2019). Trump pun mengundang para pemimpin negara ASEAN untuk KTT khusus ASEAN-AS di Amerika Serikat tahun depan.

Dalam KTT ASEAN-AS, kemarin, Presiden Trump hanya mengirimkan utusan khusus, Robert C O’Brien yang juga penasihat keamanan nasionalnya dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross.

Menyikapi itu, para pemimpin negara ASEAN pun umumnya sepakat untuk tidak menghadiri KTT itu. Hanya tiga pemimpin negara ASEAN yang mewakili menyambut O’Brien, yakni Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha sebagai tuan rumah, PM Laos Thongloun Sisoulith, dan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Adapun negara-negara anggota ASEAN lain hanya diwakili menteri luar negeri masing-masing.

Trump pernah hadir dalam KTT ASEAN-AS di Manila pada 2017. Saat KTT di Singapura pada 2018, Trump hanya mengutus Wakil Presiden Mike Pence. Tahun ini hanya penasihat keamanan nasionalnya yang dikirimkan.

O’Brien pun membacakan surat Trump dalam KTT tersebut. Trump, dalam suratnya, mengundang para pemimpin negara ASEAN untuk KTT khusus di kuartal pertama 2020. Harapannya, pertemuan ini akan memperkuat kerja sama yang bermanfaat untuk satu miliar penduduk AS dan ASEAN.

AFP PHOTO/ROYAL THAI GOVERNMENT

Bendera nasional negara yang menghadiri KTT Ke-35 ASEAN dipajang di Bangkok, Senin (4/11/2019).

Trump mengatakan, AS tetap komit pada kemitraan strategis dengan ASEAN dan mendukung peran sentral organisasi ini pada bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya di kawasan Indo-Pasifik.

Apresiasi

O’Brien juga memuji keberanian para pemimpin ASEAN yang mengadopsi Garis Besar Indo-Pasifik, Juni lalu. AS juga menyatakan sepakat dengan prinsip-prinsip Indo-Pasifik yang adil, aturan transparan, penghargaan pada kedaulatan, pasar terbuka, dan hukum yang berlaku pada semua negara, baik besar maupun kecil.

Karena interaksi ASEAN-AS semakin kuat, investasi AS di kawasan ini pun mencapai 1 triliun dollar AS. Perdagangan AS-ASEAN juga mencapai 334 miliar dollar AS. Untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi ini, delegasi AS ini juga disertai agen pengembangan perdagangan AS, seperti Bank Ekspor Impor AS.

Sebagai perbandingan, perdagangan ASEAN-China saat ini sudah mencapai 479,4 miliar dollar AS dan ditargetkan naik menjadi 1 triliun dollar AS tahun depan. Adapun investasi langsung China di ASEAN mencapai 10,2 miliar dollar AS.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Humas Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Christine Getzler-Vaughan (berdiri) memberikan sambutan dalam pembukaan lokakarya regional wirausahawan muda dan pegiat lingkungan dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Timor Leste, di Ubud, Gianyar, Bali, Senin (25/3/2019). Sebanyak 55 pemuda dari ASEAN dan Timor Leste mengikuti lokakarya serangkaian program The Young Southeast Asian Leaders Initiative yang difasilitasi Konsulat Jenderal AS. Setelah sambutan dari Christine, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Mark McGovern (duduk) memberikan kata sambutan dalam pembukaan lokakarya itu.

Indo-Pasifik

Seusai pertemuan, Retno Marsudi yang mewakili Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menekankan dua hal terkait perdagangan dan konsep Indo-Pasifik. Dalam hal perdagangan, Indonesia menyebut AS sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Asia Tenggara sendiri memiliki situasi yang sangat baik ketimbang kawasan lain baik dari stabilitas politiknya maupun pertumbuhan ekonominya.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA (LSA) 17-10-2019

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi

Dengan penduduk sekitar 647 juta jiwa, ASEAN juga bisa disebut kekuatan ekonomi ketiga terbesar di Asia dan kelima terbesar di dunia. Karena itu, berhubungan dengan ASEAN tak hanya membawa keuntungan kepada negara-negara ASEAN, tetapi juga Amerika Serikat.

”Indonesia mengharapkan tensi dagang antara AS dan China dapat diselesaikan segera. Sebab, apabila berlarut, dampaknya akan lebih dirasakan dunia,” kata Retno.

Indonesia juga mengajak Amerika Serikat untuk membentuk kerja sama yang lebih konkret sebagai implementasi konsep Indo-Pasifik terkait dengan kemaritiman, konektivitas, SDGs, dan kerja sama ekonomi lainnya. Selain itu, Pemerintah Indonesia sekaligus mengundang AS untuk berpartisipasi dalam forum yang diselenggarakan Indonesia, yakni Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum, tahun depan.

Intimidasi

O’Brien mengingatkan, AS menolong sahabat-sahabatnya di ASEAN untuk mempertahankan kedaulatan masing-masing. Dalam tiga tahun terakhir, disiapkan lebih dari 1,3 miliar dollar AS untuk bantuan keamanan di Indo-Pasifik dan di Asia Tenggara. September lalu, diselenggarakan pula latihan kemaritiman AS-ASEAN dengan Thailand sebagai tuan rumah bersama.

Selain itu, ASEAN berperan penting dalam memperkuat sanksi AS atas Korea Utara untuk memastikan denuklirisasi berjalan sepenuhnya. Denuklirisasi Korut, kata O’Brien, baik untuk Asia dan juga untuk dunia, bahkan untuk Korut sekalipun.

Terkait keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan, O’Brien juga menilai hal itu sebagai hasil kemajuan ekonomi ASEAN. Namun, Beijing disebutnya mengintimidasi untuk menghentikan ASEAN mengeksploitasi sumber daya alam mereka dan memblokir akses pada sumber daya minyak dan gas senilai Rp 2,5 triliun dollar AS sendiri.

Taktik ini, kata O’Brien, menabrak prinsip penghargaan, keadilan, dan hukum internasional. Kawasan ini, menurut O’Brien, tentu tak berminat dengan penjajahan gaya baru.